PKS Drangong

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Nama Lengkap	: Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Tempat, Tgl. Lahir	: Klaten, 8 April 1960
Istri	: dr. Diana Abbas Thalib
Saudara Kandung	: 6 orang
Anak	: 6 orang
Pekerjaan :
Anggota DPR RI
Pendidikan :
1. 1972: SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah
2. 1973: Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. (SLTP)
3. 1978: Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (SMA)
4. 1979: IAIN Sunan Kalijogo, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta
5. 1983: Universitas Islam Madinah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Saudi Arabia. Skripsi “Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar” (Sarjana)
6. 1987: Program Master Universitas Islam Madinah, Departemen Aqidah Thesis “Al Bathiniyyaun Fi Indonesia, ‘Ardh wa Dirosah”. (Master)
7. 1992: Program Doktor, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.
Pengalaman Organisasi :
1. 1973: Anggota Pelajar Islam Indonesia (PII)
2. 1979: HMI IAIN Walisongo Yogyakarta, Training.
3. 1981-1982: MIP PPI Madinah Arab Saudi, Sekretaris.
4. 1999-Sekarang: Anggota Pengurus Badan Wakaf Pesantren Gontor
5. 1982-1985: Ketua PPI Saudi Arabia
6. Anggota Majelis Tablig dan Da’wah Khusus PP Muhammadiyah
7. 2005-2010: Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat
Pengalaman Profesi :
1. Dosen Pasca Sarjana Magister Studi Islam, UMJ
2. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, UMJ
3. Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
4. Dosen Fakultas Ushuludin (Program Khusus) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
5. Dosen Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafi’iyah, Jakarta
6. Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta
7. Dewan Redaksi Jurnal "Ma’rifah"
8. Ketua Forum Dakwah Indonesia
9. Presiden Partai Keadilan 2000-2002
10. Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2003–2004
11. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004–2009
12. Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI 2009-2014

Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini

Schapelle Corby

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI menyesalkan pemberian masa hukuman atau grasi lima tahun kepada terpidana 20 tahun kejahatan narkotika yang dijuliki 'Ratu Mariyuana' asal Australia, Schapelle Corby.

Anggota Komisi III bidang hukum dari Frasi PKS, Nasir Djamil, menyesalkan grasi tersebut mengingat tidak ada kejelasan alasan yang dijadikan pertimbangan pemberian hak preriogratif presiden itu.

"Keputusan Presiden SBY yang memberikan Grasi berupa potongan lima tahun penjara kepada terpidana kejahatan narkotika Corby yang merupakan WN Australia patut disesalkan," kata Nasir, Rabu (23/5/2012).

Menurut Nasir, sebagaimana pengakuan Menkumham Amir Syamsuddin sendiri, bahwa pemberian grasi kepada terpidana penyelundup 4 kilogram ganja itu diharapkan akan ada "balas jasa" dari pemerintah Australia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan di negaranya.

Permasalahannya adalah, Menkumham sendiri mengakui jika sampai saat ini, pihak Australia belum menjanjikan kompensasi apapun atas grasi Corby tersebut.

"Lah ini bagaimana? Belum ada kejelasan kompensasi hukumann, kok sudah diputuskan? Seharusnya sudah ada komunikasi intensif dong dengan pihak Australia, sehingga memang keinginan adanya timbal balik memang benar-benar akan terjadi," ujarnya.

Nasir mengaku khawatir pemerintah Australia akan mencueki sehingga pemberian grasi Corby tak berguna. "Namun, karena grasi sudah diberikan, saya menghormati itu sebagai hak Presiden yang dijamin konstitusi, dan sambil berharap Pemerintah Australia dapat memenuhi harapan kita denagan membebaskan tahanannya yang merupakan warga negara kita," tuturnya.

Sebagai pembelajaran, Nasir berharap ke depan pemerintah tidak begitu saja mengeluarkan grasi kepada warga negara asing jika tidak ada kejelasan kompensasi dari asal negaranya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan pemberian grasi kepada Corby menunjukan pemerintah Indonesia sudah takluk terhadap pemerintah Asustralia jika hal itu tanpa disertai alasan yang jelas.

Karena itu, pemerintah harus menjelaskan kepada publik nilai dan kompensasi yang didapat Indonesia atas keputusannya itu.

Jika pemerintah Australia belum mengeluarkan kebijakan keringanan hukuman kepada WNI yang ditahan di negaranya, maka dapat dikatakan pemerintah Indonesia telah gagal dalam bernegosiasi dengan Australia. [Sumber: Tribunnews.com].

Hidayat - Didik

JAKARTA - Ratusan warga yang mewakili paguyuban-paguyuban masyarakat Jawa dan Madura hari ini memadati markas calon Gubernur Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Di markas yang disebut Rumah Oranye itu mereka mendeklarasikan dukungan bagi pasangan nomor urut 4 dalam Pilkada DKI mendatang.

