Fahri mengaku heran dengan sikap yang diambil KPK. Pimpinan KPK yakni Chandra M Hamzah dan Ade Rahardja pernah menemui M Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.
"Kalau ketemu Nazaruddin saja mau," sindirnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Banggar dan KPK, rencananya digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011) siang. KPK tidak bisa datang demi menjaga kredibilitas.
"KPK sedang menyelidiki kasus yang ada di Kemenakertrans dimana diantaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar (Badan Anggaran)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada INILAH.COM.
Sikap penolakan KPK tersebut makin memanaskan perseteruan antara KPK dan Banggar DPR. Usai diperiksa KPK pada Jumat (23/9/2011), Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2012.
Tidak hanya itu, Banggar juga tidak mau memenuhi panggilan KPK untuk yang kedua kalinya. Dua Wakil Ketua Banggar DPR Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung enggan dimintai keterangan karena belum terima surat panggilan.
Terlepas dari aksi balas balas dendam Banggar dan KPK. Jika penolakan KPK untuk memenuhi undangan pimpinan DPR dikaitkan dengan pimpinan KPK bertemu dengan Nazaruddin, boleh dibilang kurang tepat.
Ketika Chandra dan Ade bertemu Nazaruddin pada 2009, kasus yang berkaitan dengan Nazaruddin belum diselidiki penyidik. Artinya, saat itu Nazaruddin tidak berstatus sebagai tersangka ataupun saksi. [bar][Sumber: Oleh: Agus Rahmat, www.inilah.com/29/9/2011]
“Akibatnya demokrasi hanyalah menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan dari dan diantara kaum borjuis semata,” tutur Gandung Ismanto seperti diberitakan Bantenpost.
Menurutnya, demokrasi di Banten hanya melahirkan aristokrasi dan dinasti-dinasti politik baru, persis seperti kekhawatiran Aristoteles dahulu bahwa, “Where some people are very wealthy and others have nothing, the result will be either extreme democracy or absolute oligarchy, or despotism will come from either of those excesses”.
Demokrasi di Banten belum dibangun di atas masyarakat yang merdeka dan sejahtera, serta prosesnya yang hanya prosedural dan mengesampingkan substansi, pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin karbitan yang tidak kredibel dan berintegritas baik.
“Inilah bukti nyata dari tesis Chesterton (1931) bahwa 'Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means government by the badly educated.' Bahkan Lebih dari itu, Bernard Shaw (1903) membenarkan, bahwa 'Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.',” tuturnya.
Itulah sebabnya mengapa distorsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sangat besar, cetus Gandung, hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada teramat mahal untuk memanipulasi citra di hadapan rakyat.
Dicontohkan Gandung, untuk membeli dukungan partai, ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan membayar setiap suara pemilih, bahkan mungkin membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum untuk mengamankan kepentingan politiknya.
”Atau dengan kata lain memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara, serta berbagai modus politik menghalalkan segala cara lainnya yang telah dianggap sebagai kelaziman, padahal sesungguhnya di hadapan Allah adalah kezaliman yang sungguh sangat nyata,” jelasnya. [mah][Sumber: inilah.com]
 |
| KH. Jazuli Juwaini (Cagub Prov. Banten) |
Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.
”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.
Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.
Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.
Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.
Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.
”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli. [Sumber: Imam Prihadiyoko, Agus Mulyadi, kompas.com/27/9/2011]
 |
| Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (nomor urut 1), Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2) dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (nomor urut 3) setelah pengundian nomor urut di Cilegon, Kamis (25/8). (Foto: SP/Laurens Dami) |
Jumlah kader yang disiapkan ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada sebanyak 16.735 TPS. Keberadaan kader-kader di setiap TPS itu bertugas untuk mengawasi, mencatat dan mendokumentasikan perolehan suara bagi pasangan calon Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, pasangan nomor urut 3, pada saat pencoblosan surat suara.
Ketua Tim Media dan Informasi pasangan Jazuli Juwaini – Makmun Muzakki, Muhammad Arif Kirdiyat, di Serang, Selasa (27/9) menjelaskan, setiap kader yang ditempatkan di setiap TPS itu akan dibekali dengan kamera digital. Kamera itu berfungsi sebagai alat dokumentasi guna mencocokkan data pada form C-1 dan rekaman pada data digital yang rawan dimanipulasi.
