INILAH.COM, Jakarta- Pernah, ketiga perawat ini memakai jilbab yang tidak terlalu longgar. Mereka memakai jilbab bandana dan jilbab yang dimasukkan ke dalam baju. Tapi, mereka ingat syariah. “Kami sudah ikuti aturan itu, termasuk kewajiban memakai bandana dan pakaian ketat. Tapi menurut keyakinan kami, berjilbab yang sesuai syariah adalah jilbab yang menutup dada hingga tak terlihat lekukan tubuh, seperti tercantum dalam Al-Quran,” kata Suharti, bersemangat.
Mereka juga mengenakan seragam berkerudung lebar menutup hingga sebatas punggung. Juga mengenakan kaos kaki untuk menutup telapak kakinya.
“Alasan pihak perusahaan terlalu dibuat-buat, yaitu menuntut agar kerudung mereka dimasukkan ke dalam baju. Jadi, tidak ada persoalan dalam performance atau keluhan dari pasien,” kata M Luthfie Hakim, pengacara dari tiga perawat ini.
Artinya, model kerudung yang dikeluarkan di baju atau dimasukkan ke dalam baju, tidak diatur dalam SOP perusahaan.
Apalagi, peraturan jilbab itu telah disertifikasi oleh MUI.
“Kami mengira ada manipulasi sertifikasi halal berpakaian versi MUI oleh RS Mitra Internasional,” tegas Luthfie, yang pernah menjadi pengacara mantan Danjen Kopassus Muchdi PR.
Komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak yang menerima pengaduan tiga perawat ini, berjanji akan menindaklanjuti kasus ini. Dia menjanjikan tiga hal.
Pertama, akan menegur RS Mitra Internasional untuk lebih menghargai keyakinan karyawana. Kedua, menegur Disnaker Jakarta Timur untuk tidak memperantarai dan melanjutkan proses pemecatan terhadap ketiga perawat ini. Ketiga, menegur Serikat Pekerja RS Mitra Internasional karena gagal menjalankan fungsinya dalam membela hak anggotanya.
“Kita berharap mereka mendapat keadilan dan meminta sertifikasi halal pakaian RS Mitra Internasional ditinjau kembali. Karena sertifikasi itu telah dimanipulasi untuk memecat karyawannya,” kata Luthfie.
Ketika ditanya dari mana mereka bisa meyakini bahwa jilbab yang mereka kenakan itu sesuai syariah, Suharti menjawab:''Saya dan Mbak Wiwin rutin ikut liqo (kajian agama yang rutin diselenggara oleh PKS). Tapi kami berbeda murabbi,” Ujar Suharti sambil melirik Wiwin.
Mereka mengatakan bahwa mereka adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, mereka mengaku sebelumnya mereka tidak berteman. Mereka baru berteman dekat ketika dipersatukan oleh kasus pemecatan ini.
“Sebetulnya kami berhasil menggalang sekitar sebalas orang, namun yang tersisa hanya tinggal kami bertiga. Seperti seleksi alam,” ujar Suharti kepada INILAH.COM di Komnas HAM, Jakarta, Senin (7/11).
Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen RS Mitra Internasional masih tidak mau dikonfirmasi. INILAH.COM hanya diberi jawaban bahwa direksi dan HRD sedang tidak ada di tempat oleh staf di resepsionis.[habis/ims]
Sumber : inilah.com
Jakarta, RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membongkar tuntas kasus Bank Century. Siapa saja yang terlibat harus disikat.
Seharusnya lembaga ini tidak perlu berlama-lama mempelajari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Desakan ini disampaikan, mengingat Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century sudah diragukan sejumlah pihak. Pansus ini disinyalir akan mengalami nasib yang sama seperti angket sebelumnya. Apalagi, komposisi pimpinan Pansus didominasi partai pendukung pemerintah.
