“Kejujuran sangat mahal,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011. Ia berharap, Pemkot Surabaya, Kanwil Diknas Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan Mendiknas berpihak kepada murid dan orangtua yang jujur dan berani.
“Masyarakat yang mengucilkan mereka juga harus diberi pemahaman. Keberpihakan Kanwil Diknas terhadap mereka diharapkan bisa mengatasi kemarahan warga,” ujar Hidayat. Politisi PKS itu menyatakan, dia sejak dulu mengkritisi sistem Ujian Nasional yang kerapkali menimbulkan masalah.
“Guru membantu murid saat UN. UN ini jelas harus diperbaiki,” tegas Hidayat. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak semata mengandalkan nilai-nilai ujian, tapi juga harus mengedepankan karakter kejujuran murid dan guru. “Ingat, reformasi mencita-citakan pendidikan yang menghadirkan akhlak mulia,” imbuh Hidayat.
Sebelumnya, anak Siami yang cerdas, Al, dipaksa gurunya memberikan contekan kepada teman-temannya pada UN 10-12 Mei 2011 lalu. Siami kemudian melaporkan guru SDN 2 Gadel, tempat anaknya bersekolah. Namun ia justru dibenci, dicaci, dan diusir oleh warga kampungnya.
Siami, ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja sambilan sebagai penjahit gorden itu, akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya di Gresik, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Rumahnya di Gadel pun ditinggal dalam penjagaan polisi. (umi) [Sumber: http://vivanews.com]
Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.
Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi antara Pemprov Banten, BPK dan pimpinan DPRD Banten terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut di antaranya temuan pembelian mobil dinas yang tidak sesuai peruntukannya. "Saya sudah memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan BPK dan DPRD Banten untuk tindak lanjuti LHP BPK itu, karena waktu yang diberikan 60 hari setelah LHP itu disampaikan," kata Ratu Atut.
Sebelumnya dalam LHP BPK Provinsi Banten tzhun anggaran 2010 yang disampaokan Senin (13/6), BPK melaporkan adanya 25 temuan ketidakpatuhan pada undang-undang, salah satunya pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten serta sekretariat DPRD Banten senilai Rp16,89 miliar. [Sumber: http://www.republika.co.id]
 |
| Penyerahan Pataka Sebagai Simbol Dimulainya Kepengurusan Gema Keadilan di Prov. Banten |
 |
Bonie Mufidjar, Ketua Gema Keadilan Prov. Banten |
Pemberdayaan pemuda perlu dilakukan sesegera mungkin. Karena pada saat ini, banyak kalangan pemuda yang melakukan perbuatan menyimpang, bahkan cenderung kepada tindikan kriminalitas. Sesungguhnya akar permasalahan dari ini semua diakibatkan oleh potensi mereka yang tidak tersalurkan dengan tepat. Padahal, jika diberdayakan secara maksimal, para pemuda akan mendapat perannya yang ideal.
Dari latar belakang di ataslah Gema keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada dikampus-kampus. Tapi organisasi ini akan sampai kepada ranah memberdayakan Anak jalanan, Anak Punk, Kelompok Pengamen Jalanan, para pengemis dan lain-lain. Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema keadilan akan hadir sebagai mesin kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga. Kata Ketua Gema Keadilan Provinsi banten Boni Mufidzar.
Pemuda Perlu Kuat Secara Ekonomi dan Aktif di Pemilukada
 |
| Andre Rosiade |
Sementara itu, Andri, Sekretaris Gema menyampaikan untuk saat ini, pola pemberdayaan pemuda yang paling tepat adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Kita, di Gema telah menyiapkan berbagai program-program yang memberdayakan pemuda secara ekonomi. Kita di gema keadilan telah menyiapkan berbagai program-program yang memberdayakan pemuda secara ekonomi. Seperti mengembangkan lembaga keuangan mikro yang berbasis di kecamatan. Lembaga ini tidak hanya menyiapkan dan menyalurkan berbagai modal. Tapi juga mendorong dan memotivasi pemuda untuk berwirausaha secara mandiri.
