TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak permintaan pemerintah untuk menjadikan Badan Intelijen Negara sebagai Lembaga Koordinasi Intelijen Negara."Berdasarkan hasil keputusan rapat, kami sepakat untuk mengembalikan LKIN seperti konsep awal," ujar anggota komisi asal Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, dihubungi Tempo, Kamis 31 Maret 2011 .
Lembaga Koordinasi Intelijen Negara merupakan salah satu bahasan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Intelijen yang tengah digodok DPR. Awalnya, dalam draft yang dibuat DPR, LKIN diusulkan sebagai Lembaga sendiri yang menaungi BIN dan lembaga intelijen lainnya seperti lembaga intelijen kepolisian, lembaga intelijen kejaksaan, dan sebagainya.
LKIN rencananya akan berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen yang ada. Selain itu LKIN juga berfungsi sebagai lembaga pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. DPR juga mengusulkan LKIN dapat merencanakan dan melaksanakan operasi intelijen.
LKIN, dalam usulan DPR, juga menjadi penanggungjawab untuk memberikan bahan pertimbangan bagi Presiden menentukan kebijakan dan strategi nasional. Lembaga ini, masih berdasarkan usulan DPR, nantinya berada di bawah tanggungjawab Presiden dan dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Pimpinan LKIN merupakan jabatan politis yang tak harus selalu berasal dari kalangan intelijen.
Namun, pemerintah dalam tanggapannya meminta DPR tak membentuk lembaga baru. Pemerintah meminta DPR menetapkan BIN sebagai lembaga koordinasi. Alasannya, selama ini BIN lah yang menjalankan fungsi koordinasi. Selain itu, pemerintah juga berpendapat tak perlu membentuk sebuah lembaga baru untuk menjalankan fungsi ini.
Hidayat mengatakan, fraksinya menolak usulan pemerintah tersebut, LKIN harusnya menjadi sebuah lembaga diluar BIN. Alasannya, DPR tak ingin BIN menjadi lembaga yang memiliki wewenang terlalu besar. "Kita menganggap kewenangan pelaksanaan dan pengkoordinasian harus dipisahkan. Harus ada diferensiasi kewenangan untuk mencegah abuse of power,"tuturnya.
Soal pembahasan di Komisi, Mantan Presiden PKS ini mengatakan masih dalam perdebatan di komisi. "Kemarin sudah dibahas, tapi masih dalam perdebatan,"ujarnya.
Lembaga Koordinasi Intelijen Negara merupakan salah satu bahasan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Intelijen yang tengah digodok DPR. Awalnya, dalam draft yang dibuat DPR, LKIN diusulkan sebagai Lembaga sendiri yang menaungi BIN dan lembaga intelijen lainnya seperti lembaga intelijen kepolisian, lembaga intelijen kejaksaan, dan sebagainya.
LKIN rencananya akan berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen yang ada. Selain itu LKIN juga berfungsi sebagai lembaga pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. DPR juga mengusulkan LKIN dapat merencanakan dan melaksanakan operasi intelijen.
LKIN, dalam usulan DPR, juga menjadi penanggungjawab untuk memberikan bahan pertimbangan bagi Presiden menentukan kebijakan dan strategi nasional. Lembaga ini, masih berdasarkan usulan DPR, nantinya berada di bawah tanggungjawab Presiden dan dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Pimpinan LKIN merupakan jabatan politis yang tak harus selalu berasal dari kalangan intelijen.
Namun, pemerintah dalam tanggapannya meminta DPR tak membentuk lembaga baru. Pemerintah meminta DPR menetapkan BIN sebagai lembaga koordinasi. Alasannya, selama ini BIN lah yang menjalankan fungsi koordinasi. Selain itu, pemerintah juga berpendapat tak perlu membentuk sebuah lembaga baru untuk menjalankan fungsi ini.
Hidayat mengatakan, fraksinya menolak usulan pemerintah tersebut, LKIN harusnya menjadi sebuah lembaga diluar BIN. Alasannya, DPR tak ingin BIN menjadi lembaga yang memiliki wewenang terlalu besar. "Kita menganggap kewenangan pelaksanaan dan pengkoordinasian harus dipisahkan. Harus ada diferensiasi kewenangan untuk mencegah abuse of power,"tuturnya.
Soal pembahasan di Komisi, Mantan Presiden PKS ini mengatakan masih dalam perdebatan di komisi. "Kemarin sudah dibahas, tapi masih dalam perdebatan,"ujarnya.
Jakarta - Serangan bertubi dari para mantan elitenya yang membongkar aib oknum petinggi PKS disikapi bijak oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
Sebagaimana terpublikasi di akun Facebook PKS, dalam Acara DPW PKS Jabar di Lembang, belum lama ini, Hilmi mengatakan, kondisi yang dialami PKS saat ini adalah bagian dari ujian dan kerikil perjuangan dakwah.
Menurutnya, adalah Sunatullah bahwa akan ada terus rekayasa untuk mengkerdilkan dakwah. Yang terpenting, ujarnya adalah bagaimana kemampuan untuk membuktikan dengan kerja nyata.
