Fahri mengaku heran dengan sikap yang diambil KPK. Pimpinan KPK yakni Chandra M Hamzah dan Ade Rahardja pernah menemui M Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.
"Kalau ketemu Nazaruddin saja mau," sindirnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Banggar dan KPK, rencananya digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011) siang. KPK tidak bisa datang demi menjaga kredibilitas.
"KPK sedang menyelidiki kasus yang ada di Kemenakertrans dimana diantaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar (Badan Anggaran)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada INILAH.COM.
Sikap penolakan KPK tersebut makin memanaskan perseteruan antara KPK dan Banggar DPR. Usai diperiksa KPK pada Jumat (23/9/2011), Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2012.
Tidak hanya itu, Banggar juga tidak mau memenuhi panggilan KPK untuk yang kedua kalinya. Dua Wakil Ketua Banggar DPR Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung enggan dimintai keterangan karena belum terima surat panggilan.
Terlepas dari aksi balas balas dendam Banggar dan KPK. Jika penolakan KPK untuk memenuhi undangan pimpinan DPR dikaitkan dengan pimpinan KPK bertemu dengan Nazaruddin, boleh dibilang kurang tepat.
Ketika Chandra dan Ade bertemu Nazaruddin pada 2009, kasus yang berkaitan dengan Nazaruddin belum diselidiki penyidik. Artinya, saat itu Nazaruddin tidak berstatus sebagai tersangka ataupun saksi. [bar][Sumber: Oleh: Agus Rahmat, www.inilah.com/29/9/2011]
“Akibatnya demokrasi hanyalah menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan dari dan diantara kaum borjuis semata,” tutur Gandung Ismanto seperti diberitakan Bantenpost.
Menurutnya, demokrasi di Banten hanya melahirkan aristokrasi dan dinasti-dinasti politik baru, persis seperti kekhawatiran Aristoteles dahulu bahwa, “Where some people are very wealthy and others have nothing, the result will be either extreme democracy or absolute oligarchy, or despotism will come from either of those excesses”.
Demokrasi di Banten belum dibangun di atas masyarakat yang merdeka dan sejahtera, serta prosesnya yang hanya prosedural dan mengesampingkan substansi, pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin karbitan yang tidak kredibel dan berintegritas baik.
“Inilah bukti nyata dari tesis Chesterton (1931) bahwa 'Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means government by the badly educated.' Bahkan Lebih dari itu, Bernard Shaw (1903) membenarkan, bahwa 'Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.',” tuturnya.
Itulah sebabnya mengapa distorsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sangat besar, cetus Gandung, hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada teramat mahal untuk memanipulasi citra di hadapan rakyat.
Dicontohkan Gandung, untuk membeli dukungan partai, ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan membayar setiap suara pemilih, bahkan mungkin membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum untuk mengamankan kepentingan politiknya.
”Atau dengan kata lain memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara, serta berbagai modus politik menghalalkan segala cara lainnya yang telah dianggap sebagai kelaziman, padahal sesungguhnya di hadapan Allah adalah kezaliman yang sungguh sangat nyata,” jelasnya. [mah][Sumber: inilah.com]
 |
| KH. Jazuli Juwaini (Cagub Prov. Banten) |
Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.
”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.
Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.
Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.
Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.
Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.
”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli. [Sumber: Imam Prihadiyoko, Agus Mulyadi, kompas.com/27/9/2011]
 |
| Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (nomor urut 1), Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2) dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (nomor urut 3) setelah pengundian nomor urut di Cilegon, Kamis (25/8). (Foto: SP/Laurens Dami) |
Jumlah kader yang disiapkan ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada sebanyak 16.735 TPS. Keberadaan kader-kader di setiap TPS itu bertugas untuk mengawasi, mencatat dan mendokumentasikan perolehan suara bagi pasangan calon Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, pasangan nomor urut 3, pada saat pencoblosan surat suara.
Ketua Tim Media dan Informasi pasangan Jazuli Juwaini – Makmun Muzakki, Muhammad Arif Kirdiyat, di Serang, Selasa (27/9) menjelaskan, setiap kader yang ditempatkan di setiap TPS itu akan dibekali dengan kamera digital. Kamera itu berfungsi sebagai alat dokumentasi guna mencocokkan data pada form C-1 dan rekaman pada data digital yang rawan dimanipulasi.
