 |
| Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq |
“Karena perjuangan untuk itu, termasuk di dalamnya unsur kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan seluruh unsur yang dibutuhkan adalah misi bersama." Demikian paparan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam pidatonya pada Konferensi Internasional bertema Islamic Unity and New World, yang diselenggarakan oleh ESAM (Ekonomik ve Sosyal Arastimalar Merkezi) ke-21, Minggu (27/5) di Istanbul, Turki. ESAM adalah sebuah lembaga kajian sosial dan ekonomi di Turki.
Pada konferensi yang dihadiri oleh utusan lebih dari 50 negara itu Luthfi menyatakan, sinyal kebangkitan dunia Islam semakin jelas terlihat dalam dua dekade terakhir. Kebangkitan dunia Islam ini, lanjut Luthfi, harus diiringi dengan kesiapan para aktivis Islam untuk berdialog dan bekerjasama dengan berbagai unsur, baik di level nasional maupun internasional guna mencapai misi bersama. Yakni menciptakan tatanan dunia atau membangun peradaban dunia yang lebih berkeadilan.
Lebih lanjut Luthfi menyatakan, semua negara sangat membutuhkan pengalaman negara lain di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu dunia Islam perlu membangun kerjasama, baik sesama negara Islam maupun dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.
Luthfi juga menyatakan, dunia Islam tak pernah kekurangan pakar di berbagai bidang. Dan kepakaran itu akan terejawantahkan dan tersalur ketika pintu-pintu kerjasama dan keterlibatan mereka dibuka. Sehingga mereka secara bersama-sama dapat berkontribusi membangun peradaban dunia masa depan.
[Sumber: pks.or.id]
 |
| Hidayat Nur Wahid |
"Dan Persija tidak perlu mengungsi lagi ke kota lain untuk melaksanakan pertandingan kandang," ujar Hidayat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya, Didik J. Rachbini, Minggu (27/5/2012).
Hal tersebut dikatakannya, untuk menjawab pertanyaan para pendukung Persija atau biasa dikenal The Jak yang meminta dirinya untuk membangun sebuah stadion untuk Persija. Pasalnya, selama ini Persija tidak bisa menggelar pertandingan di kandang sendiri dikarenakan tidak memiliki stadion yang layak untuk pertandingan sepakbola.
Namun Hidayat berpesan agar para pendukung The Jakmania bisa menjaga ketertiban dan keamanan jika Persija bertanding. Sebab percuma ada stadion jika ketertiban dan keamanan tidak terjaga, sehingga akan mempersulit aparat keamanan untuk mengeluarkan izin pertandingan.
Terlebih lagi Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian serta pusat kebudayaan. Gangguan sekecil apapun akan dihindari oleh aparat keamanan, karena hal itu akan berdampak pada terganggunya sektor-sektor penting lainnya.
“Jadi walau sudah punya stadion sendiri tetap saja sulit menjadi tuan rumah di kota sendiri, jika ketertiban dan keamanan tidak bisa dijamin,” jelas Hidayat.
Selain akan membangun dua stadion sepakbola, Hidayat juga berjanji akan memperbaiki Gelanggang Olahraga (GOR) yang ada di 44 kecamatan di Jakarta yang menurutnya dalam kondisi memprihatinkan.
Kondisi GOR yang tersebar di 44 kecamatan itu mengalami cukup banyak kerusakan seperti atapnya yang bocor jika terjadi hujan, banyak lubang di lantai serta ruang ganti dan toilet yang sangat tidak layak.
Dengan APBD yang dimiliki Jakarta, Hidayat berkeyakinan mampu membangun dua stadion berskala internasional dan memperbaiki GOR-GOR yang ada, sehingga masyarakat dapat berolahraga dengan nyaman. Dari situ diharapkan akan lahir atlet-atlet untuk level daerah, nasional, bahkan internasional.
“Ini mengherankan, kok GOR yang dimiliki Jakarta kondisinya seperti ini. Tidak lebih bagus dari GOR yang ada di daerah-daerah lain di luar Jakarta,” tandasnya. [ton]
[Sumber: inilah.com].
Menurutnya penolakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, sehingga tidak perlu dianggap berlebihan. Setidaknya ada sembilan negara yang melakukan hal serupa. Keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian terkait konser tersebut, lanjutnya, harus dihormati oleh semua pihak. Karena memang tugas dan kewenangan kepolisian untuk itu.
"Saya yakin Kapolda Metro Jaya sudah melakukan kajian dengan mendalam," katanya. Ia mengharapkan kontroversi seputar Lady Gaga bisa disudahi karena ia menyakini hal tersebut tak membawa pengaruh baik kepada Indonesia.
"Ini terlalu menguras energi bangsa ini. Masih banyak persoalan bangsa yang lebih besar dan harus segera diselesaikan," katanya. Disisi lain, ia meminta promotor menyelesaikan persoalan tiket yang telah terjual. Konsumen harus mendapatkan pengembalian tiket sebagai hak mereka.
"Ya, itu sebuah resiko bisnis ketika mereka menjual tiket konser yang belum beres perijinannya. Saya berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang, dimana penyelenggara bebas menjual tiket padahal belum mengantongi ijin, pasti konsumen yang akan dirugikan," katanya.
Ia mengetahui jika Kapolda Metro Jaya sudah mengingatkan soal perizinan agar promotor tidak menjual tiket sebelum ada izin. Ia juga mengatakan perlu pula diluruskan mengenai apa alasan batalnya konser terebut,
Jika memang hal ini disebabkan persyaratan perizinan yang tidak terpenuhi, jangan sampai alasan kemanan jadi kambing hitam.
"Saya khawatir nantinya dianggap seolah Jakarta ini tidak aman, kan gak bagus buat iklim investasi di Indonesia," katanya.
[Sumber: republika.co.id]
 |
| Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. |
Dalam kesempatan ini gubernur yang berasal dari PKS ini meminta partainya lebih terpacu untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan. ‘’Saya meminta kinerja dan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan,’’ ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di depan ribuan massa yang menjadi peserta jalan sehat.
Menurutnya, momen hari jadi PKS harus menjadi pemicu semangat bagi kader partai untuk membangun Jabar. Terlebih, sosok kepala daerah yang kini memimpin di Kabupaten Sukabumi yakni Sukmawijaya berasal dari PKS.
Heryawan mengatakan, sejumlah program pembangunan yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat harus dilanjutkan. Sementara sejumlah kekurangan yang terjadi harus secepatnya diperbaiki.
Ketua Panitia Milad PKS ke 14 Kabupaten Sukabumi, Ayi Abdullah mengatakan, rangkaian acara peringatan hari lahir PKS dilakukan selama satu bulan penuh. Sebelumnya, PKS Kabupaten Sukabumi telah meluncurkan sejumlah program unggulan dalam rangka hari jadi PKS.
Program tersebut yakni pembangunan rumah keluarga Indonesia, pemberian penghargaan tokoh peradaban, dan marketing personal approach. Untuk kader struktural partai diberikan training manajemen dan kepemimpinan.
Sebagai partai penguasa di Kabupaten Sukabumi, ujar Ayi, PKS berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semua kader yang duduk di parlemen pun akan dimaksimalkan untuk memberikan kinerja terbaiknya.
Ayi mengungkapkan, pada syukuran kali ini pula DPD PKS Kabupaten Sukabumi mendukung penuh pencalonan kembali Ahmad Heryawan atau kang Aher menjadi gubernur Jabar untuk kedua kalinya. Hal ini didasarkan pada kinerja kang Aher selama ini yang cukup memuaskan.
‘’Hasil survei pun menunjukkan kang Aher masih yang terbaik,’’ terang Ayi. Sehingga massa dan simpatisan PKS mendukung penuh pencalonan Ahmad Heryawan sebagai gubernur pada pemilukada 2013 mendatang.
[Sumber: republika.co.id].
 |
| Mantan Walikota Cilegon, Tubagus Aat Syafaat |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap Mantan Walikota Cilegon, Tubagus Aat Syafaat, Jumat (25/5), setelah diperiksa selama hampir 6 jam oleh penyidik KPK.