"Kita sebagai dai dan daiyah diperintahkan oleh Allah SWT jika menghadapi sesuatu yang sulit, yang menghimpit, cepat kembali kepada Allah (fafirruu ilallah). Kemudian selesaikan dengan mentadabburi konsep Allah. Afala yatadabbarunal Qur’an am ‘ala quluubin aqfaluha."
Hilmi memberikan tujuh bekal kepada para kader PKS dalam menghadapi berbagai masalah, ancaman dan makar dari mantan petinggi-petinggi PKS sebagai berikut.
Pertama, Atsbatu mauqifan (menjadi orang yang paling teguh pendirian dan paling kokoh sikapnya).
"At-Tsabat (keteguhan) adalah tsamratus shabr (buah dari kesabaran). Famaa wahanuu lima ashobahum fii sabiilillahi waaa dhoufu wamastakanu. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
Keteguhan itu membuat tenang, rasional, obyektif dan mendatangkan kepercayaan Allah untuk memberikan kemenangan. Keteguhan sikap kadang-kadang menimbulkan kekerasan oleh karenanya perlu diimbangi dengan yang kedua.
Kedua, Arhabu shadran (paling berlapang dada). Bukan paling banyak mengelus dada melainkan silakan bicara tetapi silakan buktikan. Jika tidak ada lapang dada akan timbul kekakuan.
Ketiga, A’maqu fikran (pemikiran yang mendalam). Mendalami apa yang terjadi, tidak terlarut pada fenomena, tetapi lihatlah ada apa di balik fenomena tersebut.
"Ketika kita merespon pun akan objektif, respon-respon kita objektif, terukur, mutawazin (seimbang). Pemikiran yang mendalam kadang-kadang membuat kita terjebak pada hal yang sektoral."
Keempat, Ausa’u nazharan (pandangan yang luas). Kelima, Ansyathu amalan (paling giat dalam bekerja). Sambil merespon sesuai dengan kebutuhan tetap harus giat bekerja.
"Orang-orang tertentu saja yang menangani, selebihnya harus terus bergerak dalam kerangka amal jamai. Energi kita harus prioritas untuk membangun negeri. Bekerja untuk Indonesia di segala sektor, struktur sampai tingkat desa, dan kader-kader yang mendapat amanah di pemerintahan. Fokuskan semua bekerja."
Keenam, Ashlabu tanzhiman (paling kokoh strukturnya). Sebagai jamaah manusia, ada kekurangan, ada kesalahan. Hidup berjamaah adalah untuk memobilisir potensi-potensi kebaikan.
"Kita harus rajin membersihkannya. Seorang muslim ibarat orang yang tinggal di pinggir sungai dan mandi lima kali sehari. Jika sudah begitu, pertanyaannya, masih adakah daki-daki kita?"
Dan terakhir, Aktsaru naf’an (paling banyak manfaatnya). Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. "Buktikan bahwa jamaah ini banyak manfaatnya sehingga berhak mendatangkan pertolongan Allah dan pertolongan kaum Mukminin."
Jika tujuh hal itu dilakukan untuk menghadapi tantangan dan rekayasa, Hilmi yakin PKS akan semakin kokoh dan semakin diterima untuk menghadirkan kebajikan-kebajikan yang diharapkan oleh seluruh bangsa. [mah]
Sebagaimana terpublikasi di akun Facebook PKS, dalam Acara DPW PKS Jabar di Lembang, belum lama ini, Hilmi mengatakan, kondisi yang dialami PKS saat ini adalah bagian dari ujian dan kerikil perjuangan dakwah.
Menurutnya, adalah Sunatullah bahwa akan ada terus rekayasa untuk mengkerdilkan dakwah. Yang terpenting, ujarnya adalah bagaimana kemampuan untuk membuktikan dengan kerja nyata.
"Kita sebagai dai dan daiyah diperintahkan oleh Allah SWT jika menghadapi sesuatu yang sulit, yang menghimpit, cepat kembali kepada Allah (fafirruu ilallah). Kemudian selesaikan dengan mentadabburi konsep Allah. Afala yatadabbarunal Qur’an am ‘ala quluubin aqfaluha."
Hilmi memberikan tujuh bekal kepada para kader PKS dalam menghadapi berbagai masalah, ancaman dan makar dari mantan petinggi-petinggi PKS sebagai berikut.
Pertama, Atsbatu mauqifan (menjadi orang yang paling teguh pendirian dan paling kokoh sikapnya).
"At-Tsabat (keteguhan) adalah tsamratus shabr (buah dari kesabaran). Famaa wahanuu lima ashobahum fii sabiilillahi waaa dhoufu wamastakanu. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
Keteguhan itu membuat tenang, rasional, obyektif dan mendatangkan kepercayaan Allah untuk memberikan kemenangan. Keteguhan sikap kadang-kadang menimbulkan kekerasan oleh karenanya perlu diimbangi dengan yang kedua.
Kedua, Arhabu shadran (paling berlapang dada). Bukan paling banyak mengelus dada melainkan silakan bicara tetapi silakan buktikan. Jika tidak ada lapang dada akan timbul kekakuan.