“Kami memilih cara seperti ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilukada Banten pada tahun 2006 lalu dan pemilukada di beberapa daerah ayng diikuti oleh PKS. Kami yakin dengan cara seperti ini bisa diketahui tingkat kecurangan. Selain itu, tingkat keakuratan data yang dikirim oleh masing-masing kader ke pusat data PKS bisa lebih akurat,” ujarnya.
Arif menjelaskan, para kader yang akan ditempatkan di setiap TPS itu dibekali dengan pelatihan tentang standart operation procedure (SOP) menghadapi berbagai regulasi selama pemungutan suara. Sementara untuk TPS yang tidak ada kader PKS, maka partai koalisi pengusung Jazuli-Zakki, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) telah menyiapkan kader pilihan untuk menjadi saksi.
“Para kader yang diterjunkan ke TPS telah dibekali dengan ilmu dan pengetahun tentang trik dan tips untuk mengawasi kejanggalan surat suara, kejanggalan jumlah pemilih dan beberapa hal yang sering dijadikan peluang untuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh lawan politik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Jazuli-Zakki, Mifhtahuddin, mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama mengawal semua hasil pemungutan suara. “Pendistribuasian hasil pemungutan suara dari TPS sampai ke tingkat kabupaten/kota, sangat rawan untuk dimanipulasi. Hal inilah yang menjadi titik konsentrasi para saksi dari PKS dan partai koaliisi dalam menjalankan misinya,” kata Miftah.
Menurutnya, setiap saksi di 16.735 TPS yang tersebar di wilayah Provinsi Banten, telah terhubung dengan jaringan telepon seluler, sehingga memudahkan komunikasi dan distribusi data hasil pemungutan suara. “Hasilnya dapat langsung dipantau dari kantor pemenangan di Kota Serang dan kantor advokasi di Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU Banten Endang Suryadi mengatakan jadwal kampanye terbuka yang dimulai pada 7 Oktober 2011 diawali oleh pasangan nomor urut 3 yakni pasangan calon Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki (Jajuli-Zaki)
“Jatah kampanye pasangan Jazuli-Zaki selain tanggal 7 Oktober, jadwal kampanyenya adalah 10 Oktober, 13 Oktober, dan 16 Oktober,” katanya.
Sedangkan untuk jadwal kampanye nomor urut 1 yakni pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano) yakni pada tanggal 9 Oktober, 12 Oktober, 15 Oktober dan 18 Oktober 2011. Lalu, pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita (WH-Irna) jadwal kampanye terbuka dimulai 8 Oktober, 11 Oktober, 14 Oktober, dan 17 Oktober 2011. [149][Sumber: suarapembaruan.com/27/9/2011]
Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.
Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.
“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.
Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya. [tn/mah] [Sumber: http://inilah.com]
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).
Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.
Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.
Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.
Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP. [Sumber: http://www.republika.co.id]
 |
H. Jazuli Juwaini, Dewan Penasehat Gema Keadilan |
BANTEN - Dalam orasi politiknya H. Jazuli Juwaini, menyampaikan bahwa pemuda harus mampu melakukan perubahan. Karena perubahan tidak mungkin di pimpin oleh orang tua, pemudalah yang harus mengambil sikap dan mendorong perubahan itu agar segera terealisasikan. Dan gema keadilan sebagai organisasi kepemudaan harus mampu memfasilitasi hal itu.
Pemuda bukan hanya unsur perubah, tapi dia juga harus memimpin perubahan itu. Agar ketika perubahan itu terjadi, tidak dibelokan oleh orang-orang yang bersikap status quo. Artinya keuntungan yang didapat dari perubahan harus dioptimalkan sepenuhnya untuk masyarakat. Kekompakan pemuda harus terus dijaga. Potensinya harus diasah dan diarahkan kepada hal-hal yang identik dengan perbaikan.
 |
| Jazuli Juwaini akrab dengan pengurus Gema Keadilan |
 |
| Jazuli Juwaini Berpose dengan paduan suara Gema Keadilan dari SMAN 1 Rangkas Bitung |
 |
| Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Provinsi Banten |
 |
| Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota-se-Provinsi Banten |
Discussions