Selain itu, dalam rangka menghadapi perhelatan akbar Pemilukada Gubernur Banten Gema Keadilan Bertekad untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan lancarnya hajat demokrasi itu. Namun demikian, gema keadilan berharap kepada KPU dan Panwaslu untuk bersikap profesional dalam mengemban tugasnya. Dalam pelaksanaan pilgub nanti, andre juga berharap kepada pegawai negeri sipil untuk bersikap netral agar pelaksanaan pilkada nanti dapat fair.
Melihat pentingnya pemberdayaan pemuda dikelola secara profesional oleh karena itu kepengurusan Gema Keadilan akan segera dilantik. Pelantikan pengurus Gema Sendiri akan dilaksanakan di Rumah Makan Rizki, (12/06). Rama Pratama sebagai ketua Dewan Pengurus Nasional langsung melantik Dewan pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi banten. Pelantikan ini dihadiri oleh Jazuli Juwaini. Hadir pula Irfan Maulidi sebagai Dewan Pembina Gema Keadilan Provinsi Banten. (GK)
 |
| Pengurus baru Gema Keadilan Prov. Banten sesaat setelah dilantik |
 |
| Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten |
 |
| Kelompok Pengamen Jalanan Setia Dengan Seni |
 |
| Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin |
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, di sela-sela sosialisasi program Takaful Kader di Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (12/6).
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS DKI Jakarta Adi Susilo, Ketua Bidang Lembaga Sosial DPW PKS DKI Jakarta Israyani dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Pusat serta Ketua-ketua Unit Pembinaan Kader se-Jakarta Pusat.
Selamat Nurdin yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, program ini sekaligus memberi jawaban atas masalah kader yang membutuhkan dana untuk pembiayaan masuk sekolah.
“Bulan Juli sampai Agustus ini kami jadikan bulan Takaful Kader, selain program tadi, program ini berisi pemberian modal usaha dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan,” urainya, dalam rilis yang diterima CyberNews, Senin (13/6).
Program lainnya adalah PKS DKI Jakarta melakukan survey per kecamatan secara bertahap, guna merumuskan pemenangan pilkada 2012 berbasis teritorial. Sementara itu, Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan dalam sambutannya, kesolidan kader menjadi harga mahal partai dakwah ini, maka dari itu pengurus melaksanakan program ini secara rutin setiap tahunnya,
“Spirit program ini adalah kepedulian dan semangat kebersamaan,” tegas pria yang digadang-gadang menjadi DKI -1 dari PKS pada pilkada 2012 yang akan datang.
Harapan dari program ini, kader akan lebih semangat untuk melayani warga Jakarta untuk menjadikan Jakarta penuh kebaikan dan menuju kesejahteraan, “Kondisi kader yang nyaman dan solid akan melahirkan kerja-kerja nyata untuk kebaikan Jakarta, dan dari itu kami siap memenangkan pilkada 2012 dan pemilu 2014,” tandasnya. ( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM ) [Sumber: http://suaramerdeka.com]
Pelantikan pengurus Gema Keadilan Banten dilakukan oleh Ketua DPN Gema Keadilan Rama Pratama dihadiri Dewan Pembina Gema Keadilan Banten Irfan Maulidi dan Anggota DPR Jazuli Juwaini.
Dalam sambutannya Rama Pratama menyatakan Gema Keadilan harus senantiasa berada pada garda terdepan dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Ia mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. "Pemuda harus aktif, progresif,, dan kreatif untuk berkarya," kata Rama yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa 1998 ini.
Sedangkan ketua DPW Gema Keadilan Banten Bonie Mufidzar menyatakan Gema Keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Menurut dia, tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada di kampus-kampus, tapi Gema Keadilan akan sampai kepada ranah memberdayakan anak jalanan, anak punk, kelompok pengamen jalanan, para pengemis dan lain-lain.
"Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema Keadilan akan hadir sebagai rumah kaderisasi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga," kata Bonie. Ia menyatakan, kiprah Gema Keadilan saat ini telah menunjukkan secara aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. "Ke depan Gema Keadilan harus lebih progresif lagi," ujarnya.