Begitu disampaikan Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia (KBI), Adhie Massardi, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. ‘’KPK, mana tajimu bongkar kasus Century. Publik sangat berharap agar kasus ini bisa dituntaskan secepatnya,’’ ujarnya.
Dikatakan, Pansus Hak Angket Bank Century diperkirakan macet di tengah jalan. Sebab, ketuanya, Idrus Marham, orang dekat dengan kekuasaan yang berasal dari Partai Golkar.
“Hak angket sudah selamat tinggal, sekarang yang bisa diharapkan hanya KPK. Kita akan kawal KPK untuk menuntaskan kasus ini,” tandasnya.
‘’Rapat Dilakukan Terbuka’’ Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century
Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidiq mengatakan, pimpinan Pansus ini harus dilihat sebagai satu kesatuan kolektif. “Satu sama lain tidak ada yang saling mendominasi. Mekanisme harus berdasarkan kesepakatan bersama,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada upaya dari pihak tertentu yang mengarahkan Pansus ini. Namun itu bisa dicegah dengan dua hal.
Pertama, setiap rapat pansus dilakukan secara transparan bersifat terbuka, dibuka akses kepada publik. Kemudian setiap hasilnya dikomunikasikan kepada publik. “Ini sebagai langkah yang praktis dan jujur kalau dilakukan rapat secara terbuka,” katanya.
Kedua, melibatkan partisipasi publik. Artinya, publik ikut mendorong Pansus agar bekerja seoptimal mungkin. Mewarning Pansus untuk segera menuntaskan pekerjaannya secara benar.
Untuk PKS sendiri, kata dia, dalam waktu dua bulan pansus ini harus bekerja secara tuntas dan profesional. PKS, akan fokus kepada hasil penyelidikan audit awal dari BPK yang mengindikasikan kerugian keuangan negara dan diduga melibatkan beberapa orang petinggi negeri ini.
“Kita jangan terjebak kepada persoalan-persoaln teknis, seperti rapat dengar pendapat. Ini akan mengulur-ulur waktu,” ujarnya.
‘’Jangan Curiga Dulu’’ Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan, partainya tidak pernah menitipkan agar Idrus Marham menjadi Ketua Pansus Angket Bank Century.
“Nggak ada titipan. Saya memang sudah kenal lama dengan Idrus, sehingga kenal betul siapa dia,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Dikatakan, Pansus harus terbuka, sehingga dalam memimpin tidak ada kecuriga-kecurigaan yang berarti. “Seharusnya jangan curiga dulu dengan pimpinan Pansus. Kalau orang meragukan Idrus, berarti Gayus Lumbun juga perlu diragukan,” ucapnya.
Diungkapkan, Demokrat memang sengaja tidak mengusung kadernya sebagai ketua Pansus. “Demokrat sih legowo aja bukan Demokrat yang jadi ketua Pansus. Kami hanya mengusung wakil ketua Pansus saja,” tambahnya. Menurutnya, Demokrat sangat percaya diri. Karena Demokrat tidak pernah kecipratan uang Century.
‘’Jusuf Kalla Tetap Akan Dipanggil’’ Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century
Ada skenario bekas Wapres Jusuf Kalla tidak akan dipanggil dalam Pansus, sehingga bekas Ketua Umum Partai Golkar itu tidak akan ‘nyanyi’ membongkar kasus Bank Century. ‘’Jusuf Kalla tetap dipanggil. Ini demi penuntasan kasus itu,’’ kata Wakil Ketua Pansus Anket Bank Century, Gayus Lumbuun, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Dikatakan, pimpinan Bank Century kolektif, jadi antara ketua dan pimpinan yang lain mempunyai kendali yang sama.
’’Kita akan meminta keterangan Pak JK tentang apa saja materi pertemuannya dengan Sri Muliani dan Boediono. Dan apa saja yang diminta kedua orang itu. Sebab, saat pertemuan itu Jusuf Kalla meminta Polri untuk mengusut kasus Century,’’ katanya.