Aat yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.45 Wib, terlihat lemas. Sebelumnya pengacara Aat, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya sedang dalam kondisi tidak sehat akibat sakit jantung yang dideritanya. Aat juga tidak berkomentar saat ditanya wartawan tentang penahanannya.
Aat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari di Pemkot Cilegon itu langsung meninggalkan gedung KPK, diangkut mobil tahanan menuju Rutan Cipinang untuk penahanan 20 hari kedepan.
Kasus yang menjerat Aat bermula dari kesepakatan antara PT Krakatau Steel dengan Pemkot Cilegon, tentang tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan Dermaga Kota Cilegon. Dari kesepakatan itu, Pemkot Cilegon menyerahkan 65 hektare lahannya di Kelurahan Wanasri ke PT KS untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco.
Sedangkan PT KS menyerahkan tanah seluas 45 hektar di Kelurahan Kubang Sari kepada Pemkot Cilegon untuk digunakan sebagai dermaga Kota Cilegon. Tapi KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam riuslag itu.
Dari hitungan KPK terdapat kerugian negara sekitar Rp 11 miliar. Oleh KPK, Aat yang menjadi Wako Cilegon periode 2005-2010 dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu Pengacara Aat, Maqdir Ismail soal penahanan kliennya mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada KPK sejak Senin kemarin agar kliennya tidak ditahan, karena Aat dalam kondisi yang sangat sakit.
"Akan tetapi ternyata KPK punya pertimbangan lain, mereka tetap tahan. Saya sangat keberatan dan kecewa betul dengan cara-cara seperti ini," ujar Maqdir kepada wartawan.
Maqdir menilai ada perbedaan perlakuan yang dilakukan KPK terhadap kliennya. Karena ada pihak pihak yang berkali-kali dipanggil KPK sebagai tersangka sejak tahun lalu, tapi sampai hari ini tidak pernah dilakukan penahanan.
"Ini ada semacam perbedaan perlakuan ini, ada diskriminasi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Seandainya Pak Aat dalam kondisi sehat, tidak sakit, itu tidak ada masalah," ujar Maqdir.
Bahkan menurut Maqdir, dokter jantung yang menangani Aat sudah menyarankan pada Rabu kemarin agar kliennya melakukan operasi pemasangan sten. Namun hal itu diurungkan Aat karena dia ingin menjalani pemeriksaan terlebih dulu di KPK.
"Beliau hormati KPK, dan minta operasi pemasangan sten di jantungnya tunda Senen depan karena dia ingin ikuti dulu pemeriksaan di KPK. Ini sudah saya sampaikan juga ke pimpinan KPK," jelas Maqdir dengan nada kecewa.
Dia tidak membantah bahwa sebelum ditahan KPK, kliennya sudah lebih dulu diperiksa oleh dokter KPK, namun itu sekedar melakukan memeriksa tensi Aat.
"Tapi kan tidak bisa mereka tau kondisi jantungnya seperti apa. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa dalam kondisi stress seperti ini, siapa yang bertanggungjawab," tanya Maqdir.
Ditanya soal upaya penangguhan penahanan, pencara Aat mengaku akan mengikuti proses yang dijalankan KPK.
Sementara itu Jubir KPK Johan Budi salam siaran persnya mengatakan mengatakan penahanan AS dilakukan untuk 20 hari kedepan di Rutan Cipinang. "Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana koprupsi dalam pembangunan dermaga Testle Kubangsari di Pemkot Cilegon tahun anggaran 2005-2010, KPK menahan tersangka AS untuk 20 hari kedepan," kata Johan.(Fat/jpnn) [Sumber: jpnn.com].
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/5/2012), menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost. Pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Kobangsari, Cilegon, Provinsi Banten.
Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus pembangunan dermaga Kobangsari.
(Priharsa Nugraha)
Richard akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, mantan Walikota Cilegon, Aat Syafaat.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus pembangunan dermaga Kobangsari," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa.
Namun, belum diketahui keterkaitan Richard dalam kasus ini. Adapun kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Kobangsari, Cilegon, ini bermula saat Pemerintah Kota Cilegon menyetujui nota kesepahaman dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan untuk pembangunan Pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon sepakat menyerahkan lahan seluas 65 hektare di Kelurahan Kobangsari kepada PT Krakatau Steel untuk keperluan membangun pabrik tersebut. Sebagai gantinya, Krakatau Steel harus menyerahkan tanah seluas 45 hektare kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan dermaga pelabuhan.
Berdasarkan laporan masyarakat, diduga ada indikasi penerima hadiah atau suap serta penyalahgunaan wewenang terkait tukar guling tersebut. Ada dugaan timbulnya kerugian negara senilai Rp 11 miliar dalam kasus ini.
KPK kemudian menetapkan Aan yang saat itu menjabat Wali Kota Cilegon sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Utama PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang dan Sekretaris Daerah Cilegon, Abdul Hakim Lubis sebagai saksi.
[Sumber: kompas.com]
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari di Pemkot Cilegon.
Setelah memanggil Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis beberapa waktu lalu, kini giliran anggota DPRD Kota Cilegon diperiksa KPK.
Sebagaimana diagendakan KPK, hari ini pemeriksaaan dilakukan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Cilegon, diantaranya Nana Sumarna, Hj.Hayati Nufus, Drs.H Adad Musadaad, dan Oji Armuji.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Mantan Walikota Cilegon, Aat Syafaat sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan.
Dugaan korupsi pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari Kota Cilegon ini diduga terkait dengan tukar guling 65 hektar lahan untuk pembangunan Pabrik Krakatu Posco dan Pelabuhan Kota Cilegon antara pihak Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. Krakatau Steel.
Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (21/5) kepada wartawan menyebutkan, empat anggota DPRD Kota Cilegon tersebut diperiksa sebagai saksi. "Saksi untuk kasus Dermaga Cilegon," ujar Priharsa.(Fat/jpnn) [Sumber: jpnn.com].
"Pokoknya saya hanya memberikan penjelasan secara keseluruhan saja," tutur Fawzar saat ditanya wartawan seputar pemeriksaan yang dijalaninya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/5).
Fazwan pun tampak enggan memberikan keterangan lebih jauh mengenai dugaan kasus suap dalam proses tukar guling tanah antara pemerintah kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel untuk pembangunan pabrik Posco. "Tidak ada yang perlu saya jelaskan (soal dugaan mark up maupun suap). Semuanya ringan-ringan saja (penjelasan pemeriksaan). Cuma yang saya ketahui saja," tandasnya sambil terburu-buru memasuki mobil Toyota Fortuner Hitam bernomor polisi B 1067 SJE.
Diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan Pelabuhan Kota Cilegon antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dengan PT Krakatau Steel ini, disepakati pertukaran lahan tanah yang sebelumnya diklaim kepemilikannya oleh kedua belah pihak.
Adalah tanah seluas 65 hektare (Ha) di Kelurahan Kubangsari yang diklaim kedua belah pihak tersebut. Namun, berkat bantuan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sengketa kepemilikan lahan dapat berakhir dengan saling menukar lahan.
Lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 Ha tersebut, diserahkan oleh pihak Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel, untuk pembangunan Krakatau Posco. Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 Ha yang terletak Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon, untuk digunakan sebagai pembangunan pelabuhan kota Cilegon.
Selain itu, sebagai bentuk kompensasi pembangunan yang telah dilakukan Pemkot Cilegon, pihak PT Krakatau Steel juga membayarkan kompensasi senilai Rp 98 miliar. Atas nota kesepahaman ini, PT Krakatau Steel berhak menerima keringanan retribusi sebanyak 10% selama lima tahun.
[Sumber: Dea Chadiza Syafina/kontan.co.id]
 |
| Hidayat - Didik |
Hal ini disampaikan anggota Tim Pemenangan Hidayat-Didik, Dedi Supriyadi, di Jakarta, Minggu (27/5/2012).
Untuk itu, pasangan Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini meminta restu dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ulama dan habaib.
Hidayat bersilaturahmi dengan forum dan habaib di DKI Jakarta, diantaranya Al-Irsyad, Rabithat Alawiyah, YW Said Naum, Jamaat Khair, R Aljazira, dan Front Pembela Islam (FPI). Pertemuan itu berlangsung hangat di rumah salah seorang habib di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu, Hidayat meminta para habaib dan masyarakat menjadi pemerhati bagi kebijakan dan anggaran-anggaran pemerintah yang menjadi hak masyarakat. Dia mencontohkan anggaran dari pemprov DKI bagi pemberdayaan sosial warga Jakarta yang belum maksimal.