Ketiga, A’maqu fikran (pemikiran yang mendalam). Mendalami apa yang terjadi, tidak terlarut pada fenomena, tetapi lihatlah ada apa di balik fenomena tersebut.
"Ketika kita merespon pun akan objektif, respon-respon kita objektif, terukur, mutawazin (seimbang). Pemikiran yang mendalam kadang-kadang membuat kita terjebak pada hal yang sektoral."
Keempat, Ausa’u nazharan (pandangan yang luas). Kelima, Ansyathu amalan (paling giat dalam bekerja). Sambil merespon sesuai dengan kebutuhan tetap harus giat bekerja.
"Orang-orang tertentu saja yang menangani, selebihnya harus terus bergerak dalam kerangka amal jamai. Energi kita harus prioritas untuk membangun negeri. Bekerja untuk Indonesia di segala sektor, struktur sampai tingkat desa, dan kader-kader yang mendapat amanah di pemerintahan. Fokuskan semua bekerja."
Keenam, Ashlabu tanzhiman (paling kokoh strukturnya). Sebagai jamaah manusia, ada kekurangan, ada kesalahan. Hidup berjamaah adalah untuk memobilisir potensi-potensi kebaikan.
"Kita harus rajin membersihkannya. Seorang muslim ibarat orang yang tinggal di pinggir sungai dan mandi lima kali sehari. Jika sudah begitu, pertanyaannya, masih adakah daki-daki kita?"
Dan terakhir, Aktsaru naf’an (paling banyak manfaatnya). Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. "Buktikan bahwa jamaah ini banyak manfaatnya sehingga berhak mendatangkan pertolongan Allah dan pertolongan kaum Mukminin."
Jika tujuh hal itu dilakukan untuk menghadapi tantangan dan rekayasa, Hilmi yakin PKS akan semakin kokoh dan semakin diterima untuk menghadirkan kebajikan-kebajikan yang diharapkan oleh seluruh bangsa. [mah]
-------------------------
Sumber : inilah.com
Kesungguhan itu lawan dari main-main, yaitu sungguh-sungguh dalam suatu urusan dan memberikan perhatian yang lebih besar dari biasanya serta bersegera ingin menunaikannya.
Untuk menuju ke sana para aktivis dakwah dituntut memiliki semangat yang tinggi, memberikan segala kemampuannya, dan tidak boleh ragu-ragu ataupun berhenti di tengah jalan, atau bermalas-malasan di tengah perjalanan.
Biasanya, ketika meniti perjalanan yang panjang/semangat para aktivis dakwah melemah, tekad mereka mengendur, dan langkah mereka melamban. Pada saat itulah amal islami (pergerakan Islam) menjadi lemah dan berkurang pengikutnya.
Sebagian mereka juga merasakan nikmatnya beristirahat dan rela dengan hal itu. Mereka merasa berat dengan beban dakwah dan tidak menyukainya, memperbanyak senda gurau dan tawa canda, serta bersenang-senang dengan pertemuan yang sepi dari semangat dan kesungguhan.
Mereka juga merasa nyaman dengan tidak ikut serta dalam kafilah jihad. Mereka tidur lelap dan rela dengan hanya memberi kontribusi yang sedikit. Mereka menyibukkan diri dengan urusan yang tidak penting dan melalaikan kewajiban yang sesungguhnya, serta lupa bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Mereka rela dengan kontribusi minimal yang diberikan kepada dakwahnya, dan sudah menganggapnya sebagai kontribusi yang besar.
Karena itu, harus selalu dipompakan semangat yang tinggi dan kesungguhan yang benar agar kita mampu menunaikan amanah dan tanggung jawab kita serta sampai pada tujuan. al-Qur'an telah memuji sekelompok manusia yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Mereka menyingsingkan lengan baju, dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman,
“Mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.” (aI-Mu'minun [23] : 61)
Yang harus diingat, ketika berbicara tentang semangat yang tinggi dan kesungguhan adalah kontribusi dan kesungguhan itu berbanding lurus dengan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsi Dia berfirman,
“Barangsiapa yang mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sehasta. Barangsiapa yang mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Dan, apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (HR. Muslim, dalam kitab at-Taubah, Nomor 2675).
Para pemalas tidak sama dengan orang yang sungguh-sungguh dan memiliki semangat tinggi.
"Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat..." (an-Nisa' [4]: 95)
Orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan kesungguhan yang tulus, merekalah orang-orang yang berhak mengemban dakwah ini dan menyampaikannya kepada manusia. Karena itulah, pengemban dakwah yang sesungguhnya adalah mereka yang menghabiskan umurnya, mengorbankan hartanya, dan memberikan waktunya untuk kemenangan dakwah.
Asy-Syahid al-Banna mengatakan, “Adalah sebuah kesalahan jika ada yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin adalah para da'i yang menyeru manusia kepada kemalasan dan keterlenaan. Ikhwan selalu menyerukan di setiap kesempatan bahwa seorang Muslim harus menjadi pelopor dalam segala sesuatu. Ikhwan tidak rela hidup tanpa qiyadah, tanpa amal, dan tanpa keunggulan dalam segala hal, baik dalam ilmu, kekuatan, kesehatan, maupun finansial. Sebab, keterbelakangan dalam suatu sisi dari berbagai sisi yang ada itu akan membahayakan fikrah kami dan bertentangan dengan ajaran Islam.”
