Ada tiga butir pernyataan di plakat deklarasi kampanye damai tersebut. Pertama, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten siap melaksanakan kampanye secara damai, santun, dan bermartabat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, saling menghormati sesama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan ketiga, memberikan pendidikan demokrasi dan politik yang baik kepada masyarakat di Provinsi Banten. [Sumber: Cyprianus Anto Saptowalyono | Marcus Suprihadi - kompas.com | Kamis, 6 Oktober 2011 ]
Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK per 6 Oktober 2006 lalu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 18,160 miliar dengan lokasi paling besar nilainya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak, seperti alat transportasi, Rp 3,931 miliar, harta kekayaan lainnya seperti surat berharga senilai Rp 7,855 miliar.
Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), total kekayaan Ratu Atut Chosiyah per tanggal 8 Juli 2011 mencapai Rp 37,739 miliar. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan pada 6 Oktober 2006 silam yang mencapai Rp 41,937 miliar.
Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar. Sedangkan untuk Jazuli Juwaeni, nilai kekayaannya sebesar Rp 2,789 miliar.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten, Irna Narilta, tercatat memiliki harta kekayaan paling besar. Istri mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 22,605 miliar per 1 Juli 2011, disusul oleh Rano Karno sebesar Rp 13,014 miliar per 25 Juni 2011, dan Makmun Muzakki sebesar Rp 676,653 juta.
“Kami mengumumkan ke publik, baik melalui media cetak maupun ditempel di kantor KPU Banten, untuk rincian harta Irna di antaranya adalah jumlah harta tidak bergerak sebesar Rp 20,704 miliar, harta bergerak sebesar Rp 1,843 miliar,” kata Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, Jumat, 7 Oktober 2011. [Sumber: WASI’UL ULUM - tempointeraktif.com].
Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kontrak politik tersebut berbeda dengan kontrak koalisi beberapa partai yang bergabung dalam koalisi.
"Selain kontrak koalisi dengan beberapa partai lain, ada kontrak khusus PKS dengan Pak SBY. Kontrak politik yang ditandatangani Pak SBY dengan pak Hilmi Aminuddin," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (7/10/2011).
Kontrak khusus tersebut, kata Hidayat, disepakati saat deklarasi pencalonan Presiden SBY dengan Boediono. "PKS tetap komitmen dengan kontrak koalisi itu," kata Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menepis adanya kontrak khusus partai koalisi antara Presiden SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan tipikal presiden yang suka "main belakang".
"Ini mengesankan Pak SBY main belakang. Pak SBY bukan tipikal main politik belakang," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2011). [bar][Sumber: Oleh: Marlen Sitompul - inilah.com]
 |
| Heri Hendrayana Haris (Gola Gong) |
"Saya tidak pernah diwawancarai, apalagi bicara soal materi sebagaimana yang dikutip pada buku tersebut. Jika pihak penerbit tidak meminta maaf secara terbuka di media dan menarik buku dalam peredaran, maka saya atas nama Forum Taman Bacaan Masyarakat akan menempuh jalur hukum," kata Gola Gong di Rumah Dunia (RD) Kota Serang, Rabu (5/10/2011).
Ia mengatakan, jika penerbit tidak menghapus komentar dirinya yang ada dalam buku tersebut atau meminta maaf di media massa, pihaknya berencana menggugat penerbit Banten Smart Foundation (BSF) yang telah menerbitkan buku tersebut yang dibagikan saat rapat paripurna DPRD Banten dalam memperingati HUT ke-11 Provinsi Banten.
Ia mengatakan, penerbit BSF yang menyertakan komentarnya dalam buku tersebut di halaman 95-96 berjudul "Sudah Layak Menjadi Menteri" merupakan pencemaran nama baiknya.