"Para nelayan di Kepulauan Seribu yang berhasil membudidayakan terumbu karang tidak pernah menerima bantuan dana dari pemerintah, dan dana PPMK yang terdiri dari anggaran penguatan sebesar Rp 3 miliar dan dana pemberdayaan perekonomian sebesar Rp 443 juta tidak turun ke masyarakat secara optimal," papar cagub nomor urut 4 ini.
Menurut Hidayat, masyarakat Jakarta juga masih banyak yang terserang penyakit malaria dan demam berdarah yang umumnya menjangkiti masyarakat miskin. Ini menunjukan bahwa warga Jakarta tidak sejahtera.
Karena itu, mantan Ketua MPR ini meminta saran, masukan, serta kritikan dari para habaib dan masyarakat dalam rangka menghadirkan Jakarta yang sejahtera dan bermartabat.
Menanggapi hal itu, Ketua FPI Habib Riziq Shihab menegaskan, organisasi massa Islam yang dipimpinnya bukan partai politik. Namun cabang-cabang FPI di seluruh Jakarta sering meminta pandangan DPP FPI terkait Pilkada DKI.
Dia menyerukan warga Jakarta dan anggota FPI jangan memilih gubernur DKI Jakarta seperti memilih kucing dalam karung.
[Sumber: kompas.com].
 |
| Hidayat Nur Wahid |
"Visi pembangunan 'Jayakarta' kini mesti dilengkapi dengan konsep kota yang aman, sejahtera, dan bermartabat," katanya melalui pusat media Relawan Hidayat di Jakarta, Minggu (27/5).
Hidayat menjelaskan, dalam dialog dan silaturahmi dengan kalangan habib, ulama dan tokoh masyarakat, dirinya menyampaikan visi dan misi jika terpilih menjadi gubernur mendatang.
Visi dan misi itu disampaikan saat calon gubernur yang diusung PKS itu diundang dalam silaturahmi di rumah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, kawasan Pejaten Residence Kav. 12-A, Jakarta.
Mensos saat membuka silaturahmi dengan para ulama, habib, dan tokoh masyarakat Jakarta menjelaskan, biasanya dalam tiap kunjungan ke daerah diisi dengan berdialog dengan tokoh lokal.
Pada kesempatan kali ini khusus membahas masalah sosial yang aktual di ibu kota.
Di antara lebih kurang 100 hadirin tampak A Bagir Mulachela (Jamiat Khair), Zein bin Umar bin Smith (Rabithah Alawiyah), Thoriq Basalamah (Masjid Said Naum), Umar Husin (Al Irsyad), Habib Abdurrahman Alatas (Tebet), Habib Ismet Abdullah (Kemang), KH Muslih Abd Karim (Baitul Qur'an), Abdullah Baharmus (Jam'iyah Rahmah), dan Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI). (Ant/OL-10)
[Sumber: mediaindonesia.com].
 |
| WNI pendukung Hidayat-Didik berkumpul di Odaiba, di Kota Tokyo, Jepang |
"Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia di Jepang yang ingin mengekspresikan harapannya pada perbaikan Ibukota Jakarta, supaya tidak macet, tidak banjir dan aman dari berbagai kejahatan dan lainnya, sekaligus juga untuk menyatakan dukungan moral kepada pasangan Hidayat-Didik," ujar Koordinator Acara, Endrianto Djajadi, dalam rilisnya kepada detikcom, Minggu (27/5/2012).
Puluhan WNI pendukung Hidayat-Didik berkumpul di Odaiba, di Kota Tokyo, Jepang. Setelah dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Departmen Diplomasi Badan Hubungan Luar Negeri DPP PKS Dr. Marsudi Budi Utomo, yang berkesempatan hadir dalam acara ini dan menyampaikan gambaran terkini terkait persiapan Pilkada DKI Jakarta.
"Mereka (yang hadir) adalah mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di beberapa universitas besar di Tokyo, karyawan perusahaaan Jepang, ibu rumah tangga, pekerja magang dan juga pasangan suami-isteri Indonesia-Jepang," jelasnya.
Sebagai kegiatan puncak acara, dibacakan surat pernyataan dukungan di hadapan peserta yang hadir oleh Bapak Dr. Muhammad Itqon, Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di Jepang yang kebetulan adalah WNI yang paling senior yang hadir.
"Dalam surat pernyataan dukungan, diungkapkan bahwa pasangan Hidayat-Didik adalah sosok pemimpin yang dijamin akan lebih memeras keringat, lebih rela mengurangi waktu tidur mereka sebagai wujud cinta kepada Jakarta dan warganya. Harapan agar Jakarta bisa lebih baik juga disampaikan dalam deklarasi ini," tutupnya.
(ray/mpr) [Sumber: Ray Jordan - detik.com].
 |
| Didik J Rachbini |
"Ini pokoknya soal ketidakprofesionalan KPUD soal DPS fiktif itu," ujar Didik usai memberikan pemaparan soal peredaran dan pemberantasan narkoba di DKI Jakarta yang digelar di Papa Rons Pizza, Apartemen Park Royale, Jakarta Selatan, Sabtu (26/5/2012).
Pasangan Calon Gubernur dari PKS, Hidayat Nur Wahid ini pun mengaku sangat kecewa atas adanya temuan tersebut.
"Saya melihat dan dapat laporan serta data-datanya masih menyimpang itu banyak. Saya sudah datang ke RT-RW di sejumlah wilayah, datanya memang menyimpang," kata Didik.
Untuk itu, lanjut Didik, pihaknya menekankan kepada KPUD untuk segera melakukan pembenahan atas data-data tersebut yang tentunya jauh dari keadilan jika DPS fiktif tersebut ditetapkan.
"KPUD wajib untuk membenahi masalah ini semaksimal mungkin. Kalau belum maksimal nanti saya menuntut agar orang yang punya KTP tapi tidak terdaftar di DKI itu bisa memilih," kata Didik.
[Sumber: Tribunnews.com]
"Pemimpin harus bisa menjadi imam dalam ibadah juga, tidak hanya pemimpin di dunia saja," kata Hidayat dalam ceramahnya di hadapan ibu-ibu majelis taklim Widatul Muslimat, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (25/5/2012).
Calon gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemimpin sejatinya adalah pelayan umat dan tugas utamanya untuk melayani umat. Sebab itu, mantan Ketua MPR RI ini mengimbau jamaah majelis taklim untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin Ibukota.
"Menjadi tugas kita juga untuk menghadirkan pemimpin yang peduli dengan masalah-masalah keumatan," ujar Hidayat.
Dengan kriteria yang demikian, Hidayat berharap warga akan menentukan pilihannya secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepribadian dan kepemimpinan para calon pemimpin. [Sumber: kompas.com].
 |
| Anis Matta |
"Sudah bukan eranya kita rangkap jabatan," kata Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Menurut Anis skala pekerjaan di parpol dan di pemerintahan sama besarnya. Sehingga akan lebih baik jika seseorang fokus pada satu pekerjaan.
"Kedua hal itu tidak bisa disatukan. Skala pekerjaan pada dua lembaga ini sama besarnya," paparnya.
Oleh karena itu, Anis meminta agar aturan mengenai pembatasan rangkap jabatan dimasukan ke dalam revisi UU Pilpres. Menurut Anis, hal itu perlu dilakukan agar legitimasi pembatasan rangkap jabatan menjadi jelas.
"Saya menyarankan itu dimasukkan ke dalam UU. Lagipula kalau kinerja seorang presiden bagus, partainya kan juga akan mendapat dampak baik," imbuhnya.
(trq/mok) [Sumber: Ahmad Toriq/detik.com]
JAKARTA - Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menilai tindakan Yusuf Supendi yang melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta terkait dugaan penggelapan dana Pilkada DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat. Ia menyarankan, masalah yang terjadi dalam tubuh PKS diselesaikan secara internal dan tidak perlu dibuka ke publik.