Beliau juga mengatakan, “Sedikit sekali orang yang tahu ketika salah seorang da'i Ikhwan keluar dari tempat kerjanya pada hari Kamis sore, lalu pada waktu isya sudah berceramah di al-Manya. Di hari Jumat ia menyampaikan khotbah di Manfaluth, Jum'at sorenya berceramah di Asiyuth, dan setelah isya pada hari itu juga sudah berdakwah di Sauhaj, baru kemudian pulang. Pagi-pagi buta di keesokan harinya, ia sudah berada di tempat kerjanya di Kairo, bahkan mendahului karyawan lainnya.”
Surat Terbuka untuk Para Pemalas
Pemalas adalah orang yang tidak beruntung. Ia menghalangi dirinya dari pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. la terbuai dengan kenikmatan sementara yang dirasakan dari duduk-duduk dan istirahatnya. la lebih mengutamakan santai daripada menyiapkan diri untuk kehidupannya yang tersisa.
"Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan (kehidupan) akhirat." (al-Qiyamah [75]: 20-21)
Dia rela dengan kondisi dirinya. Rela dengan ketertinggalan dan kemalasannya. Seharusnya, dia bisa bangkit lebih tinggi. Sesungguhnya, kita tidak membutuhkan para pemalas. Kita hanya bisa menasihati dan mendoakan mereka. Kita ajak mereka untuk berpikir ulang. Mari kita lihat teman-teman dan saudara-saudara yang telah meninggalkan kita. Barangkali, kita bisa membangkitkan dan menguatkan kembali semangat mereka.
Kita tidak mungkin bisa mengingkari kematian atau orang-orang mati yang setiap hari kita antarkan ke liang lahat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita kehilangan mereka untuk selamanya. Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa di antara mereka ada yang masih muda dan ada pula yang sudah tua. Di antara mereka ada bayi-bayi yang tak berdosa dan wanita-wanita lemah. Di antara mereka ada yang mati dalam keadaan sehat dan ada pula yang mati karena sakit.
Mati adalah sebuah keniscayaan, mendatangi orang yang sudah tiba saatnya. Tidak ada yang mengetahui. Bisa jadi, kematian akan merenggut kita hari ini dan tidak bisa ditunda sampai hari esok. Pada saat itulah, tidak berguna lagi penyesalan.
"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata. 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat amal yang shaleh terhadap yang telah aku tinggalkan.'Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (al-Mu'minun [23]: 99-100)
“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh.”(al-Munafiqun [63]: 10)
Maka, berbuatlah... dan berbuatlah.... Bersungguh-sungguhlah... dan bersungguh-sungguhlah..., sebelum kedatangan suatu hari yang tidak berguna lagi bagi seseorang kecuali apa yang sudah ia perbuat.
Semangat yang tinggi dan kesungguhan dalam sebuah aktivitas dapat memengaruhi derajat surga di antara orang-orang yang beriman.
"Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." (an-Nisa' [4]: 95)
Jangan seperti Mereka
1. Seperti yang difirmankan oleh Allah,
"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka, ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir." (al-A'raf [7]: 175-176)
2. Orang yang kepergiannya tidak disukai oleh Allah, maka Allah melemahkan keinginan mereka.
"Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang...." (at-Taubah [9]: 87)
Sebabnya adalah hilangnya semangat dan tidak pergi berjihad.
"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal (tidak pergi berperang) itu.” (at-Taubah [9]: 46)
3. Orang yang mencintai dunia sehingga mengalahkan akhirat.
"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit" (at-Taubah [9]: 38)
Jadilah Seperti Orang-orang yang Menepati Janji dan Bersegera Meraih Kebaikan
Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (an-Nur [24]: 37)
"Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula)yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)." (al-Ahzab [33]: 23)
"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (al-Mu'minun [23]: 61)
Tanda-tanda Kesungguhan dan Semangat Tinggi
- Bersegera menunaikan shalat, "Bangkitlah untuk shalat ketika kalian mendengar panggilan shalat, apa pun keadaan kalian."
- Berkomitmen untuk menghadiri semua pertemuan dan disiplin di dalamnya.
- Merespons dengan cepat instruksi-instruksi mendadak yang diberikan.
- Bersegera menginfakkan harta untuk kepentingan dakwah.
- Tidak berjalan bersama para pemalas dan orang-orang yang suka meninggalkan dakwah.
- Menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk kepentingan umat dan dakwah.
Sumber: Memperbarui Komitmen Dakwah (Muhammad Abduh)
Lebih jauh Anis menekankan dua hal yang harus segera disiapkan oleh kader perempuan PKS untuk mempunyai peran penting dalam bernegara. Inovasi dan Switch Mentality! Kader perempuan PKS harus melakukan banyak inovasi dengan mengasah seluruh kemampuannya, termasuk berani bicara di podium!, tegas Anis. Hal tersebut juga diaminkan oleh Ledia Hanifa, anggota komisi IX DPR RI . “Jangan pernah mengharapkan peran struktur partai untuk meningkatkan skill dan kapasitas pribadi. Kita, perempuan, harus punya insiatif untuk mengembangkan diri!” ujar Ledia yang juga Ketua Bidang Perempuan DPP PKS periode 2005-2010.