Sedangkan Sekretaris Gema Keadilan Banten Andre Rosiade menyatakan, senantiasa aktif dalam mendorong kepemimpinan muda di Banten, membantu kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakkan hukum, serta proaktif dalam menyukseskan pembangunan dalam berbagai bidang.
Acara pelantikan pengurus DPW Gema Keadilan Banten berlangsung meriah. Dalam seyiap sesi acara diselingi alunan musik dari kelompok penyanyi jalanan (KPJ), paduan suara pelajar serta atraksi seni lainnya. (Adv) [Sumber: Kabar Banten 13/6/2011]
Pembuatan TV ini terungkap dalam Pelatihan Humas dan Media TV Partai PKS di Hotel Celebes, Jl Gunung Latimojong, Makassar, Minggu (12/6/2011). Acara ini berlangsung selama dua hari sejak kemarin Sabtu (11/6/2011) hingga hari ini.
Kader PKS dilatih oleh beberapa jurnalis senior seperti TV One, Metro TV, dan Trans TV yang didatangkan langsung dari Jakarta.
"PKS TV ditujukan untuk mengangkat permasalahan masyarakat kekinian. Seperti potensi yang bisa mendorong pengembangan daerah. Misalnya persoalan pariwisata," tutur koordinator Humas PKS Aking kepada Tribun-timur.com.
Pelatihan TV PKS yang pertama di Makassar ini dibagi kekebeberapa kelas yakni Humas (public relation), Jurnalistik, Fotografi, dan video.
PKS TV sudah jalan kurang lebih dua bulan kini baru digelar di Makassar. Hasil liputan sementara di ditayankan melalui Youtube.
Konsep PKS TV dimana kontributornya berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disetiap daerah dan Semua DPD PKS yg ada di seluruh Indonesia.
"Selain itu, PKS juga menayangkan potensi daerah yang selama ini belum terpublikasikan dengan baik. Misalnya di Lampung ada tambang pasir di sungai. Tidak diangkat di media lokal. Tapi diangkat di media PKS," tambah Aking
Metodenya, diterbitkan di intenet. Selama ini PKS hanya ada di youtube. Di sulsel ada 80 orang kru yang siap mensupport PKS TV. Bironya ada di setiap daerah kabupaten. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Ina Maharani
[Sumber: http://tribunnews.com]
Delegasi PKS yang terdiri atas pengurus pusat dan wilayah tersebut akan belajar bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya selama seminggu mulai Selasa (7/6).
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya akan belajar bagaimana negara Turki sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa mengelola penyelenggaraan pemilu secara modern.
Dikatakan, akhir tahun lalu parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang (UU) Pemilu yang baru sesuai dengan standar pelaksanaan Pemilu di negara Uni Eropa. UU tersebut lebih menjamin hak penduduk untuk dalam memilih maupun dipilih sebagai anggota parlemen.
"Kami akan mempelajari pemilu di Turki sejak sebelum, saat pemilihan, hingga pascapemilu," tutur Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng itu.
Delegasi ssebanyak 24 orang itu akan berangkat pada Selasa (7/6) dan kembali ke tanah air pada Rabu (15/6) mendatang. Dijelaskan Fikri, dirinya telah mengajukan cuti sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng untuk menjalankan tugas partai.
Terkait pembiayaan, lanjutnya, seluruh biaya peserta ditanggung oleh dana partai. Keberangkatannya ke Turki dilakukan atas ajakan Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS. Biasanya, lanjutnya, pengurus DPP PKS sendiri yang berangkat ke luar negeri untuk menjalankan program partai.
Namun, kali ini dua pengurus DPW PKS Jateng turut diajak untuk melihat langsung proses pemilu. Dikatakan, selama di Turki PKS akan mempelajari bagaimana sistem Pemilu, tahapan penyelenggaraan, sengketa yang timbul, dan juga bagaimana penyelesaiannya.
Selain itu akan dipelajari juga bagaimana model kampanye partai-partai dalam Pemilu, berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun lokal kabupaten disana.
Delegasi dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai, termasuk partai berkuasa saat ini Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk bertukar pikiran tentang bagaimana mengelola partai secara modern dan profesional.