"Kasus yang begitu seharusnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Itu kan urusan pemilu, tetapi yang jadi masalah urusan pemilu sudah selesai. Sebaiknya hal itu diselesaikan secara internal saja. Tokoh-tokoh PKS harus secara terbuka menyelesaikan ini melalui dialog secara intenal. Tidak perlu aib dibuka ke luar," ungkap Jimly saaat dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (26/3/2011)
Jimly menyayangkan, KPK saat ini menjadi senjata untuk melampiaskan konflik yang bersifat internal atau pun pribadi.
"KPK selalu dijadikan tempat untuk menghajar orang. Kan repot kalau lembaga KPK yang sepenting itu digunakan untuk melampiaskan konflik pribadi. Tentu KPK tidak boleh melayani yang begini, cuma masalahnya dunia hukum kita makin tidak menentu," terangnya.
Seperti diwartakan, Yusuf Supendi yang juga salah seorang pendiri Partai Keadilan (kini sudah berubah menjadi PKS), Senin (21/3/2011) lalu melaporkan Anis ke KPK terkait dugaan penggelapan uang dana Pilkada.
Anggota DPR 2004-2009 itu mengadu, Anis termasuk penyelenggara negara sehingga ia melaporkannya ke KPK. ”Saya, sebagai Muslim, berkewajiban amar makruf nahi mungkar, ini yang intinya. Saya pada dasarnya niat untuk menyelamatkan Partai Keadilan yang saya dirikan dari perilaku yang tidak benar,” kata Yusuf, yang juga menyeret nama Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS.
Yusuf menyatakan, ia telah menyampaikan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya. Menurut Yusuf, uang Rp 10 miliar yang digelapkan itu berasal dari ”mas kawin” partai sebesar Rp 40 miliar saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.
----------------------------
Sumber : KOMPAS.com
"Kehadiran insan politik (politisi) di Senayan sebagai anggota DPR harus dimaknai sebagai upaya terlibat dalam politik perubahan. Menjadi anggota dewan hanyalah bermakna orang pertama di antara masyarakatnya. Sama sekali bukan menjadi yang paling utama, paling mulia, paling hebat, dibandingkan masyarakat kebanyakan. Dia akan menjadi utama dan mulia apabila dapat menampilkan politik kebaikan dan mampu menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik (reformasi)" [KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA dalam Buku “Memimpin Perubahan di Parlemen]
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, lahir pada tanggal 2 Maret 1965. Sejak tahun 1990 sampai saat ini tinggal dan menjadi warga Ciputat Banten (Kakek/Nenek berasal dari Kronjo Tangerang). Periode 2004-2009 merupakan awal mula beliau terlibat dalam politik formal dengan menjadi Anggota DPR RI (PKS) dari Dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Namun jika politik dimaknai sebagai upaya terlibat aktif dalam mengadvokasi dan menyelesaikan permasalahan umat dan masyarakat, hal ini sudah dilakukan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA sejak lama karena beliau berkiprah sebagai da’i yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Hingga kini, meski menjadi pejabat negara, beliau tetap konsisten menjadi da’i bagi umat. Hal ini terbukti dengan jadwal ceramahnya yang tidak pernah surut dan berkurang, bahkan semakin bertambah.
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, juga pernah diamanahi oleh PKS untuk menjadi calon Bupati Tangerang pada Pilkada 2008 lalu. Interaksi langsung secara intensif dengan masyarakat selama Pilkada memperkuat pemahaman beliau tentang berbagai problematika rakyat dan memperkuat motivasi beliau untuk semakin berkontribusi memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Saat ini ketika beliau mendapatkan amanah kembali sebagai bakal calon Gubernur Banten 2011-2016 dari PKS hanya satu yang terbesit dalam benak beliau yaitu bagaimana dapat berkontribusi lebih nyata dan lebih baik lagi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Banten.
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI untuk periode yang kedua dari daerah pemilihan yang sama (Banten III). Pada periode kedua ini (2009-2014) beliau ditugaskan Fraksi untuk duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah-masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan & anak, dan serta penanggulangan bencana. Selain itu, beliau juga ditugaskan menjadi wakil Komisi VIII di Badan Anggaran dari FPKS.
Bukan tanpa sebab Fraksi menugaskan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA untuk menggawangi Komisi VIII mengingat selama ini KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA memiliki perhatian yang sangat besar pada soal-soal kesejahteraan rakyat dan keummatan. Intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat sebagai wakil rakyat maupun sebagai dai yang aktif menyapa dan mentarbiyah umat menjadikan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA paham betul apa yang menjadi inti permasalahan sosial dan persoalan keummatan.
Pengalaman selama lima tahun menjadi Anggota DPR RI (2004-2009) menempa kemampuan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA sebagai wakil rakyat pada periode kedua ini. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan rakyat dan mendesakkannya agar menjadi agenda kebijakan pemerintah/mitra Komisi VIII (Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional). Kerapkali pernyataan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA menjadi solusi atas kebuntuan dalam pembahasan program, anggaran, dan legislasi.
Tercatat, kritik tajam KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA bahwa tidak boleh ada hambatan teknis dalam pencairan dana bencana pada rapat-rapat tentang kebencanaan di Komisi maupun Badan Anggaran DPR, mendorong pemerintah untuk mendesain ulang mekanisme pencairan anggaran bencana sehingga lebih cepat. Catatan lain, ketajaman analisa dan penguasaannya pada detil penganggaran memiliki andil besar dalam menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar rerata sebesar 80 dolar pada musim haji tahun 2010 lalu dibandingkan tahun 2009.
Di samping itu, KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA juga memiliki perhatian yang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam (madrasah dan pondok pesantren). Menurutnya perlu rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan Islam, perlu grand design sistem pendidikan Islam, perlu peningkatan kualitas dan modernisasi sekolah-sekolah Islam sehingga memiliki daya saing dan prestasi yang membanggakan dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mendesak Kementerian Agama untuk benar-benar memperhatian institusi pendidikan Islam, dengan menambah anggarannya, memperbaiki tata kelola manajemennya, serta memperkuat kapasitas dalam segenap aspeknya, karena lembaga ini telah berkontribusi melahirkan banyak pemimpin bangsa karena kuatnya pendidikan karakter atau akhlaknya.
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA termasuk ‘vokalis’ di Komisi VIII dan DPR RI. Pendapatnya seringkali menjadi rujukan media dalam isu-isu spesifik. Ciri khas statement-nya: tajam tapi tidak agresif-konfrontatif melainkan selalu mencari titik temu setiap masalah kebijakan (solutif). Hal ini menjadikannya salah satu juru bicara Fraksi maupun Partai dalam masalah-masalah sosial dan keummatan. Tidak heran bila pendapatnya hampir selalu menghiasi media cetak maupun elektronik. Sejak awal periode DPR 2009-2014 sudah belasan kali KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA tampil sebagai narasumber siaran langsung (live) di televisi nasional, mulai kasus lokalisasi judi, selamatkan generasi dari pornografi, kerukunan umat beragama, pro-kontra SKB Pendirian Rumah Ibadah, pembahasan ongkos naik haji (BPIH), mengkritisi angka kemiskinan, hingga pro-kontra Ahmadiyah.
Dalam setiap kesempatan beliau selalu berujar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, kekayaan alam dan SDM-nya melimpah, terlebih lagi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, seharusnya menjadikan penduduk negeri ini hidup sejahtera, karena keyakinan ajaran Islam begitu mementingkan aktivitas berusaha dan bekerja bukan bermalasan apalagi meminta-minta. Dari sudut pandang ini, bangsa Indonesia paling berhak merasakan kemakmuran dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sayangnya, potensi besar bangsa ini belum dikelola dengan baik dan profesional, sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan. Menurut KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA persoalan mindset dan mentalitas bangsa perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebelum memperbaiki aspek lainnya secara berkesinambungan.
Kemandirian ekonomi umat dan rakyat adalah kunci keberhasilan pembangunan kesejahteran rakyat. Oleh karena itu KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA selalu mendorong program dan aktivitas pembangunan khususnya yang dilakukan pemerintah maupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga nonpemerintah benar-benar bertujuan memberdayakan rakyat. Artinya berbagai program kegiatan harus mampu memotivasi, mengubah pola piker (mindset), memperkuat mentalitas, menambah pengetahuan dan wawasan, serta membuka jalan bagi upaya kemandirian rakyat.