Gayus tidak peduli kalau ada pihak-pihak tertentu yang mau menghalang-halangi agar JK tidak diundang Pansus Bank Century. Menurut dia, tindakan seperti itu sebagai sesuatu yang tidak fair karena bisa mengurangi fakta-fakta yang lengkap yang akan diungkap.
Selain Kalla, Pansus juga akan memanggil Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Karena keduanya, bagian yang diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK. ’’Pansus telah mempunyai agenda yang tidak bisa diubah yakni memanggil Jusuf Kalla, Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede dan sejumlah pejabat lainnya untuk dimintai keterangan,’’ tegas Gayus.
Gayus yang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPR ini menjelaskan, pansus angket Century akan mengadakan rapat pleno, Senin (14/12).
’’Angket Tidak Bisa Diharapkan Lagi’’ Fadjroel Rahman, Ketua Pedoman.
Hak Angket sudah tidak bisa diharpakan lagi, karena sudah ditunggangi kepentingan politik untuk melindungi pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Fadjroel Rahman, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
‘’Tidak bisa diharapkan lagi. Dengan komposisi pimpinan Pansus Hak Angket Bank Century diperkirakan akan menciptakan kanalisasi. Ujungnya hanya sampai pada kriminalisasi saja.
Fajroel melihat dari awal sudah terjadi pembajakan Hak Angket Bank Century oleh DPR. Misalnya, tidak dibacakannya tuntutan Hak Angket di paripurna, 4 orang dari tim 9 tidak dimasukan ke anggota Hak Angket. Dan yang terakhir terpilihnya Idrus Marham sebagai Ketua Pansus Hak Angket.
“Idrus bukan anggota tim 9. Seharusnya, yang jadi ketua adalah anggota tim 9. Dan Hak Angket ini dipastikan akan mandul,” katanya.
Dengan terpilihnya Idrus Marham memperlihatkan kelemahan PDIP untuk melakukan lobi-lobi politik. Padahal, mereka berhasil menggulirkan dan menyakinkan DPR untuk menggunakan Hak Angket dalam menyelidiki kasus Bank Century.
“Ini merupakan hak angket dalam sejarah yang didukung oleh 500 lebih anggota DPR, namun PDIP gagal menyakinkan 30 orang anggota pansus,” tandasnya.
‘’Kami Akan Cepat Lakukan ’’ Haryono Umar, Wakil Ketua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus aliran dana Bank Century. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Menurut Haryono, pihaknya sedang menelaah hasil audit dari BPK tentang Bank Century. Kemudian mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang terkait dengan kasus itu.
“Kami juga akan meminta keterangan dari PPATK dan BPK mengenai aliran dana Bank Century itu. Yang pasti kami akan lakukan dengan cepat, sehingga kasus ini bisa cepat tuntas “ katanya.
KPK, lanjut Haryono, juga sudah melakukan pembicaraan dan kerja sama dengan pimpinan DPR terkait dengan penyelesaikan kasus Bank Century.
“Kami sepakat, DPR mengatasi dari segi politis, sedangkan KPK dari segi hukumnya,” tandasnya.
’’Kalau Main-main Itu Namanya Bunuh Diri’’ Idrus Marham, Ketua Pansus Angket Bank Century
Ketua Pansus Angket Bank Century, Idrus Marham menanggapi dingin maraknya tuduhan miring terhadapnya.
“Silahkan saja, kalau ada yang meragukan, itu hak mereka. Tapi saya akan buktikan dan yakinkan mereka bahwa keraguan itu tidak terbukti. Pansus ini akan berjalan dengan baik tetap sesuai dengan komitmen dan semangat awal munculnya Hak Angket,” katanya di Gedung DPR, Jakarta.