Pada masa sekarang dan masa depan, Anis Matta menilai perlu adanya “switch mentality”, agar kader-kader PKS tidak tergagap-gagap dengan tuntutan zaman. Anis memberikan beberapa contoh tentang nilai-nilai yang ditanamkan pada kader di awal pendirian partai. “Bukan berarti nilai-nilai tersebut yang tidak relevan pada masa kini, namun kita harus pandai menempatkan diri”, tutur Anis.
Dalam seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, hadir pula istri gubernur Jawa Barat, Netty Prasetyani. Dia yang juga pengurus bidang kewanitaan DPP PKS 2005-2010 didaulat berbagi pengalaman selama mendampingi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Netty menyetujui apa yang disampaikan Anis Matta, kader perempuan PKS harus meningkatkan kapasitasnya sendiri. Karena zaman yang terus berputar ditambah teknologi yang terus berkembang tidak menyisakan ruang untuk perempuan yang biasa-biasa saja. Tak heran jika Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat yang baru saja menyelesaikan pendidikan Strata Duanya, segera melanjutkan ke jenjang Strata tiga.
Acara yang dihadiri ratusan kader perempuan PKS dari seluruh provinsi di Indonesia ini berlangsung dengan penuh semangat. Moderator, Sitaresmi Soekamto, berhasil membuat seminar ini penuh dengan inspirasi. Termasuk juga pemaparan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS 2010-2015, Anis Byarwati, tentang perempuan-perempuan hebat sepanjang sejarah. Bahkan pembicara lainnya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas pun mengapresiasi para kader perempuan PKS yang datang dari berbagai daerah ini. Juga memuji kemampuan peran ganda yang dilakukan kader perempuan PKS dalam keseharian. Ikut dalam partai politik, tapi tak lupa dengan peran sebagai ibu. “Buktinya anak-anak juga tak lupa dibawa serta”, tutur istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sumber : munaspks.info
Jakarta - Ribuan kader PKS berjalan kaki dari Monas menuju Bundaran HI usai menghadiri aksi Aksi Kepedulian Indonesia untuk Krisis Timur Tengah di Monas. Lalu lintas Monas-HI pun macet total.
Pantuan detikcom, Minggu (27/3/2011) pukul 15.50, lalu lintas mulai macet sejak Jalan Medan Merdeka Barat yang terletak di depan Monas. Para pengendara harus antre panjang karena massa PKS memenuhi seluruh badan Jalan Thamrin.
Aksi ini juga membuat lalu lintas bus TransJ dari Kota menuju Blok M terhambat. Sekitar 12 bus TransJ terlihat antre di depan Monas. Bus berjalur khusus ini tidak bisa lewat karena jalurnya dipenuhi massa PKS.
Massa PKS juga melepas 10 merpati dalam penutupan Aksi Kepedulian Indonesia untuk Krisis Timur Tengah sebagai harapan terciptanya perdamaian di timur tengah.
Sementara itu, mantan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, yang membacakan pernyataan sikap di Monas, menyatakan PKS menolak keditaktoran dan segala bentuk agresi dengan dalih menyelamatkan masyarakat.
"Kami mengutuk penggunaan serta kekerasan militer yang dilancarkan rezim Libya untuk membungkam warganya. Kami minta rezim otoliter untuk mundur, sudahlah Kadhafi turunlah," serunya dalam orasi.(nal/nrl)
Pantuan detikcom, Minggu (27/3/2011) pukul 15.50, lalu lintas mulai macet sejak Jalan Medan Merdeka Barat yang terletak di depan Monas. Para pengendara harus antre panjang karena massa PKS memenuhi seluruh badan Jalan Thamrin.
Aksi ini juga membuat lalu lintas bus TransJ dari Kota menuju Blok M terhambat. Sekitar 12 bus TransJ terlihat antre di depan Monas. Bus berjalur khusus ini tidak bisa lewat karena jalurnya dipenuhi massa PKS.
Massa PKS juga melepas 10 merpati dalam penutupan Aksi Kepedulian Indonesia untuk Krisis Timur Tengah sebagai harapan terciptanya perdamaian di timur tengah.
Sementara itu, mantan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, yang membacakan pernyataan sikap di Monas, menyatakan PKS menolak keditaktoran dan segala bentuk agresi dengan dalih menyelamatkan masyarakat.
"Kami mengutuk penggunaan serta kekerasan militer yang dilancarkan rezim Libya untuk membungkam warganya. Kami minta rezim otoliter untuk mundur, sudahlah Kadhafi turunlah," serunya dalam orasi.(nal/nrl)
Sumber: detik.com
posted by: pks-taktakn.org
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini akan menggelar Aksi Kepedulian Indonesia untuk Krisis Timur Tengah. Aksi yang direncanakan dihadiri 200 ribu kader dan simpatisan dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya tersebut akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta mulai pukul 12.30 wib.