Pada sisi lain KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA berpendapat bahwa diperlukan upaya kolektif yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam menangani permasalahan sosial dan keummatan. KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mengkritisi pola koordinasi penanganan kemiskinan yang selama ini tersebar program dan anggarannya di banyak kementerian dan lembaga, juga antara pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi yang serupa dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial nonpemerintah. Hal ini perlu penataan ulang agar upaya menangani kemiskinan dan mewujudkan kemandirian rakyat dapat lebih efektif. Oleh karena itu DPR RI (Komisi VIII) merasa perlu untuk menginisiasi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin dan RUU (revisi) tentang Zakat, Infak, dan Shodaqoh dalam upaya menataguna arsitektur penanganan kemiskinan nasional.
Atas perhatian dan penguasaan terhadap permasalahan sosial dan keummatan serta solusi atas permasalahan tersebut KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mendapatkan amanah lebih besar lagi ketika pada Munas II PKS pertengan 2010 lalu beliau dikukuhkan menjadi Ketua DPP PKS Bidang Pengambangan Ekonomi dan Kewirausahaan.
Tentu amanah ini sangat berat dan membutuhkan usaha yang keras dan cerdas dalam merealisasikannya. Bagi KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA amanah ini menjadi tantangan untuk mensinergikan segala potensi yang dimiliki PKS baik di pemerintahan (eksekutif - legislatif) maupun unit-unit amal PKS yang selama ini aktif mengembangkan ekonomi dan kewirausahaan. Harapannya adalah terwujudnya kemandirian ekonomi kader PKS yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan dakwah dan kemandirian bangsa Indonesia.
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA memulai pelaksanaan amanah tersebut dengan mengkonsolidasikan segala potensi kader dan unit kelembagaan PKS dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan, memetakan dan merancang kebutuhan peningkatan kualitas (kapasitas pengetahuan, keterampilan, akses peluang, dan permodalan) dan mensinergikannya dengan potensi besar bangsa ini, bahkan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri. Hal ini ditunjukkan misalnya ketika DPP PKS khususnya Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan, pada Januari 2011 lalu, bermuhibah ke Ingris dan menjalin komunikasi dengan komunitas muslim Ingris dari berbagai kalangan untuk belajar dan bertukar pikiran tentang pengembangan ekonomi.
KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA yakin potensi besar bangsa ini, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, bukan tanpa maksud dianugerahkan Allah SWT untuk Indonesia. Allah berkehendak bangsa ini terus belajar, tumbuh dan berkembang, menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Agar bangsa ini mau bekerja keras dan berusaha. Dan agar bangsa ini mau bersatu padu dalam kemajemukan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Upaya itu harus disadari dan dimulai oleh setiap komponen bangsa dengan keyakinan bahwa kita bangsa Indonesia seharusnya menjadi yang paling berhak merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di atas segala potensi besar tersebut.
 |
| Rektor Univ. Paramadina Prof Dr Anies Rasyid Baswedan |
"Kalau bicara koalisi, nilai-nilai yang dirumuskan bukan sekadar organisasinya, siapa duduk di mana. Tetapi, kesepakatan terutama mengenai agenda-agenda yang harus dirawat. Bukan soal siapa duduk di mana," kata Anies saat ditanya kepemimpinan Setgab Koalisi yang kini digilir, lepas dari tangan Aburizal Bakrie.
Hal ini disampaikan Anies usai seminar bertajuk "Pers sebagai pilar keempat demokrasi" di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2011).
Anies mengaku tidak terlalu ngefans dengan Setgab. Negosiasi politik, menurut dia, bisa menjadi formal-formalan belaka.
"Menurut saya yang penting adalah leadership lalu komunikasi politik yang baik dengan partai-partai. Ada tidak ada wadah menjadi tidak terlalu penting.
Tujuan koalisi apa sih? Menjaga agenda politik kan. Menurut saya itu yang harus jelas," papar Anies.
Ia mengatakan sebaiknya berhati-hati Setgab bisa menjadi institusi baru politik di Indonesia.
"Jangan sampai nanti kita bicara siapa yang berhak apa di Setgab padahal Setgab tidak punya dasar konstitusinya. Jangan sampai leadership bermasalah lalu bikin lembaga," ujar Anies.
Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengatakan ada poin kontrak koalisi yang baru terkait penggiliran posisi pimpinan Setgab koalisi. Selain itu juga menyangkut kewajiban partai koalisi mengikuti aturan main Setgab. Kontrak tersebut menurut Jafar telah diserahkan ke semua pimpinan partai koalisi. Namun PKS belum juga memberikan kesetujuan.
Dengan adanya poin baru ini, Setgab koalisi tidak lagi dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Siapa yang akan menggantikan Ical, Jafar belum bisa memberikan bocorannya. (aan/nrl)
http://www.detiknews.com
Politisi PKS ini mendukung langkah-langkah strategis dan diplomatis yang telah diperintahkan SBY agar para ABK Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia sejak 16 Maret lalu segera dibebaskan.
"Saya percaya Pemerintah bekerja aktif untuk langkah-langkah pembebasan yang berani, bahkan Kopasus kita sebagai salah satu pasukan terbaik dunia konon sudah menyiapkan diri jika diterjunkan," singgung Yoyoh.
Namun anggota FPKS ini mengingatkan agar pendekatan humanis dalam mengakhiri penyanderaan ini juga ditempuh.
"Kami meminta supaya pemerintah mengambil langkah yang lebih cepat namun juga humanis misalnya membujuk penyandera agar menghargai ABK yang juga sesama Muslim, memiliki tanggungan keluarga dan sebagai sesama umat manusia " ujar politasi PKS dari dapil Banten ini.
Yoyoh tidak yakin apakah solusi membayar tebusan atau operasi militer yang akan diambil pemerintah untuk membebaskan ABK yang membawa nikel itu. Namun hendaknya masalah itu jangan dibiarkan berlarut-larut.
"Yang pasti jangan dibiarkan mereka terkatung-katung dan diharapkan jika memang opsi pembebasan dengan cara militer ditempuh jangan melupakan pendekatan humanis karena korban akan mungkin jatuh di pihak sandera. Sementara keluarga WNI sedang menunggu mereka dengan harapan selamat, " ujar anggota Komisi 1 DPR yang juga Anggota Tim Pengawas Pemulangan TKI Bermasalah ini.
Seperti diberitakan, kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia di perairan Laut Arab, saat melakukan perjalanan dari Pomalaa, Sulawesi Selatan menuju ke Roterdam, Belanda, tanggal 16 Maret 2011 lalu. Kapal yang diawaki oleh 31 ABK, 20 orang di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut bermuatan biji nikel dan seharusnya sudah sampai 34 hari setelah keberangkatan. Perompak Somalia meminta uang tebusan 3,5 juta dollar AS.
Sumber: http://pk-sejahtera.org
 |
| Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan |
"Koalisi aman kok," kata Ahmad Heryawan, usai meletakkan batu pertama program wakaf tahap II pembangunan Yatim Apartemen di Jalan Lodaya No 91 Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) Jumat (15/4).
Ketika ditanyakan apakah keputusan Dede Yusuf tersebut akan berpengaruh terhadap dukungan PAN terhadap Ahmad Heryawan, ia tidak menjawabnya namun hanya tersenyum sambil masuk menuju mobil dinasnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf (pasangan Hade) diusung sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jabar periode 2008-2013 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Awal Maret 2011 lalu, Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, ternyata resmi bergabung dengan Partai Demokrat.
Kepindahan Dede Yusuf dari PAN ke Partai Demokrat diutarakan oleh Kepala Biro Informasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal.
Yan mengatakan, Dede Yusuf sudah resmi bergabung dengan Partai Demokrat setelah menggelar pertemuan dengan salah satu Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubaroq, di Cirebon, pada awal Maret 2011.
"Jadi benar Pak Dede Yusuf sudah bergabung dengan Partai Demokrat dan itu sudah lama sekitar satu bulan lalu. Kebetulan saja tercium oleh media baru sekarang," kata Yan Riza saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Menurutnya, secara administratif Dede Yusuf bergabung dengan Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukan ke DPD Partai Demokrat Jabar.