Oleh karena itu, jika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pihak BSF tidak mengklarifikasi masalah tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Prosedur pembuatan buku tersebut saya kira tidak ditempuh. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan jika seseorang ingin menerbitkan buku, seperti surat kesediaan saya untuk ikut berkomentar dan konfirmasi saat buku masih menjadi manuskrip," katanya.
Ia juga menambahkan, buku tersebut dicetak pada Mei 2011, tetapi disebar bertepatan dengan HUT ke-11 Banten tanggal 4 Oktober 2011.
"Informasi yang saya peroleh, buku itu disebarkan di lobi ruang sidang paripurna kantor DPRD Banten. Jelas ini ada maksud tertentu dengan buku itu," kata penulis novel yang juga dikenal sebagai budayawan Banten tersebut.
Dalam buku Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik yang berisi komentar 99 tokoh nasional dan masyarakat Banten, Gola Gong sebagai Ketua FTBM se-Indonesia menyampaikan komentarnya tentang Ratu Atut Chosiyah.
Selain Gola Gong, beberapa nama yang merupakan tokoh Banten juga menyampaikan komentarnya, seperti Sam Rahmat (Ketua DPW Nasional Demokrat), KH Muhtadi Dimyati, KH Fathul Adim, Prof Sibly Sarjaya LML (Rektor IAIN Banten), dan Herry Rumawatine (Ketua DPRD Kota Tangerang).
Sementara tokoh nasional yang menyampaikan pendapatnya dalam buku tersebut, di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta), Ruhut Sitompul, serta sejumlah artis ibu kota dan tokoh lainnya dari partai politik.
Direktur Eksekutif Banten Smart Foundation, Faisal Rizal, membantah jika pendapat tokoh dalam buku tersebut tidak ada konfirmasi. Pihaknya mengaku sudah membuat tim untuk menginformasikan ke semua narasumber yang dimuat dalam buku tersebut. [Sumber: Jodhi Yudono - kompas.com | Jumat, 7 Oktober 2011].
"Prinsipnya PKS istiqomah mendukung pemberantasan korupsi," kata Hidayat saat dihubungi detikcom, Jumat (7/10/2011).
PKS tetap komitmen dengan pemberantasan korupsi. PKS juga berkepentingan dengan upaya memajukan KPK. "PKS di garis terdepan untuk menguatkan kewenangan KPK," terangnya.
Dia meminta agar ide pembubaran KPK yang disampaikan Fahri Hamzah tidak digeneralisir kalau itu menjadi suara PKS. "PKS bukan hanya satu orang," imbuhnya.
Hidayat menambahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya juga mau menerima kritik. Tentu kritik harus tetap dilakukan kepada KPK sambil meningkatkan kinerja kepolisian dan Kejagung.
"Dalam waktu yang bersamaan kepolisian dan kejaksaan kinerjanya juga harus ditingkatkan," tuturnya. (ndr/vit) [Sumber: Indra Subagja - detikNews.com]
Ratusan anak rata-rata usia sepuluh hingga belasan tahun tiba-tiba terhenti dari permainan yang panitia PKS Family Gathering fasilitasi. Perlahan mereka bersama para orangtuanya beranjak menuju depan panggung berukuran 12x8 meter untuk mendengarkan orasi pejabat tinggi PKS, dia adalah Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq.
"Yang harus diwaspadai di tengah remaja dan keluarga saat ini adalah maraknya media punishment (penghakiman oleh media)," tegas Luthfie dengan suara lantang ke arah tamu yang hadir, di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (2/10).
"Hati-hati, jangan terlalu cepat percaya terhadap pemberitaan media massa yang memberitakan umi, abi, atau teman umi abi kalian," sambungnya lagi.