Pertemuan dengan anggota parlemen juga diagendakan untuk mempelajari bagaimana Turki bisa bergerak secara produktif dan progresif sehingga kelasnya diakui secara internasional dengan pengakuan Uni Eropa. Pihaknya bakal menyambangi beberapa kota di Turki, di antaranya Ankara dan Istanbul.
"Hasil pembelajaran dari Turki nantinya akan ditularkan kepada kader maupun simpatisan PKS agar partai bisa dikelola secara modern," katanya. [Sumber: http://suaramerdeka.com]
 |
| Ikhwanul Muslimin (IM) |
IM Kairo mendirikan partai dan telah mendapat persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK). Nama parpol ini mengingatkan kita kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam hal gerakan sosial, PKS belajar dari IM, namun dalam kepartaian politik, IM dengan PKK-nya yang baru dibentuk, mengikuti jejak PKS. PKK Mesir mengikuti jejak PKS dan Partai Refah di Turki, yakni berjuang di jalan demokrasi, suatu sinyal kuat bahwa Islam menerima demokrasi.
“Ikhwanul memonitor perkembangan PKS di Indonesia pasca-otoriter Orde Baru dan kini IM mendirikan partai serupa,” kata aktivis Islam dan Direktur LSIK Umar Hamdani.
Ikhwanul Muslimin, gerakan yang terorganisir paling baik di Mesir, didirikan pada 1928, tetapi dinyatakan ilegal sejak 1954. Konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional.
Islam Indonesia bukan lagi Islam yang berada di pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian dari umat muslim dunia. Peran Islam di Asia Tenggara, dan peran Indonesia sangat besar menjadi penengah dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara.
Bukti mutakhir, jejak PKS diikuti oleh PKK di Mesir. Sesuatu hal yang bukan kebetulan, sebab aktivis IM di Mesir juga memonitor perkembangan Islam di Indonesia, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Prof Dr Ra`fat Asy Syaikh dari Liga Islam Dunia memandang perlu mengembangkan Islam yang moderat seperti juga yang diajarkan oleh Universitas Al Azhar Mesir maupun yang dikembangkan NU/Muhammadiyah di Indonesia.
Tapi di sisi lain, kata Syaikh, umat Islam hendaknya juga belajar dari sejarah kolonialisme dan menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan di zaman globalisasi ini.
Di masa orde lama Mesir, organisasi IM mengajukan calon-calon independen dalam pemilu untuk mengelak larangan rezim Mubarak di masa lalu. Calon independen dari kelompok IM itu memenangi hampir seperlima kursi parlemen pada pemilu 2005. Di Kairo, Komisi Urusan Kepartaian telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan.
Dewan Konsultatif Ikhwanul Muslimin juga mengumumkan pembentukan partai itu, yang datang sebulan setelah kelompok itu mengatakan, pihaknya hampir memiliki 9.000 anggota pendiri. Partai yang baru dibentuk ditetapkan untuk bertarung dalam pemilu dengan target menyabet setengah dari kursi parlemen pada September mendatang.
Komisi Urusan Partai Mesir, Senin (6/6), menetapkan tenggat waktu terakhir bagi Partai Kebebasan dan Keadilan yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin untuk menjadi partai pertama yang dideklarasikan usai kejatuhan rezim Hosni Mubarak.
Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK atau bahasa Arabnya FJP) secara resmi diakui sejak Senin (6/6/11) setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan partai baru. Bahkan keputusan tersebut akan disahkan dalam lembaran negara dalam waktu sepuluh hari. PKK atau FJP dibentuk Ikhwanul Muslimin dan telah mengajukan pengesahan kepada komisi dua pekan lalu. [mdr] [Sumber: http://www.inilah.com]
 |
| Wakil Ketua DPR RI Anis Matta |
Menurut Anis, dirinya tidak akan menutup-nutupi apapun untuk menjamin transparansi kinerja Badan Anggaran DPR RI selama ini. "Siap. Yang penting dia kasih dulu buktinya ke BK. Saya sih dari awal inginkan ada transparansi dari pembahasan anggaran. Kami (pimpinan) tidak ikut dalam pembahasan teknis, hanya sesuai dengan kewenangan kami saja," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2011).