Ia mengatakan berpindahnya Dede Yusuf dari PAN ke Partai Demokrat bukan berarti Dede Yusuf memiliki keinginan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jabar.
"Namun, hal itu dilakukan guna menambah kekuatan politis sebagai Wakil Gubernur yang memiliki 28 kursi pada DPRD Jawa Barat," katanya. [TMA, Ant] URL:
Sumber: http://www.gatra.com
Berikut daftar penggunaan simbol negara yang menuai kontroversi:
13 Juni 2008
Pemakaian lambang negara Burung Garuda di plat nomor mobil ditangkap Polres Jakarta Selatan. Pengemudi mobil Yaris Nomor Polisi B 2903 UK, diamankan polisi setelah menodongkan pistol ke pengendara sepeda motor.
29 November 2008
Pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani dilaporkan ke Mabes Polri oleh Roy Suryo karena memasang bendera Merah Putih dipadu lambangnya Dewa 19 di video klip 'Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia'.
4 Juli 2009
Lagu Indonesia Raya dinyanyikan Rio Febrian dengan mengubah aransemen saat kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.
26 Januari 2010
Kaos berlabel Armani Exchange (A|X), salah satu label dari rumah mode Giorgio Armani, dengan desain gambar mirip lambang negara RI, Burung Garuda, telah membuat heboh situs mikroblogging, Twitter. Kaos dengan model 'Studded Eagle' ini dibanderol dengan harga US$ 29.00 atau sekitar Rp 272 ribu. Atas kejadian ini, Armani meminta maaf kepada publik.
14 Desember 2010
Praktisi hukum David Tobing menggugat PSSI cs karena lalai meloloskan pemakaian lambang negara Garuda Pancasila di dada kaos timnas Indonesia ke PN Jakpus. Gugatan masih berlangsung di PN Jakpus.
3 Januari 2011
Mendagri Gamawan Fauzi menegur Walikota Yogyakarta Herry Zudianto atas tindakannya mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di rumah pribadinya. Mendagri kemudian menyurati Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membinanya.
24 April 2011
Saat milad PKS di Tasikmalaya, Jawa Barat, polisi menghentikan teaterikal yang pemainnya menginjak-injak kain berwarna merah putih. 10 Orang diperiksa di Mapolresta Tasikmalaya. (asp/nvt)
Sumber: http://www.detiknews.com
"Ya. Kita akan rumuskan segala yang terkait dengan keamanan bersama Polda dan Pangdam. Kita lihat nanti akan ada pengawasan khusus," tutur Heryawan di Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, segala cara akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan penyebaran ideologi ekstrem. Namun, tidak sampai memantau isi ceramah dan khutbah.
"Saya kira tidak perlu (mengawasi isi ceramah). Udah bukan zamannya. Yang penting kita semua waspada. Hal-hal kekerasan di era orde baru tidak perlu lagi," tegasnya.
Bagi Heryawan, yang penting dilakukan untuk menjaga keamanan di daerahnya yaitu sikap tegas dari aparat keamanan baik TNI dan polisi. [mvi] [inilah.com]
Milad (hari jadi) PKS ke-13 sukses digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (17/4). Milad ini bisa dibaca sebagai show of force dengan muatan kepentingan untuk pemanasan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012.
Sementara parpol lain seperti Gerindra, Golkar, Hanura dan Demokrat masih melakukan strategi inventarisasi calon dan penguatan konsolidasi, PKS sudah memastikan calon gubernurnya, Triwisaksana.
Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menegaskan, calon gubernur yang nanti diusung memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan partai pendukung koalisi.
Para analis melihat, PKS tidak akan mengulangi kesalahan seperti 2007 yang dikeroyok hampir semua parpol nasionalis dalam Pilkada DKI. PKS nampak bersikap realistis memikirkan koalisi dengan parpol lain dalam Pilkada kali ini.
''PKS kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain,''kata Mohamad Nabil dari Centre for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta. Karena itu, pada Pilkada 2012, PKS menargetkan untuk memimpin Ibukota dan juga kemenangan pada pemilu 2014.
Dalam pilkada DKI 2007, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memang kalah. Tetapi, pasangan yang diusung PKS itu dianggap telah ‘memenangi’ demokrasi yang tengah bertumbuh di negeri ini. PKS menilai, mereka kalah amat terhormat dan kalah dengan jiwa besar.
PKS tampaknya berharap mendulang kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta kali ini seperti sukses yang diraih di Jawa Barat. Dalam konteks PKS di DKI Jakarta dan Tanah Air secara umum itu, ada dua hal yang menjadi fenomena menarik. Pertama, keberhasilan PKS yang perlu memperoleh perhatian khusus.
Keberhasilan PKS dalam mengubah strategi pada Pemilu 2004 menunjukkan isu fundamentalisme bukan merupakan komoditas ideologis yang dapat menjadi landasan politik.
PKS tampaknya memperoleh suara dari kalangan Islam terdidik dan masyarakat kelas menengah perkotaan. Hal itu merupakan fenomena masyarakat kota yang rasional dalam memilih partai dibanding masyarakat pedesaan.
Namun belakangan ini, PKS mendapat ‘pukulan dari dalam’ menyusul laporan dugaan korupsi ke KPK oleh elite PKS sebagaimana yang dilakukan mantan tokoh seniornya Yusuf Supendi, imbas kasus Arifinto dan konflik internal yang masih mengganjal.
Kedua, PKS mulai bergeser dengan isu clean government dan good governance dan tak lagi mengusung isu syariat Islam. Dibanding Pemilu 1999, modernisasi partai ini merupakan salah satu faktor penting untuk makin memperluas konstituensi politik.
Dengan platform untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan sejahtera, PKS memperoleh lebih dari 50 persen kursi DPR di Jakarta, menunjukkan besarnya harapan publik pada upaya panghapusan KKN dan kemiskinan.
Dalam Pilkada 2012 di DKI Jakarta ini, PKS harus bertarung dengan agenda dan persiapan yang lebih matang dan rapi, sehingga peluangnya untuk menang tetap terbuka.
“Sebagai partai petarung, PKS telah teruji, parpol pesaing tak boleh meremehkan peluang kandidat PKS kali ini yang relatif muda,” kata Abdurahman, peneliti muda pada Madjid Politika, Jakarta. [mdr]
http://inilah.com
 |
| Yoyoh Yusroh |
"Salah seorang tokoh perempuan yang sejak awal ikut mendirikan partai dan berkontribusi besar dalam perkembangan partai," ungkap Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, di Jakarta, Sabtu (21/5). Ustazah Yoyoh disebut Mustafa Kamal sebagai anutan bagi para kader muda PKS karena kiprahnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus legislator perempuan yang aktif menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Selain di PKS, Yoyoh juga aktif sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2005-2010 di bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Lansia. Yoyoh juga mendapatkan penghargaan sebagai Mubalig Nasional dari Departemen Agama pada Tahun 2001.
"Beliau adalah ibu dari 13 orang anak yang mampu mengelola rumah tangganya dengan baik, sekaligus juga menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai legislator," ungkap Kamal.
Selain di Indonesia, Yoyoh juga dikenal sebagai politisi yang aktif dalam membela hak asasi manusia di level Internasional. Yoyoh dikenal sebagai legislator yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Oleh karena itulah, saya sebagai pimpinan fraksi menempatkan beliau di Komisi I agar terus dapat melanjutkan perjuangannya tersebut. Kemampuan diplomasinya sangat baik," ujar Mustafa.
Mustafa juga mengatakan Yoyoh merupakan sedikit dari politisi Indonesia yang pernah menembus blokade Israel di Gaza dan melihat langsung kondisi masyarakat Palestina di sana. Tidak hanya itu, menurut Mustafa, Yoyoh juga pernah berperan dalam penyelesaian konflik di Sudan.
Selain itu sejumlah penghargaan atas kontribusi internasional pun pernah diterimanya, seperti International Muslim Women Union (IMWU) pada 2000 dan 2003.