“Kami memilih cara seperti ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilukada Banten pada tahun 2006 lalu dan pemilukada di beberapa daerah ayng diikuti oleh PKS. Kami yakin dengan cara seperti ini bisa diketahui tingkat kecurangan. Selain itu, tingkat keakuratan data yang dikirim oleh masing-masing kader ke pusat data PKS bisa lebih akurat,” ujarnya.
Arif menjelaskan, para kader yang akan ditempatkan di setiap TPS itu dibekali dengan pelatihan tentang standart operation procedure (SOP) menghadapi berbagai regulasi selama pemungutan suara. Sementara untuk TPS yang tidak ada kader PKS, maka partai koalisi pengusung Jazuli-Zakki, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) telah menyiapkan kader pilihan untuk menjadi saksi.
“Para kader yang diterjunkan ke TPS telah dibekali dengan ilmu dan pengetahun tentang trik dan tips untuk mengawasi kejanggalan surat suara, kejanggalan jumlah pemilih dan beberapa hal yang sering dijadikan peluang untuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh lawan politik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Jazuli-Zakki, Mifhtahuddin, mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama mengawal semua hasil pemungutan suara. “Pendistribuasian hasil pemungutan suara dari TPS sampai ke tingkat kabupaten/kota, sangat rawan untuk dimanipulasi. Hal inilah yang menjadi titik konsentrasi para saksi dari PKS dan partai koaliisi dalam menjalankan misinya,” kata Miftah.
Menurutnya, setiap saksi di 16.735 TPS yang tersebar di wilayah Provinsi Banten, telah terhubung dengan jaringan telepon seluler, sehingga memudahkan komunikasi dan distribusi data hasil pemungutan suara. “Hasilnya dapat langsung dipantau dari kantor pemenangan di Kota Serang dan kantor advokasi di Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU Banten Endang Suryadi mengatakan jadwal kampanye terbuka yang dimulai pada 7 Oktober 2011 diawali oleh pasangan nomor urut 3 yakni pasangan calon Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki (Jajuli-Zaki)
“Jatah kampanye pasangan Jazuli-Zaki selain tanggal 7 Oktober, jadwal kampanyenya adalah 10 Oktober, 13 Oktober, dan 16 Oktober,” katanya.
Sedangkan untuk jadwal kampanye nomor urut 1 yakni pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano) yakni pada tanggal 9 Oktober, 12 Oktober, 15 Oktober dan 18 Oktober 2011. Lalu, pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita (WH-Irna) jadwal kampanye terbuka dimulai 8 Oktober, 11 Oktober, 14 Oktober, dan 17 Oktober 2011. [149][Sumber: suarapembaruan.com/27/9/2011]
Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.
Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.
“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.
Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya. [tn/mah] [Sumber: http://inilah.com]
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).
Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.
Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.
Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.
Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP. [Sumber: http://www.republika.co.id]
 |
H. Jazuli Juwaini, Dewan Penasehat Gema Keadilan |
BANTEN - Dalam orasi politiknya H. Jazuli Juwaini, menyampaikan bahwa pemuda harus mampu melakukan perubahan. Karena perubahan tidak mungkin di pimpin oleh orang tua, pemudalah yang harus mengambil sikap dan mendorong perubahan itu agar segera terealisasikan. Dan gema keadilan sebagai organisasi kepemudaan harus mampu memfasilitasi hal itu.
Pemuda bukan hanya unsur perubah, tapi dia juga harus memimpin perubahan itu. Agar ketika perubahan itu terjadi, tidak dibelokan oleh orang-orang yang bersikap status quo. Artinya keuntungan yang didapat dari perubahan harus dioptimalkan sepenuhnya untuk masyarakat. Kekompakan pemuda harus terus dijaga. Potensinya harus diasah dan diarahkan kepada hal-hal yang identik dengan perbaikan.
 |
| Jazuli Juwaini akrab dengan pengurus Gema Keadilan |
 |
| Jazuli Juwaini Berpose dengan paduan suara Gema Keadilan dari SMAN 1 Rangkas Bitung |
 |
| Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Provinsi Banten |
 |
| Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota-se-Provinsi Banten |
 |
| Dedy Mizwar |
"Dedy Mizwar masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi dan diusung sebagai calon wakil gubernur," kata Jazuli Juwaini ditemui dalam acara musyawarah kerja daerah PKS Kota Tangerang Selatan di Serpong, Ahad (10/7).