Acara di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 30, Pasar Minggu, Selasa (15/5/2012) itu diawali dengan pernyataan empat ketua perwakilan utama. Kemudian, semua ketua dari 21 paguyuban yang hadir dalam acara tersebut tampil secara bersama-sama untuk membacakan deklarasi. Piagam Deklarasi Masyarakat Jawa di Jakarta itu dibacakan oleh Kyai Haji Abdul Hamid dari Bangkalan, yang mewakili Komunitas Masyarakat Madura, dan diikuti secara bersama-sama oleh para ketua paguyuban lainnya.

Sunarto, perwakilan komunitas warga asal Boyolali, Jawa Tengah, menyampaikan beberapa harapan pihaknya kepada Hidayat dan Didik. "Kami dari kampung kesulitan dalam perizinan usaha. Banyak hal yang menyulitkan dan sulit dimengerti. Karena itu, kami berharap Pak Hidayat dan Pak Didik bisa mempermudah perizinan," kata Sunarto.

Perwakilan lainnya seperti Kyai Haji Abdul Hamid, Sam Marsyid dari Keluarga Besar Arema Malang, dan Cak Arif dari paguyuban Wong Ngawi menyatakan siap menyukseskan pemenangan Hidayat-Didik dalam Pilkada DKI Jakarta.

Piagam yang telah dideklarasikan kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Sukses, Hidayat-Didik, Triwisaksana yang juga ketua DPW PKS DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Triwisaksana memakaikan baju Batik Oranye atau Batik Beresin Jakarta kepada perwakilan paguyuban.

Hadir pada acara itu Ketua DPW PKS Jateng, Ketua DPW PKS Jatim, dan Ketua DPW PKS DIY Yogyakarta, masing-masing dengan beberapa anggota badan pengurus. Sebelumnya, para tamu dipersilakan membubuhkan tanda tangan pada sebuah spanduk putih yang dinamai 1.000 dukungan untuk Hidayat - Didik. [Sumber: Hertanto Soebijoto/kompas.com]

Hidayat - Didik

JAKARTA - Dukungan untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini terus berdatangan, tak terkecuali dari berbagai kelompok masyarakat Jawa di Jakarta. Seluruh dukungan tersebut kemudian disatukan dalam acara Deklarasi Dukungan Masyarakat Jawa di Jakarta untuk Hidayat-Didik.

Acara meriah itu digelar di markas tim Hidayat-Didik, Rumah Oranye, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2012). Acara ini ditandai dengan pengumpulan 1.000 tanda tangan untuk pasangan dengan motto "Ayo Beresin Jakarta". Hingga saat ini telah terkumpul ratusan tanda tangan pada spanduk putih yang dibentangkan di samping Rumah Oranye.

Hartono dari Tim Sukses Hidayat-Didik menyatakan, acara ini terselengara dipelopori Kelompok Arisan Lenteng Agung Solo Raya dan Yogyakarta. Tak hanya mereka, berbagai paguyuban masyarakat Jawa dari berbagai penjuru Jakarta telah tampak hadir di acara ini. Dari daftar buku tamu terbaca beberapa paguyuban, di antaranya Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Komunitas Ojek Kramat Jati asal Jatim, Kaliancar (Keluarga Besar Lingkungan Ngancar) Wonogiri, Paguyuban Setia Mantep Sudarsono (PSMS), Keluarga Lembu Mulyo Sukoharjo, Komunitas Arema Malang, Jatim, Ngawitani (Paguyuban Wong Ngawi), Jatim, Kelompok Pengrajin Mebel Klaten, dan Komunitas Masyarakat Madura. Acara dimeriahkan dengan hiburan gending Jawa yang mengiringi acara santap siang dalam berbagai menu khas Jawa.
[Sumber: Hertanto Soebijoto/kompas.com].

Hidayat - Didik

Jakarta - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid (HNW) bertekad untuk meningkatkan anggaran kesehatan sebesar 100% untuk program kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Jika HNW terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka anggaran JPK-Gakin dan SKTM yang saat ini dialokasikan dalam APBD sebesar Rp600 miliar, akan meningkat menjadi Rp1,2 triliun. "Itu sudah menjadi komitmen kami bila terpilih nanti," tandas mantan Presiden PKS itu dalam debat kesehatan di FK UI, Senin (14/5/2012).

Tak hanya itu, HNH juga akan meningkatkan anggaran promosi kesehatan dalam APBD DKI dari semula sebesar Rp150 miliar menjadi Rp300 miliar. Menurut dia, kegiatan promosi kesehatan merupakan langkah penting dalam pencegahan penyakit bagi warga dan untuk mengetahui kemana warga harus berobat terlebih dahulu secara berjenjang.

"Selama ini, tindakan sosialisasi dan promosi kesehatan merupakan kegiatan atau program yang terpinggirkan. Program ini menjadi bagian terakhir dalam peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Padahal, sosialisasi dan promosi kesehatan sangat penting peranannya bagi penurunan jumlah orang sakit di Jakarta," ujarnya.

Untuk sosialisasi dan promosi kesehatan, Hidayat merencanakan akan mengajak seluruh kampus yang memiliki fakultas kedokteran untuk bekerja sama menyampaikan pola hidup sehat, pencegahan penyakit kritis dan bagaimana berobat yang benar.