Tidak hanya pengabdiannya kepada publik, kata Mustafa, Yoyoh juga sukses dalam membangun keluarganya. Dengan 13 anak yang dimilikinya, semuanya berprestasi. "Ke Yogya kan beliau akan menghadiri wisuda anaknya di UGM. Dan rencananya bulan depan (almarhum) akan menghadiri wisuda anaknya yang kuliah di Bosnia," ungkap Mustafa. (Mad/OL-11) [Sumber: http://www.mediaindonesia.com]
 |
| Budi Darmawan (suami almarhumah) |
Berdasarkan pantauan SCTV, ruas Jalan Munawaroh di kawasan Kecamatan Benda, Tangerang, padat para pelayat yang menunggu kedatangan jenasah Yoyoh Yusroh. Keluarga, kerabat, dan sahabat tak kuasa membendung air mata menyambut jenazah Yoyoh yang langsung menuju masjid untuk disalatkan.
Suasana haru kian kental ketika suami almarhumah tiba di rumah duka. Dalam kondisi lemah, terbaring di atas tempat tidur dan ditandu, Budi Darmawan, suami almarhumah tampak tegar. Sambil berusaha menahan sakit, ia mengikuti prosesi pemakaman sang istri di Kompleks Pondok Pesantren Ummu Habibah.
Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, gema takbir bersahut-sahutan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan sahabat. Almarhumah meninggalkan suami dan 13 putra-putrinya.
Yoyoh Yusroh, salah satu pendiri PKS yang juga politisi Senayan ini meninggal karena kecelakaan di Tol Palikanci, Cirebon. Almarhumah saat itu bersama keluarga dalam perjalanan pulang usai menghadiri wisuda putra sulungnya, Umar al Faruk, yang baru saja menamatkan studi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Yoyoh duduk di tengah ketika kendaraan terguling setelah menabrak pagar pembatas jalan saat akan melewati tikungan tajam di kilometer 207 Tol Palikanci. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari itu diduga akibat pengemudi pengganti, yaitu putra Yoyoh bernama Sholahudin dalam keadaan kelelahan dan kurang begitu mengenali medan.
Ia akhirnya mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra, Plumbon, Cirebon. Sedangkan enam kerabatnya mengalami luka ringan. Kasus itu kini ditangani Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cirebon.(ANS) [Sumber: http://berita.liputan6.com]
 |
| Yoyoh Yusroh dan Keluarga |
"kedudukan saya di DPR adalah merupakan amanah, prinsip kami di DPR bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, namun keberadaan di DPR untuk berkontribusi melalui anggaran, legislasi aturan supervisi dan DPR juga kita jadikan suatu mimbar da wah dan sebuah universitas untuk menimbah ilmu,"kata ibu dari 13 orang putra/putri ini.
Yoyoh Yusro merupakan perempuan yang sangat getol berorganisasi bahkan semenjak masih remaja, dirinya sudah aktif mengikuti organisasi seperti pelajar islam Indonesia, tahun 1980an, bahkan juga pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
Menurut Yoyoh keaktifannya di sejumlah organisasi dan LSM dilakukan semata-mata untuk menegakkan amar ma ruf nahi munkar.
"hal yang terpenting untuk menegakkan amar ma ruf ini adalah dengan memberikan contoh secara nyata serta melakukan pendekatan secara persuaif sehingga tidak menimbulkan rasa antipati dari orang lain,"paparnya.
disamping amar ma ruf nahi munkar,mengenai money politikpun dirinya tidak bergeming. "waktu itu saya kunker ke Jabar guna meninjau proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan Komisi VIII. mereka saat presentasi mengatakan kekurangan dana. tetapi pulangnya mereka mengajak makan di tempat yang sangat representatif. dan di bandara kita diberi amplop. Saya tanya ini untuk apa, Pak? dia bilang sebagai tanda cinta karena biu sudah meluangkan waktu menengok proyek kami. langsung saya jawab lo, katanya bapak kekurangan dana tetapi kok masih memberikan kepada kami. Kami ini sudah berkecukupan, pak. akhirnya setelah berdebat cukup lama. uang itu saya sumbangkan kembali ke lembaga mereka dan saya minta kwitansi agar tidak terjadi kesalahpahaman,"kata Yoyoh.
Yoyoh mengatakan menjadi suatu suara yang minor memang sangat berat, namun menurutnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan teman-teman lainnya, bukankah kita ingin menjadikan DPR menjadi suatu lembaga yang bersih dan benar-benar pembela rakyat. "jadi menurut saya harus kita mulai dari masing-masing anggota bahwa kita tidak hanya dipantau oleh konstituen tapi juga oleh yang diatas-sang pencipta dengan pemikiran seperti ini kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab,"tandasnya.
Komunikasi dialogis
Perempuan yang memiliki 13 orang putra/putri ini, mengatakan mendidik anak itu harus dengan metode yang tepat karena masing-masing anak memiliki banyak keistimewaan masing-masing. Yoyoh menuturkan dirinya menggunakan metode komunikasi dialogis untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi dari masing-masing anak. "saya akan berusaha menjelaskan kesibukkan saya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, jika mereka bertanya ngapain saja sih Ummi keluar rumah terus? saya jawab bahwa saya mmengajak mereka berda wah, mengajak mereka solat, berbuat baik dan mengajak mereka supaya tidak berantem,"katanya.
permasalahan prinsip pendelegasian tugas kepada anak juga menjadi perhatian yang besar dari seorang Yoyoh Yusro. "anak pertama bertugas ke anak nomor 5, anak nomor 2 bertanggung jawab pada anak no.6, anak nomor 3 bertanggung jawab pada anak no.7 demikian seterusnya,"kata Yoyoh.
Ketegasan juga menjadi prinsip utama kunci keberhasilan dalam mendidik anak. "kalau Ramadhan saya tegas katakan, TV off, saya lebih suka mereka naik sepeda sampai berkeringat daripada duduk diam didepan TV. saya mengikuti cara sahabat nabi dalam mendidik anaknya, jadi waktu ramadhan adalah waktu untuk berkonsentrasi kepada Al-qur an,"tegas Yoyoh, disamping itu, Yoyoh juga menerapkan prinsip keterbukaan antara orangtua maupun anak-anak.
Biodata:
Nama: Yoyoh Yusroh, S.Pdi
Tempat Lahir: Tangerang
Tgl Lahir: 14-11-1962
Agama: Islam
Riwayat Pendidikan:
1. STAI AlQudwah
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1982
3. PGAN Atas Pondok Pinang Jakarta, tahun 1979
4. PGAN Pertama Tangerang, tahun 1979
5. SDN Jurumudi II, tahun 1972
Riwayat Pekerjaan:
1. Guru agama SMU Bahagia tahun 1983-1984
2. Wakil Direktur Taman Qur an Robbi Rodhiyya tahun 1989-1991
3. Dosen Lembaga Studi Islam Al Hikmah tahun 1991-1997
4. Dosen Institut Pemberdayaan Perempuan (IPP) tahun 2001
5. Dosen Pendidikan Guru TK Islam Nurul Fikri tahun 2003
6. Pembimbing Utama biro Perjalanan Haji PT Madani tahun 2002-sekarang
7. anggota DPR/MPR RI tahun 1999-2004, Komisi VII
8. anggota DPR/MPR RI tahun 2004-2009, Komisi VIII
9. Anggota Dewan Pakar ICMI Tahun 2005-2010, bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Lansia
Tanda Jasa:
1. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2000
2. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2003
3. Mubaligh National dari Departemen Agama Pusat tahun 2001
Sumber: www.dpr.go.id
Berkenaan Dengan Peristiwa Penginjakan Kain Berwarna Merah Putih Oleh Tim Performance Art Pada Acara Milad PKS KE-13 Se-Priangan Timur di GOR Sukapura, Dadaha Tasikmalaya
Hari Ahad, Tanggal 24 April 2011
Kronologis Kejadian:
- Agenda acara Milad dibagi menjadi dua tempat yaitu indoor dan outdoor, indoor dilaksanakan di Gedung Olah Raga Sukapura Tasikmalaya sedangkan acara outdoor dilaksanakan di halaman depan Gedungnya.
- Acara outdor ini dimulai pada pukul 08.00 dengan menampilkan pagelaran rampak drum dilanjutkan dengan performance art.