Kekhawatiran dari yang disampaikan sang presiden partai ini bukan tanpa alasan. Ambil contoh beberapa kader partai berurusan dengan masalah hukum dan tindakan tak terpuji. Sebut saja Misbakun yang terjepit kasus LC bodong, istri bekas Wakapolri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti, yang belum jelas jejaknya sejak ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Deputi Gubernur Senior BI, anggota Komisi V Arifinto yang tertangkap basah jepretan kamera wartawan yang tengah asyik masyuk menonton film porno di tengah rapat paripurna, dan teranyar Tamsil Linrung yang tengah diperiksa KPK terkait isu mafia anggaran di Badan Anggaran DPR RI.
"Jangan sampai pada pemberitaan yang masih tanda tanya bisa menganggu hubungan antar tetangga, keluarga, dan timbul saling tidak percaya," jelas Luthfie.
Bagi PKS menjaga mindset sebagai partai bersih dan mengandalkan soliditas antar mesin partai adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dia berharap dengan PKS Family Gathering mampu merekatkan tali percaya antar kader di tengah kepungan pemberitaan yang terus menyorot kadernya.
"Tantangan utama adalah menghilangkan rasa percaya anak terhadap media. Jangan sampai ada rasa tidak percaya antara anak dan orangtua, teman, atau kader lainnya," katanya.
Dalam orasinya dia menambahkan, di partai lain bisa jadi sesuatu hal yang biasa bila ayah, ibu, anak, saudara, bahkan pembatu memilih partai yang berbeda-beda.
"Tetapi khusus untuk PKS hanya satu kata berjuang hingga titik darah penghabisan. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan politik sejak dini," ujar Luthfie. (ahy/fiq) [Sumber: Andri Haryanto-detikNews]
 |
| Mahfudz Siddiq (Wakil Sekjen DPP PKS) |
Selain itu, laporan kepada presiden juga dinilai tidak etis. Semestinya KPK langsung mengusut jika memang ditemukan indikasi penyimpangan di tiga kementerian tersebut, bukannya melaporkan kepada presiden.
"Kalau memang ada indikasi penyimpangan di kementerian itu, usut saja. Ini kok justru melaporkan ke presiden," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (2/10).
Pekan lalu, KPK melaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan Kementerian Agama (Kemenag) ke presiden.
KPK menilai tiga kementerian tersebut perlu memperbaiki tata kelola keuangan serta sistem yang lebih transparan.
Mahfudz Siddiq menilai, tindakan KPK itu makin nyata menunjukkan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum. Selain itu, dia juga menilai ada nuansa politis.
"KPK itu lembaga independen. Bahkan KPK lebih berkuasa dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi, tidak ada urusan koalisi atau oposisi terhadap KPK," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris FPPP M Arwani Thomafi mempertanyakan dasar dan motif pelaporan KPK.
"Mengapa hanya tiga kementerian? Itu perlu dipertanyakan oleh Komisi III. Apakah kementerian yang lain sudah clear?" tanya Thomafi.
Kakap Aman
Menurutnya, tindakan KPK perlu dicermati. Sebab bila KPK tidak kunjung berani menyentuh kasus-kasus kakap, maka secara tidak langsung lembaga tersebut memberikan pelajaran kepada rakyat bahwa korupsi yang besar itu aman dan tidak akan tersentuh hukum.
Kritik juga dilontarkan Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Pohan berpendapat, KPK sudah mandul sejak awal didirikan.
"Kalau tidak mandul, kasus BLBI, Lapindo dan lain-lain sudah terungkap," kritiknya.
Dia membantah SBY sengaja menutup-nutupi agar kasus yang ditangani oleh KPK mandek.
"Kalau KPK tidak menemukan bukti, tidak bertaji atau apa pun, jangan SBY yang dipojokkan," tandasnya.
Dia menilai, ada kontradiksi ekspektasi terhadap KPK. Di satu sisi ada harapan kepada KPK, di sisi lain muncul tuduhan-tuduhan.
"Jika ada yang tertangkap atau akan ditangkap KPK, menuding ke sana kemari. KPK dituding, SBY juga dituding," keluhnya.(H28,J22-43)[Sumber: suaramerdeka.com]
Discussions