Jazuli mengatakan, selain Dedy Mizwar, PKS juga sedang mempertimbangkan calon lainnya dari unsur birokrat, politisi dan tokoh masyarakat. Namun, ia masih belum ingin mengungkapkan calon yang kini masuk dalam pertimbangannya. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan survei untuk melihat keseriusannya.
Yang jelas, PKS lebih mengutamakan pendamping yang memiliki visi dan misi sesuai partai yakni melakukan pembenahan terhadap Banten lebih baik. "Intinya, kita sedang berupaya mencari pendamping wakil gubernur yang memiliki visi dan misi sesuai partai untuk membenahi Banten," kata anggota DPR ini.
Selain mempertimbangkan mencari calon wakil gubernur, PKS juga sedang melakukan konsolidasi dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi nantinya. Saat ini, sudah ada empat partai politik yang siap berkoalisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dirinya masih belum bisa menginformasikannya.
"Ada empat partai politik yang siap bergabung bersama PKS nantinya. Tetapi, untuk menjaga suhu politik, kami belum bisa memberitahunya," kata Jazuli yang juga warga Ciputat, Tangerang Selatan.
Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi menambahkan bila PKS sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dengan mengusung Jazuli Juwaini. "Sedangkan untuk calon wakil gubernur, kita baru akan mengumumkannya saat pengembalian formulir. Karena, ada beberapa orang yang sedang kami pertimbangkan," katanya.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]
"Meskipun surat permintaan dari biro umum dan perlengkapan belum kami terima, namun kami berinisiatif mengembalikan mobil dinas itu pada Rabu (6/7) kemarin," kata Ketua Fraksi PKS Sanuji Pentamarta di Serang, Ahad (10/7).
Ia mengatakan, semua anggota dari Fraksi PKS sudah mengembalikan mobil dinas anggota DPRD. Ini mengingat pengadaan mobil dinas yang dilakukan Biro Umum dan perlengkapan Provinsi Banten serta Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu temuan BPK Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Banten tahun anggaran 2010 yang disampaikan BPK beberapa pekan lalu.
"Kami tidak ingin penggunaan mobil dinas DPRD tersebut malah menjadi permasalahan hukum, untuk itu semuanya sudah dikembalikan," kata Sanuji Pentamarta.
Sebelumnya dalam LHP BPK Senin 13 Juni 2011, pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Sekretariat DPRD senilai Rp16,89 miliar, menjadi salah satu temuan BPK karena dinilai bukan peruntukannya. Selain itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga mengeluarkan belanja perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp472,67 juta.
Pengadaan mobil dinas anggota DPRD tersebut seluruhnya sebanyak 80 unit, meliputi 20 unit diperuntukkan bagi pimpinan alat kelengkapan dewan dan 60 unit lagi untuk anggota dewan.
Setelah BPK menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut bermasalah karena bukan peruntukannya pada rapat paripurna Istimewa LHP BPK atas laporan keuangan APBD Banten 2010, jumlah mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD Banten sebanyak 11 unit, terdiri dari satu unit dari anggota Komisi V DPRD Banten, Ananta Wahana dan 10 unit dari anggota dewan berasal dari Fraski PKS.
Sanuji mengatakan, pengembalian mobil dinas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari bukti penyerahan dan berita acara serah terima pinjam pakai mobil dinasnya yang disiapkan Biro Umum dan Perlengkapan. Sebelum mengembalikan mobil dinas, pihaknya mendapat surat dari Sekretariat DPRD (Setwan) berisikan permintaan pengembalian mobil dinasnya ke Biro Umum dan Perlengkapan sebagai tindaklanjut temuan BPK.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]
 |
| Jazuli Juwaini (Calon Gubernur Banten) |
Pelarangan ini membuat PKS geram karena diduga dilakukan oleh pendukung bakal calon tertentu. Menurut Ketua Tim Pemenangan Pilgub Daerah PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, beberapa kegiatan Jazuli seperti ceramah di masjid dan bakti sosial selalu digagalkan.