Anis meminta politisi PAN itu untuk melaporkan ke BK berikut bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi nasional tentang calo anggaran di kalangan pimpinan DPR.
Anis mengaku siap menempuh proses yang akan digelar di DPR demi mendorong transparansi di DPR. "Biar kita sama-sama memerangi calo anggaran," katanya.
Mengenai dugaan kuat yang mengarah padanya sebagai pimpinan dewan untuk koordinator bidang keuangan, politisi PKS ini mengatakan bahwa surat keputusan Badan Anggaran selalu akan diserahkan ke Menteri Keuangan.
Untuk sampai ke Menkeu, surat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan DPR yang berwenang. "Kalau surat pasti kita tanda tangani. Itu kan sudah diputuskan Banggar. Kita enggak ikutan (memutuskan). Itu kan teknis diputuskan oleh Banggar, sesuai dengan UU," tambahnya.
Anis mengaku tak merasa perlu meminta konfirmasi kepada Wa Ode mengenai pernyataannya tersebut. Menurutnya, tindakan mencari konfirmasi itu hanya akan menyeret persoalan menjadi lebih personal. [Sumber: http://kompas.com]
Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir mengatakan, BK akan mengumumkan nama anggota Dewan yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran etika dan moral dalam paripurna mendatang. Namun, karena sudah mengundurkan diri, nama Misbakhun tak akan disebutkan lagi.
"Yang jelas, Misbakhun tidak lagi diumumkan karena sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya pun sudah kami terima," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (7/6/2011).
Nudirman mengatakan, diterimanya surat tersebut menandakan pengunduran diri Misbakhun sudah resmi. Oleh karena itu, politisi Golkar ini mengatakan BK tak akan memproses lanjut pelanggaran etika dan moral yang dituduhkan kepadanya karena terlibat dalam kasus LC Fiktif Bank Century.
Menurut Nudirman, keputusan tersebut tentu baik bagi Misbakhun maupun bagi Fraksi PKS sendiri. "PKS memahami itu. Tanpa menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan putusan inkracht, Misbakhun mengundurkan diri. Surat diterima hari hari Rabu lalu," tambahnya.
Bersamaan dengan surat pengunduran diri Misbakhun, Nudirman mengatakan BK juga menerima surat pengunduran diri politisi PKS Arifinto yang mengundurkan diri setelah tepergok membuka konten porno di dalam rapat paripurna April lalu. Saat itu, Arifinto mengelak melakukan secara sengaja dan berdalih membuka sebentar untuk menghapusnya. [Sumber: http://nasional.kompas.com]
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik |
"Tetap 5 persen, kalau kita lihat gelombang preferensi politik kepada partai menurun, memang akhirnya mendorong logis penyederhanaan partai untuk perbaikan sistem, meningkatkan PT," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).
Keputusan PKS tentu saja mempersulit titik temu revisi UU Pemilu. Karena pembahasan di Badan Legislasi DPR mayoritas fraksi lain mendukung PT untuk pemilu 2014 sebesar 3 hingga 3,5 persen.
Mahfudz menuturkan, penyederhanaan partai penting guna mengefektifkan sistem kepartaian. Juga diperlukan untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil.
"Gagasan PT 5 persen sangat rasional, diberlakukan nasional, bertahap pusat dulu baru daerah," tutur Mahfudz.
Belajar dari negara lain, menurut Mahfudz, PT memang dipatok cukup besar. Utamanya di negara yang menganut mahzab liberalisasi politik.
"Waktu kita kunker Komisi I ke Turki disana saja PT 10 persen, era liberalisasi politik," tuturnya. (van/van) [Sumber: http://www.detiknews.com]
Kasusnya ini kan politis. Jadi kami serahkan kepada yang bersangkutan. (Anis Matta)"Kami juga akan mendorong beliau. Tetapi, keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Kasusnya ini kan politis. Jadi, kami serahkan kepada yang bersangkutan," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2011).
Anis menilai pengunduran diri menjadi jalan terbaik untuk dilakukan karena prosesnya tidak akan merepotkan Misbakhun sendiri, partai atau fraksi, dan Badan Kehormatan DPR. Dengan demikian, penggantian dan pengalihan tugas bisa cepat dilakukan. Partai dan fraksi juga tak akan repot. "Jadi enggak repot aja," katanya.