Menurut Koordinator Aksi Tubagus Arif, aksi kepedulian ini akan dihadiri tokoh nasional dari berbagai ormas, orpol, juga tokoh lintas agama. Di antaranya Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nurwahid, politisi senior Sabam Sirait, La Ode Ida (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Pendeta Dr. Nus Riemas (Ketua Wali Gereja Injil Indonesia), politikus PKS Yoyoh Yusroh, Triwisaksana, Selamat Nurdin, serta sejumlah tokoh lainnya.
Tubagus mengemukakan, aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin yang mendalam atas nasib masyarakat sipil yang menjadi korban krisis politik dan konflik bersenjata, yang berkecamuk di sejumlah negara di Timur Tengah, seperti di Yaman, Bahrain, Libya, juga di Palestina.
“Sebagai bangsa yang cinta damai kita mengharapkan semua pihak yang bertikai mau duduk mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negaranya masing-masing tanpa harus mengorbankan masyarakat sipil,” kata Tubagus seperti rilis yang diterima detikcom, Minggu (27/3/2011).
PKS meminta agar pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri krisis politik dan konflik bersenjata tersebut guna menghindari jatuhnya korban rakyat sipil yang lebih banyak lagi.
Krisis Libya
Khusus mengenai krisis di Libya, PKS mengharapkan agar pemerintah Indonesia mendesak PBB untuk mengawasi dengan ketat aksi tentara koalisi di Libya. Tanpa pengawasan yang ketat dikhawatirkan pasukan koalisi di bawah komando AS hanya akan menimbulkan persoalan baru di negeri kaya minyak itu. Motif pasukan koalisi harus sesuai dengan mandat PBB yaitu menjaga zona larangan terbang agar milter Libya tidak semena-mena menembaki dan membom rakyatnya sendiri dengan pesawat tempur di Libya.
Jika tidak dikontrol dikhawatirkan, motif pasukan koalisi berubah dari menjaga zona larangan terbang menjadi invasi dan akhirnya menduduki Libya. Langkah selanjutnya adalah menguasai sumber daya alam Libya yang kaya akan minyak bumi.
“Kita tidak ingin Libya menjadi seperti Irak. Ini harus dicegah,” katanya.
“Kita mendukung perjuangan rakyat Libya yang mengingikan demokratisasi. Tapi kita tidak mau hal itu ditunggangi kepentingan Barat menguasai sumber daya alam Libya,“ tandas dia. (lrn/lrn)
Menurut Koordinator Aksi Tubagus Arif, aksi kepedulian ini akan dihadiri tokoh nasional dari berbagai ormas, orpol, juga tokoh lintas agama. Di antaranya Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nurwahid, politisi senior Sabam Sirait, La Ode Ida (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Pendeta Dr. Nus Riemas (Ketua Wali Gereja Injil Indonesia), politikus PKS Yoyoh Yusroh, Triwisaksana, Selamat Nurdin, serta sejumlah tokoh lainnya.
Tubagus mengemukakan, aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin yang mendalam atas nasib masyarakat sipil yang menjadi korban krisis politik dan konflik bersenjata, yang berkecamuk di sejumlah negara di Timur Tengah, seperti di Yaman, Bahrain, Libya, juga di Palestina.
“Sebagai bangsa yang cinta damai kita mengharapkan semua pihak yang bertikai mau duduk mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negaranya masing-masing tanpa harus mengorbankan masyarakat sipil,” kata Tubagus seperti rilis yang diterima detikcom, Minggu (27/3/2011).
PKS meminta agar pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri krisis politik dan konflik bersenjata tersebut guna menghindari jatuhnya korban rakyat sipil yang lebih banyak lagi.
Krisis Libya
Khusus mengenai krisis di Libya, PKS mengharapkan agar pemerintah Indonesia mendesak PBB untuk mengawasi dengan ketat aksi tentara koalisi di Libya. Tanpa pengawasan yang ketat dikhawatirkan pasukan koalisi di bawah komando AS hanya akan menimbulkan persoalan baru di negeri kaya minyak itu. Motif pasukan koalisi harus sesuai dengan mandat PBB yaitu menjaga zona larangan terbang agar milter Libya tidak semena-mena menembaki dan membom rakyatnya sendiri dengan pesawat tempur di Libya.
Jika tidak dikontrol dikhawatirkan, motif pasukan koalisi berubah dari menjaga zona larangan terbang menjadi invasi dan akhirnya menduduki Libya. Langkah selanjutnya adalah menguasai sumber daya alam Libya yang kaya akan minyak bumi.
“Kita tidak ingin Libya menjadi seperti Irak. Ini harus dicegah,” katanya.
“Kita mendukung perjuangan rakyat Libya yang mengingikan demokratisasi. Tapi kita tidak mau hal itu ditunggangi kepentingan Barat menguasai sumber daya alam Libya,“ tandas dia. (lrn/lrn)
Sumber: detik.com
Posted by: pks-taktakan.org
Jakarta - Perseteruan Yusuf Supendi dengan sejumlah elit PKS menimbulkan keprihatinan. Perlu mediator upaya damai dan Hidayat Nur Wahid disebut-sebut sebagai sosok yang tepat.
Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PK dan PKS disebut-sebut sebagai figur yang mampu menjadi penengah dalam konflik yang melilit sejumlah elit PKS dengan bekas pendiri PKS Yusuf Supendi. Langkah ini dimaksud untuk meredam gejolak di internal PKS.
Bagaimana komentar Hidayat? Berikut wancara kengkaonya di sela-sela rapat kerja Komisi I dengan Kepala BIN Sutanto dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3/2011). Berikut wawancara lengkapnya:
Apa tanggapan Anda terkait laporan Yusuf Supendi ke BK dan KPK?
Semuanya sudah dibahas terkait Pak Yusuf. Pak Mahfudz Siddiq sudah banyak menanggapi ya sudah itu saja. Tidak ada faksi-faksi dalam PKS tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Di PKS itu hanya satu, apalagi di Mukernas kemarin sudah diputuskan PKS jadi satu. Nama kita adalah PKS tidak dipisah Partai Keadilan atau Sejahtera.
Yang ada PKS adalah PKS, di PKS ada dinamika dan ada beberapa hal yang mengemuka, itu tugas dari partai untuk menyelesaikan sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak menjadi bola liar, serta dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memang menunggu celah untuk bisa memborbardir PKS.
Konon ada perubahan sejak PK menjadi PKS?
Itu juga tidak benar, karena pada hakikatnya saya adalah deklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yang mendeklarasikan, disitu ada Pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya. Saya tahu persis PK dan PKS adalah rangkaian yang tidak berbeda secara berlawanan.
Prinsipnya sama, ini partai asasnya Islam, sekarang pun asasnya tetap Islam. Dari dulu partai ini bertujuan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi adil makmur dan sejahtera. Dalam konteks NKRI yang diridhoi oleh Tuhan YME.
Jadi yang muncul masalah belakangan bukan karena akibat perubahan PK ke PKS?
Pada hakekatnya, ini masalah yang berkaitan dengan disiplin partai, partai yang membuat begitu banyak keputusan. Keputusan itu tidak dikaitkan dengan Anda yang dulu dan Anda yang belakangan. Apakah Anda generasi awal atau akhir, semua diukur dengan AD/ART yang diatur partai sangat jelas.
Kemudian prinsip internal partai sangat jelas, lembaga-lembaga partai juga jelas. Lembaga partai membuat keputusan-keputusan dan saya kira tidak serta merta dulu yang seolah-olah menjadi segala-galanya sekarang menomorsatukan. Sementara yang belakangan segala-galanya harus diakhirkan.
Banyak yang menyebut Anda sebagai tokoh PKS yang moderat yang diyakini bisa menyelesaikan masalah ini?
Saya juga sahabat Pak Luthfi, saya juga sahabat Pak Anis, begitu juga dengan Pak Yusuf. Pada hakekatnya kita itu satu sesungguhnya. Bahwa dalam organisasi ada yang memberi kontribusi lebih atau kurang, ada yang melanggar hukum, bahkan menghadirkan produk-produk hukum, ya itulah dinamika dalam berdemokratisasi.
Saya hanya bagian dari PKS sekaligus deklarator PK. Oleh karena itu saya tahu persis apa partai ini. Tapi posisi itu bukan seolah-olah kemudian semua berpulang kepada saya, itu tidak tepat. Ini adalah organisasi ada aturan mainnya, ada AD/ART ada mekanisme disiplin dan itu saya pikir ada diseluruh partai.
Tapi apa benar ada komunikasi yang putus antara kader tua/muda?
Gak betul itu. Dari sisi komunikasi jalan terus. Saya biasanya disebut kelompok tua. Saya hadiri pertemuan kader malam minggu kemarin, kita hadiri pertemuan kader se-DKI. Tua muda campur disana. Dari sisi kader tidak ada masalah sama sekali. Di PKS tidak mengenal dikotomi itu. [mdr]
-----------------------------------
Sumber : inilah.com
"Tidak ada faksi-faksi dalam PKS. Tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Tidak ada," kata Hidayat di Gedung DPR, Selasa 22 Maret 2011.
Hidayat menyesalkan sejumlah pihak mengesankan dirinya masuk faksi tua. Menurutnya, saat mukernas di Yogya bulan lalu ditegaskan bahwa hanya ada satu PKS, Partai Keadilan Sejahtera. "Nama kita tidak dipisah, Partai Keadilan atau Sejahtera," ujarnya.
"Jadi pengesanan muncul kubu kaum muda, tua, keadilan atau kesejahteraan dan saya masuk kaum tua. Padahal, anak saya baru dua tahun. Saya yakin itu tidak ada."
Hidayat menilai, orang luar partai menilai ada kubu hanyalah dinamika lumrah setiap partai. "Itu tugas dari partai untuk menyelesaikannya sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak menjadi bola liar, politisasi oleh pihak-pihak yang memang menunggu celah untuk bisa membombardir PKS," ujarnya.