- Pagelaran ini di lakukan oleh tim seni professional yang dibayar oleh panitia dan mereka adalah siswa dan siswi SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya (Group Bangsal Percussion)
- Berawal dari permintaan panitia -dalam hal ini penanggung jawab acara- yaitu Sdr. Wahyudin kepada Group Bangsal Percussion untuk mengisi acara performence art sebagai acara pendukung pada acara Milad PKS ke-13 Se-Priangan Timur.
- Untuk selanjutnya panitia (penanggung jawab acara) memberitahukan bahwa kegiatan ini bertema “Bekerja untuk Indonesia” dan dengan sub tema “Berjuta Cinta untuk Indonesia”.
- Kemudian mereka menawarkan rampak drum ditambah dengan tarian-tarian daerah yang menceritakan keanekaragaman budaya-budaya Indonesia.
- Mereka tidak menjelaskan secara detail acara tersebut ke penanggung jawab acara dan penanggung jawab acara disibukan dengan persiapan acara inti yang ada di indoor.
- Bahwa kesalahan koordinator bidang acara tidak melaksanakan kegiatan gladi resik secara detail sebagaimana lazimnya. Dan penanggung jawab acara mempercayakan sepenuhnya kepada tim performance art.
- Jalannya acara diawali dengan tabuh-tabuhan drum yang mengalunkan bunyi-bunyian berirama diselingi dengan pembacaan puisi. Setelah itu masuklah delapan orang penari perempuan dengan membawa kain berukuran 2 m x 6 m berwarna merah putih.
- Kemudian kain tersebut dibentangkan di atas kepala para penari dan mereka berkeliling yang akhirnya kain tersebut diletakkan di atas tanah dan menjadi alas untuk beberapa jenis tarian daerah.
- Sesaat setelah acara berlangsung Ust Heri Ahmadi (Ketua FPKS DPRD Kota Tasikmalaya) ditelepon oleh Kasat Intel Polresta Tasikmalaya untuk dimintai klarifikasi.
- Karena Ust Heri Ahmadi bukan panitia, beliau mengajak Ketua Panitia dan kebetulan hadir pula anggota DPR RI Bapak Kemal Azis Stamboel untuk menyikapi peristiwa tersebut.
- Keputusannya, bahwa penanggung jawab acara (Sdr. Wahyudin), koordinator tim performance art (Sdr. Tatang “Pahat” Sumpena) dan dua orang anggota timnya diperintahkan oleh Ketua DPD PKS Ust. Tono Wartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya Ust. Heri Ahmadi dan anggota DPR RI Bpk. Kemal Azis Stamboel untuk segera berkoordinasi dengan pihak Polresta Tasikmalaya.
- Setibanya di Polresta segera dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan Sdr. Wahyudin (Penanggung jawab acara) ditetapkan dengan status sebagai saksi. Proses pemeriksaan berlangsung dari jam 11.00 sampai jam 12.00 WIB.
- Penanggung jawab acara menjelaskan secara detail bahwa kejadian tersebut terjadi diluar kontrolnya dan menginformasikan bahwa tim Performance Art berasumsi kain berwarna merah putih yang berukuran 2 m x 6 m yang digunakan dalam acara tersebut dipahami bukan sebagai bendera.
- Asumsi itu dikuatkannya dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan bendera kebangsaan mempunyai ukuran yang sudah baku berdasarkan Undang-Undang.
Upaya Yang Ditempuh Oleh DPD PKS Kota Tasikmalaya:
- Setelah seluruh rangkaian acara Milad selesai, pengurus DPD dan Fraksi secara bertanggung jawab segera mendatangi Mapolresta Tasikmalaya untuk meminta kejelasan.
- Karena Kapolresta sudah tidak ada di tempat, DPD dan Fraksi segera mendatangi kediaman sementaranya di Hotel Asri komplek Asia Plaza Tasikmalaya.
- Setelah dilakukan dialog dan dijelaskan secara singkat kronologis yang terjadi, Beliau memahami hal tersebut dan segera memerintahkan melalui HPnya kepada Kasat Reskrim untuk segera mempercepat proses penyidikan dan meminta agar sebelum maghrib semua anak-anak yang disidik segera dipulangkan.
- Untuk meminimalisir efek negatif pemberitaan media tentang kejadian tersebut, ketua DPD didampingi Wasekum Bidang Humas, anggota Bidang Acara dan anggota FPKS DPRD Kota Tasikmalaya yaitu Ust. Ade Ruhimat segera mendatangi kantor redaksi Kabar Priangan dan Radar Tasikmalaya untuk menjelaskan kronologis kejadian dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui media tersebut agar masyarakat proporsional dalam menanggapi berita tersebut.
Tasikmalaya, 24 April 2011
DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA TASIKMALAYA
TONO WARTONOAGUS SETIAWAN
Ketua UmumSekretaris Umum
Yang memberikan keterangan:
WAHYUDIN (Koord. Bidang Acara Milad PKS Ke-13 Se-Priangan Timur)
Sumber: http://pk-sejahtera.org
 |
| Sydney Jones |
Tetapi, di mata Sydney Jones dari International Crisis Group (ICG), PKS bukanlah partai radikal. Terlebih PKS mengikuti aturan main demokrasi di Indonesia.
Sydney Jones menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam Lecture Series on Democracy di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang, Senin pagi (23/5).
"Saya baru dari Aceh, dan mampir ke kantor partai lokal maupun nasional. Saya juga berbicara dengan wakil-wakil PKS di DPRD di Aceh," ujar Sydney.
Dalam berbagai pembicaraan itu, Sydney Jones menyimpulkan bahwa wakil-wakil PKS adalah yang paling memahami persoalan rakyat dan paling memahami prinsip demokrasi.
"Mereka paling cerdas dan paling peduli pada rakyat, juga paling punya gagasan tentang public services," demikian Sydney Jones. [guh][Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com]
 |
| Kantor DPD PKS Kulonprogo |
’’Saat ingin mengambil air wudu, saya mendapati lampu teras depan dalam keadaan mati. Saat mau menghidupkan saklar, lampu tidak menyala. Ternyata setelah saya periksa, lampu dalam posisi kendor,’’ ungkap Sumarno yang saat kejadian sedang tugas jaga piket.
Setelah lampu berhasil menyala, Sumarno menemukan tulisan berisi pelecehan di pintu utama menggunakan cat semprot warna hitam. Dia juga mencium bau gosong dan mendapati dua kursi rotan dan satu buah meja tamu yang terdapat di teras sudah terbakar.
’’Setelah menemukan tulisan dan kursi yang terbakar, saya langsung membangunkan teman-teman,’’ ujarnya. Menurut Sumarno, saat kejadian, sebenarnya di dalam kantor ada sembilan orang. Tapi tak seorang pun yang tahu peristiwa tersebut karena semua tidur.
Maryanto, 35, anggota kepanduan PKS yang lain juga memerkirakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00. Sebab, sampai dia tidur sekitar pukul 02.30, tidak ada peristiwa apa-apa. ’’Sekitar pukul 02.30 saya masih membaca koran dan membuat kopi tapi belum terjadi apa-apa,’’ ujarnya.
Ketua DPD PKS Kulonprogo Hamam Cahyadi yang datang ke lokasi kejadian menduga, aksi tersebut ada kaitannya dengan persiapan masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kulonprogo. ’’Saya tidak tahu siapa yang melakukan dan sangat menyayangkan tindakan ini. Ini teror bagi PKS, kami berharap pihak kepolisian segera menangkap pelakunya,’’ harapnya.
Akibat kejadian itu, dua kursi rotan di teras kantor DPD PKS hangus terbakar dan menghitamkan sisi meja di dekatnya. Di bagian lantai teras juga ditemukan bekas siraman yang diduga bensin, sementara di pintu depan kantor terdapat tulisan pelecehan menggunakan cat semprot warna hitam.
Kapolres Kulonprogo AKBP K. Yani Sudarto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas aksi tersebut. ’’Kami masih mendalami kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi, kami juga belum tahu motiv yang dilakukan pelaku,’’ imbuhnya. (asa) [Sumber: http://www.radarjogja.co.id]
Discussions