Wakil Ketua DPR ini mengatakan, langkah pengunduran diri baik untuk anggota Dewan yang terlibat dalam kasus dan sudah memperoleh putusan hukum dengan kekuatan hukum tetap.
Sementara Misbakhun, lanjutnya, masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Hanya saja, menurut Anis, peninjauan kembali tak akan menghalangi Badan Kehormatan untuk mengeksekusi putusannya [Sumber: kompas.com]
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, yang juga salah satu tergugat menyebut syarat damai yang diajukan Yusuf lucu. "Kalau mau islah tapi bersyarat itu lucu, tidak masuk di akal," katanya ketika dihubungi, Selasa 31 Mei 2011.
Opsi damai itu, kata Mahfudz, telah diberikan PKS sebelum Yusuf mengajukan gugatannya. Namun, PKS melihat Yusuf tidak kooperatif dengan partai, sehingga secara internal PKS kemudian dengan tegas memutuskan tidak akan berdamai.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus yang baru bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kepada kuasa hukum untuk ditangani. "Semua cara sudah ditempuh, tapi yang bersangkutan tidak kooperatif," ujar Mahfudz.
Ketiga syarat yang diajukan Yusuf yaitu, pertama, pembatalan surat keputusan pemecatan dirinya dari PKS. Kedua, dipenuhinya tuntutan materi, yaitu Rp 42,7 miliar. "Ketiga proses damai itu tidak berarti menghentikan proses hukum saya yang lainnya di Mabes Polri dan KPK," ujar Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu 1 Juni 2011.
Namun, menurutnya, PKS tidak memiliki keinginan baik untuk berdamai. Padahal hakim telah memberikan waktu mediasi selama 40 hari ke depan. "Somasi yang dikirim kemarin itu proses damai juga, tapi tidak digubris," katanya.
Dia menggugat keluarnya Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya yang dilakukan pejabat teras PKS. Dia juga menggugat secara perdata para petinggi partai itu karena merasa diperlakukan tak adil selama ini. Dalam gugatannya, Yusuf menuntut ganti rugi materi dan immateriil sebesar Rp 42,7 miliar.
Nama-nama yang ia gugat di antaranya Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, mantan anggota Badan Penegak Disiplin Organisasi Salim Assegaf, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris PKS Anis Matta, Wakil Sekjen DPP PKS Mahfud Siddik, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Makmur Hasanuddin, bekas Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Aus Hidayat, dan Fachri Hamzah (Wakil Sekjen PKS). RIRIN AGUSTIA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]
PKS memastikan saat ini memiliki 1,2 juta pelatih senam yang berasal dari kader internal untuk menyebarkan ilmu kepada seluruh kader lainnya di seluruh Indonesia. Salah satunya juga dengan menggelar senam massal secara rutin di lingkungan masyarakat.
"Kami fokus kepada pelatihan senamnya, kebugaran, tetapi kalau ternyata mampu mendongkrak suara di 2014 itu adalah efek positif yang diterima masyarakat," kata Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Yoyok Switohandoyo di Cibubur, Depok, Selasa (31/05/11).
Wakil Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga DPP PKS Abdul Khoris meminta seluruh pelatih senam untuk menyebarkan pengaruh dan semangat positif kepada kader lainnya. Hal itu dapat menunjukkan bahwa kader PKS tak hanya khusyuk dalam hal beribadah, namun juga memiliki semangat untuk menularkan sisi positif olahraga kepada masyarakat.
“Relawan kami dari PKS tak hanya khusyuk di masjid saja, kami juga akan hadir lewat olah raga, nanti kita bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat dengan melalui klub-klub jantung sehat, dan senam secara rutin,” jelas Khoris.
PKS juga menargetkan akan memperoleh 350 ribu kader baru atau relawan baru sebagai pelatih olahraga di akhir tahun 2011. Setelah itu dapat membentuk simpul-simpul di masyarakat yang dimungkinkan akan mendongkrak suara di tahun 2014. (ugo) [Sumber: http://okezone.com]
Discussions