Hal ini dilakukan oleh RT/RW bahkan Lurah setempat dengan alasan prosedural terkait izin atau takut membuat resah serta dipolitisasi.
“Padahal dalam kegiatan ini sama sekali tidak menyinggung Pilgub, kehadiran Jazuli juga atas permintaan warga setempat. Bahka saya sudah berusaha klarifikasi ke Lurah, saya siap bertanggung jawab jika ceramah Jazuli ngomongin Pilgub,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang ini.
Tengku justru mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang mempolitisasi. Menurutnya PKS serius dan siap bertanding memenangkan Pilgub sesuai dengan aturan hukum, santun dan elegan.
Bukan dengan cara-cara melanggar aturan dan menggunakan power. “Kalau ingin memenangkan calon masing-masing, pakailah cara-cara yang demokratis dan berakhlaqul karimah secara fair,” ungkapnya.
Menurut Tengku, keseriusan PKS dalam memenangkan Pilgub salah satunya adalah dengan mengadakan workshop advokasi dan menyiapkan saksi-saksi per TPS.
“Saksi PKS diberi pelatihan mengenai prosedur penanganan pelanggaran Pilkada, agar saksi ini bisa menindak pelanggaran yang terjadi,” katanya. [tn/mah] (Sumber: inilah.com)
 |
| Jazuli Juwaini |
Ini tidak ada kaitan dengan film layar lebar yang sempat booming beberapa waktu lalu, 'Perempuan Berkalung Sorban'. Tapi ini terkait dengan kandidat pemimpin Banten yang bakal maju dalam kontestasi Pemilu Kepala Daerah Banten yang rencananya akhir tahun ini.
Ya, salah satu kandidat gubernur Banten yang muncul di tengah publik di antaranya Jazuli Juwaini yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan kandidat lainnya, foto Jazuli Juwaini memiliki ciri khas, yakni bersorban. "Foto itu sejak dua pemilu legislatif lalu, serta Pemilihan Bupati Tangerang (Pilbup) Tangerang," akunya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Minggu (10/7/2011).
Politikus PKS ini mengaku, dirinya sengaja memakai foto edisi lamanya untuk sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2011 ini. "Ya biar akrab dan familiar saja dengan masyarakat," ungkapnya memberi alasan mengapa tidak dengan foto yang terbaru.
Khusus dengan 'kalung sorban' yang ia kenakan, anggota DPR ini memiliki alasan khusus. Dia menyebutkan Banten merupakan kota santri dan ulama. "Banten kan identik dengan santri ulama. Sorban sebagai salah satu simbol santri. Meski saya bukan ulama, tapi saya ini santri," ujarnya.
Alasan lainnya, tambah Jazuli yang memiliki pasukan Komunitas Masyarakat Pendukung Jazuli (Kompi) yang berbasis di Tangerang Selatan ini, menyebutkan tampilan glamour tidak lagi diminati oleh kebanyakan masyarakat. Dia menyebutkan, dengan tampilan berkalung sorban, terdapat makna kesederhanaan.
Dia pun membuka rahasia terkait koleksi sorban yang ia miliki. Jazuli mengaku, koleksi sorbannya tidaklah sedikit. "Meski saya ini anggota DPR, tapi masih suka ceramah. Nah, kalau soal sorban, saya punya sekitar 70 koleksi sorban," bebernya yang kerap dipanggil dengan sebutan ustaz ini. [tjs] (Sumber: http://nasional.inilah.com)
"Kami secara langsung menyebut Ratu Atut yang terindikasi secara langsung melakukan tindak pidana korupsi atas kebijakannya melalui program ataupun kegiatan bantuan hibah atau bantuan sosial senilai Rp340 miliar dan dana bansos Rp51 miliar," ujar Aliansi Independen Peduli Publik Uday Suhada di KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Menurut Uday, kebijakan Gubernur Banten ini tidak didasarkan pada kajian dan kelaikan yang jelas. "Bahwa lembaga A menerima sekian rupa tidak jelas penerimanya, mengapa alasannya," ujarnya.