"Memang kesehatan tanggung jawab DKI 1. Tetapi dalam pelaksanaannya gubernur tidak perlu menjadi one man show. Tetapi bentuk tim kerja besar di bawah komando gubernur. Tim kerja itu mulai dari wali kota, lurah, camat, rt, rw dan seluruh fakultas kedokteran untuk melayani kesehatan warga Jakarta. Maka, pelayanan kesehatan Jakarta akan menjadi barometer bagi daerah lain," tuturnya.[yeh]
[Sumber: Wahyu Praditya Purnomo/inilah.com]

Hidayat Nurwahid (Cagub DKI)

Jakarta, Tingginya tingkat penularan HIV (Human Imunnodeficiency Virus) di DKI Jakarta memang memprihatinkan. Di mata salah seorang calon gubernur DKI, pertumbuhannya sangat spektakuler sehingga butuh upaya penanganan yang sangat serius.

"Memang menyedihkan karena pertumbuhan HIV-AIDS di Jakarta ini termasuk sangat spektakuler," kata Hidayat Nur Wahid, calon gubernur DKI yang berpasangan dengan Didik Junaidi Rachbini, seusai debat program kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Senin (14/52012).

Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 memang mencatat, DKI termasuk dalam 5 besar provinsi paling banyak kasus HIV-AIDS. Infeksi HIV pada tahun tersebut mencapai 3.998 kasus sementara AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh HIV mencapai 3.997 kasus.

Menurut Hidayat, permasalahan ini harus diatasi mulai dari hulu yakni di tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat. Apabila dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia berjanji untuk menghadirkan "Ruang Interaksi" sebagai sarana untuk berinteraksi soal bahaya HIV-AIDS.

"Tujuannya supaya tiap keluarga punya kegiatan yang konstruktif, terbuka dan nyaman sehingga tidak terjebak dalam perilaku sembunyi-sembunyi yang berakibat pada penularan HIV-AIDS," lanjut Hidayat.

Solusi lain yang ditawarkan Hidayat tentang HIV-AIDS adalah sosialisasi tetang bahaya dan pencegahannya, termasuk dengan melibatkan para pengidap.

"Termasuk dari rekan-rekan yang sudah terkena dan kemudian bertobat, atau sudah memperbaiki diri, mungkin mereka bisa diajak dalam sosialisasi," kata Hidayat.

Hidayat juga menekankan bahwa perundang-undangan harus memberi ruang bagi yang sudah terlanjur terinfeksi agar tetap mendapat pelayanan yang manusiawi. Jangan sampai karena sudah tertular, para pengidap ini lantas seperti dihukum dan dikucilkan seumur hidup.

Terakhir, Hidayat berjanji untuk mengupayakan adanya pendidikan untuk menyadarkan masyarakat soal perilaku yang berisiko tinggi untuk menularkan HIV-AIDS misalnya penggunaan narkoba suntik. Baginya, kesadaran merupakan upaya pencegahan yang paling dibutuhkan untuk mengendalikan penularan HIV-AIDS. (up/ir) [Sumber: AN Uyung Pramudiarja/detik.com].

Hidayat - Didik

JAKARTA - Pasangan Hidayat Nur Wahid - Didik Rachbini menyatakan puas dengan nomor urut yang diperoleh keduanya sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya telah ditetapkan mendapat nomor urut empat dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Ditemui usai acara di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5/2012), Hidayat Nur Wahid merujuk angka empat sebagai simbol mata angin. "Alhamdulillah angka 4 apa pun filosofinya kita harus menjunjung tinggi nomor urut kita. Angka 4 bisa berarti empat penjuru mata angin," ujar Hidayat.

Ia lantas memaknai simbol penjuru mata angin sebagai penerimaan luas dari masyarakat. Menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu, empat penjuru berarti seluruh lapisan masyarakat, semua golongan dan kalangan menerima pencalonan keduanya. "Karena kita diterima semua kalangan, Insya Allah kita akan mengembalikan kepercayaan itu dengan memenuhi komitmen kita kepada warga masyarakat," kata Hidayat.

Pada kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan pesannya kepada warga DKI Jakarta. Ia mengutarakan, tahapan baru dalam proses Pilkada DKI Jakarta telah dimulai. Setelah Jumat (11/5/2012), nama-nama pasangan calon mendapat penetapan, hari ini masing-masing pasangan mendapatkan nomor urut resmi. "Mari kita memulai dengan semangat baru. Mari kita menggunakan cara-cara kampanye yang sehat, tidak perlu ada black campaign," seru Hidayat.

Sementara itu, pasangan yang mendapat nomor urut enam, Alex Noerdin dan Nono Sampono enggan mengomentari nomor urut yang didapatkan keduanya. Pasangan yang diusung Partai Golkar itu keluar dengan cepat dari ruangan begitu acara selesai tanpa memberikan pernyataan apa pun.
[Sumber: Hertanto Soebijoto/kompas.com].