Sekjen Partai Golkar itu meyakinkan bahwa pihaknya tidak akan main-main dan berintrik jika memimpin Pansus Hak Angket Century. “ Sorotan begitu banyak, tidak ada yang bisa main-main. Kalau main-main itu namanya bunuh diri,” tegas Idrus.
Dikatakan, Pansus sekarang berbeda dengan pansus sebelumnya karena didukung 503 anggota dari seluruh fraksi. Yang punya niat yang sama untuk menuntaskan kasus Century. RM
“Pimpinan itu adalah memediasi, memberikan guidance, dinamis, tapi tidak lari dari semangat perjuangan awal,” katanya.
Soal banyak penolakan terhadap dirinya, Idrus mengatakan, bagus kalau ada yang menolak. ‘’Itu tantangan yang nanti kita buktikan,’’ ucapnya.
Sumber : rakyatmerdeka.co.id
JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak menempati kursi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Penentuan kursi pimpinan Pansus Angket Century ini didasari atas azas proporsionalitas yang tertuang dalam tata tertib (Tatib) DPR. “Disetujui Pansus ini dipimpin oleh empat partai terbesar di DPR lewat azas proporsionalitas,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat
penentuan pimpinan dan ketua Pansus Angket Century, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12).
Rapat yang awalnya berlangsung tertutup akhirnya dinyatakan terbuka pada pukul 15.00 WIB untuk diliput wartawan yang telah menunggu sejak siang. Rapat diawali dengan pandangan tiap fraksi terkait mekanisme pemilihan pimpinan Pansus Angket. Awalnya terjadi perdebatan sengit antara fraksi dari partai besar melawan fraksi dari partai besar.
Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar sejak awal meminta rapat mematuhi azas proporsionalitas dalam menentukan pimpinan Pansus Angket Century. Mereka meminta empat partai terbesar di DPR saat ini berhak atas posisi pimpinan Pansus Angket Century. Namun Fraksi Gerindra sempat menolak permintaan fraksi dari partai besar tersebut. “Tatib tidak menjelaskan definisi prorporsionalitas itu apakah empat partai terbesar, terkecil atau partai yang sejak awal concern dengan hak angket,” kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.Setelah perdebatan yang lumayan panjang, semua fraksi akhirnya menyepakati empat fraksi dari partai terbesar di DPR diberi kesempatan memimpin Pansus Angket Century. Sebagai Pimpinan DPR, Priyo berjanji akan mengusulkan penyempurnaan Tatib sehingga tercipta keadilan dalam penentuan pimpinan suatu pansus di masa yang akan datang. Rapat diskors sekitar pukul 17.30 WIB dan akan dilanjutkan kembali pukul 19.00 WIB untuk menentukan Ketua Pansus Angket Century. andri saubani/pur
Sumber : republika.co.id
INILAH.COM, Jakarta - PKS tidak memasukan salah satu inisiator hak angket M Misbakhun dalam Pansus Century. Namun, PKS membantah bila hal dilakukan karena pesanan Demokrat.
Hal itu diungkapkan Misbakhun kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (4/12). Menurutnya, PKS telah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan siapa kadernya yang cocok menduduki kursi anggota Pansus Century, bukan atas dasar pesanan parpol lain.
"Bahwa semua yang masuk ke dalam pansus adalah orang yang memiliki kemampuan," katanya.
Menurutnya, tiga anggota Pansus Century yang berasal dari F PKS yakni Andi Rahmat, Mahfudz Siddik dan Fahri Hamzah memiliki kemampuan tersendiri untuk mengungkap skandal yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun ini.
"Andi Rahmat memiliki pemahaman kasus yang baik. Lalu Mahfudz Siddik memiliki jaringan yang baik. Terakhir Fachry Hamzah memiliki pemahaman ekonomi yang baik," ungkapnya.
Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan bahwa PKS adalah partai yang sangat terstruktur. "Jadi pengambilan keputusan memang harus didasari keputusan DPP PKS," imbuhnya. [mut]
Sumber : inilah.com
Discussions