Apalagi, sambung Uday, jika melihat kondisi sosial masyarakat Banten yang carut-marut, fasilitas jalan yang tak memadai, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang buruk.
"Tapi di tengah-tengah persoalan itu Gubernur Banten membuat kebijakan bantuan hibah Rp340 miliar kepada 150 lembaga yang ternyata sebagian diantaranya adalah lembaga fiktif," ujarnya.
Senada dengan Uday, Peneliti ICW Abdulah Dahlan mengatakan yang bertanggung jawab atas dana Hibah dan baksos adalah Kepala Daerah dan Kepala Dinas.
"Yang langsung bertanggung jawab dalam dana hiba ini kepala daerah dan kepala dinas yang langsung bertanggung jawab pada pendistribusian dana hibah," ujarnya.
Dahlan juga mengatakan atas tindakan tersebut maka Ratu Atut terancam Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah][Sumber: www.inilah.com/28/9/2011].
Dimyati mengatakan, dana hibah yang dikucurkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada 2011 meningkat dratis dibanding dana hibah tahun 2009 yang hanya Rp14 Miliar. “Artinya ada lonjakan kenaikan hingga mencapai 2.500 persen ini sangat pantastis dan perlu dipertanyakan,” tukasnya seperti diberitakan Bantenpost.
Selain itu, kata Dimyati, pihaknya juga menemukan ada 3 pola desain yang menarik yang perlu di dalami lebih jauh oleh KPK.
Pertama penentuan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan dana hibah. Kedua, penentuan nilai besaran dana hibah yang diberikan dan ketiga, pola pencairan dana hibah.
Dimyati mengungkapkan, dari anggaran Rp340.463.000.000,- sampai bulan Agustus 2011 anggaran yang sudah terealisir Rp207,016,894,200.00 yang belum terrealisir Rp133,446,105,800.00.
“Dari anggaran yang belum terealisir tersebut ternyata tidak punya basis massa yang jelas, walaupun peruntukan anggaran tersebut mempunyai urgensi yang tinggi semisal untuk lembaga pendidikan dan sejenisnya,” ketusnya.
Dari pola-pola yang ada tersebut, lanjut Dimyati semakin menimbulkan pertanyaan apa sesungguhnya yang terjadi dibalik desain, peruntukan, besaran dan pola pencairan dana hibah semacam itu.
“Apakah desain ini dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat Banten ataukah ada motif yang lain yang bisa menjawab nantinya adalah sejarah,” tandasnya.
Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten pimpinan Andhika Hazrumy, anak Atut, menerima Rp1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp1,5 miliar.
Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp3 miliar. KONI Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp750 juta.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah][Sumber: www.inilah.com/28/9/2011 ]
Menurut Direktur Banten Media Monitoring (BMM), M Farid, selama ini dana hibah sudah menjadi sorotan tajam. Isu dana hibah sudah berefek negatif dan sangat serius terhadap pencitraan pemerintahan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.
Terutama terkait dengan soal transparansi pengelolaan dana pemerintahan. “Isu itu demikian kencang dan tidak sedikit dari kelompok mayarakat yang menilai kepemimpinan Atut tidak bersih,” jelas Farid seperti diberitakan Bantenpost.
Farid menambahkan bahwa semua efek negatif itu tak bisa dihindari selama isu dana hibah terus bergulir. Apalagi, isu tersebut telah menjadi topik di media massa nasional. Jika sebelumnya hanya menjadi isu di tingkat media lokal Banten, kini sudah menjadi isu nasional.
Dalam perspektif analisa media, kata Farid, ini sangat tidak menguntungkan terhadap posisi dan citra politik Atut. Dan sebaliknya akan menguntungkan kompetitior Atut dalam Pilgub nanti, yaitu Jazuli Juwaini dan Wahidin Halim.
“Hasil pantauan kami menunjukkan, isu dana hibah menjadi bola salju yang terus membesarkan citra negative pemerintahan Atut. Terlebih lagi, media massa nasional mengupas soal politik klan pemerintahan Atut. Hal ini membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pemerintahan Atut dan keluarganya,” tegas Farid.
Menurut Farid, sebuah isu atau persoalan, ketika tidak cepat ditangani, akan semakin membesar. Efeknya, pihak-pihak yang ada dalam pemberitaan tersebut akan terkena imbas pencitraan. “Kita tahu bahwa isu dana hibah sudah berkembang cukup lama di media lokal, dan setiap hari isunya semakin panas,” terangnya.
Dalam hal dana hibah, sorotan tajam mengarah pada sosok Atut, cetusnya, karena itu, wajar jika semakin membesarnya isu ini berdampak negatif pada citra Atut.
Seperti diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan dana hibah ratusan miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya di Provinsi Banten. Pada 2009 dana hibah yang digunakan Rp 79 miliar, pada 2010, 290 miliar, dan pada 2011 Rp390 miliar.
Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten pimpinan Andhika Hazrumy, anak Atut, menerima Rp1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp1,5 miliar.
Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp3 miliar. KONI Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp 750 juta.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah][Sumber: www.inilah.com/27/9/2011 ]
Penetapan sis¬tem ini di¬putuskan dalam rapat KPUD Ban¬ten bersama per¬wakilan tim kam¬panye pa¬sangan calon gubernur dan wakil gubernur, di kantor KPUD Banten, kemarin dan akan disahkan, Kamis 22 September besok.
Mengacu pada keputusan tersebut, setiap pasangan calon akan di¬berikan jadwal per hari tanpa aktivitas kampanye dari pasangan calon lain. Pasangan calon juga bebas memilih lo¬kasi kampanye di delapan kabupaten/kota.
Karena kam¬panye terbuka baru dimulai pada 7–18 Oktober, maka setiap pa¬sangan calon otomatis hanya memiliki empat hari waktu kampanye.
Berikut urutan jadwal kampanye untuk ketiga pasangan calon:
-Pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno mendapat jadwal kampanye pada 9, 12, 15, dan 18 Oktober.
-Pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita mendapat jadwal kampanye pada 8, 11, 14, dan 17 Oktober, dan
-Pasangan Jazuli Juwaini, MA. - H. Makmun Muzakki mendapat jadwal kampanye pada 7, 10, 13, dan 16 Oktober.
Ketua Pokja Kampanye KPU Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, perubahan sistem kampanye dari zona ke blok ini, secara otomatis mengurangi jatah waktu kampanye pasangan calon. “Jika sistem zona, setiap pasangan calon mendapatkan jatah 12 kali kampanye. Namun dengan sistem blok ini, mereka hanya mendapatkan empat kali kampanye,” katanya, Rabu (21/9/2011).
Jadwal kampanye ditetapkan mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB dan tidak boleh ada aktivitas kampanye pada malam hari. Didih meminta pasangan calon mematuhi rambu-rambu yang telah disepakati selama pelaksanaan kampanye.
Didih menambahkan, setiap KPU kabupaten dan kota juga sudah me¬netapkan lokasi kampanye pasangan calon dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kabupaten Serang ditetapkan lokasi kampanye di Alun-alun Anyer, Alun-alun Kramatwatu, dan Lapangan Asem Cikande.
b. Kota Serang di Alun-alun Timur Kota Serang dan Lapangan Ka¬wasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug.
c. Kota Cilegon di la¬pangan Panca Puri Gunung Sugih, Lapangan Sumampir, dan Lapangan SPIJ Cilegon.
d. Kabupaten Pandeglang di Alun-alun Menes, lapangan Cibaliung, dan lapangan Sampang Jaha.
e. Kabupaten Lebak di Stadion Ona Rangkasbitung, lapangan Kecamatan Cimuncang, Alun-alun Kecamatan Bayah, dan Alun-alun Kecamatan Malingping.
f. Kabupaten Tangerang di lapangan Teluk Naga, Lapangan Rajeg, Lapangan Tigaraksa, dan Lapangan Balaraja.
g. Kota Tangerang ditetapkan Alun-alun Ahmad Yani, Lapangan PAP II, Lapangan Rawa Kam¬bing, dan Lapangan Rawacana, dan
h. Kota Tangerang Selatan hanya satu tempat yakni lapangan Bola Cilenggang, Serpong.
(ded)[Sumber: Yasser Ali Harakan - Okezone.com]
Discussions