Seperti diketahui, isu terjadi kubu-kubuan itu mengemuka sejak transformasi Partai Keadilan menjadi PKS pada 2004 lalu. Bahkan, pada pemilu 2009 lalu sejumlah elit partai itu menggalang gerakan mengkritisi DPP PKS dan menamakan gerakan mereka Forum Kader Peduli (FKP). "Itu juga tidak benar, karena pada hakekatnya saya adalah deklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yang mendeklarasikan, di situ ada pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya," katanya.
Menurut Hidayat, PK dan PKS tidak ada perbedaan. "Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar antara PK dan PKS. Bahwa PKS kemudian semakin berkembang ya itulah hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan," katanya. (sj)
-----------------------------------------------------
Sumber : VIVAnews
 |
| Nabiel Al Musawa Ket Dept. Kerjasama Kelembagaan DPP PKS |
Jakarta - Ketua Departemen Kerjasama Kelembagaan DPP PKS Nabiel Al Musawa menegaskan partainya tidak akan segan-segan menindak kadernya yang terlibat penyimpangan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.
"Kalau ada kader kami yang terlibat, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kalau memang terbukti, partai kami tidak segan-segan akan menindak tegas. Itu mekanisme yang berlaku di PKS," tegas Nabiel kepada INILAH.COM, Senin (14/3/2011).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, biasanya PKS membentuk tim investigasi ketika ada dugaan kasus yang melibatkan kadernya. "Biasanya dibentuk tim investigasi, tapi silent bekerjanya. Mungkin dalam kasus ini, PKS akan membentuk tim untuk mengusut dan melakukan investigasi," tuturnya.
Menurut Nabiel, tidak ada toleransi bagi kader yang memanfaatkan nama PKS untuk keuntungan pribadi dengan melakukan penyimpangan. Namun, Nabiel mengaku tak kenal dengan nama pengusaha yang disebut-sebut oleh media menguasai jalur impor daging di Kementan.
"Saya kan bidang pengkaderan, saya tak kenal dan tak pernah dengar nama itu. Mungkin saja dia simpatisan atau pengusaha yang mengaku-ngaku dekat dengan PKS dan memanfaatkan nama PKS. Namun, bisa jadi info itu hanya fitnah saja," tukasnya.
Diberitakan, 143 kontainer berisi daging impor menumpuk di pelataran Jakarta International Container Terminal, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, sebanyak 2.750 ton daging impor itu bermasalah.
Permasalahan berawal dari surat izin persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15 ribu ton kedaluwarsa pada 31 Desember 2010, padahal surat izin tersebut dikeluarkan pada 15 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Peternakan. Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas dinilai tidak masuk akal.
Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) disebut sebagai rekanan Departemen Pertanian yang mendapat jatah kuota impor daging paling banyak.
Disebutkan, PKPU kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton, kemudian disusul CV Sumber Laut Perkasa 4.800, PT Sukanda Djaya 4.308, PT Impexindo Pratama 4.250, PT Bumi Maestro Ayu 2.150, PT Anzindo Gi 1.777, PT Bina Mentari Tunggal 1.380.
Kemudian PT Segara Banyu Perkasa 1.305, CV Prima Jaya Abadi 1.240, CV Cahaya Karya Indah 1.187, PT Indoguna Utama 1.160, PT Agroboga Utama 845, PT Mutiara Gulong Makmur 750, PT Minang Jaya Abadi 718 dan CV Surya Cemerlang Abadi 675. [bar]
------------------------------
Sumber : inilah.com
"Kalau ada kader kami yang terlibat, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kalau memang terbukti, partai kami tidak segan-segan akan menindak tegas. Itu mekanisme yang berlaku di PKS," tegas Nabiel kepada INILAH.COM, Senin (14/3/2011).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, biasanya PKS membentuk tim investigasi ketika ada dugaan kasus yang melibatkan kadernya. "Biasanya dibentuk tim investigasi, tapi silent bekerjanya. Mungkin dalam kasus ini, PKS akan membentuk tim untuk mengusut dan melakukan investigasi," tuturnya.
Menurut Nabiel, tidak ada toleransi bagi kader yang memanfaatkan nama PKS untuk keuntungan pribadi dengan melakukan penyimpangan. Namun, Nabiel mengaku tak kenal dengan nama pengusaha yang disebut-sebut oleh media menguasai jalur impor daging di Kementan.
"Saya kan bidang pengkaderan, saya tak kenal dan tak pernah dengar nama itu. Mungkin saja dia simpatisan atau pengusaha yang mengaku-ngaku dekat dengan PKS dan memanfaatkan nama PKS. Namun, bisa jadi info itu hanya fitnah saja," tukasnya.
Diberitakan, 143 kontainer berisi daging impor menumpuk di pelataran Jakarta International Container Terminal, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, sebanyak 2.750 ton daging impor itu bermasalah.
Permasalahan berawal dari surat izin persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15 ribu ton kedaluwarsa pada 31 Desember 2010, padahal surat izin tersebut dikeluarkan pada 15 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Peternakan. Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas dinilai tidak masuk akal.
Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) disebut sebagai rekanan Departemen Pertanian yang mendapat jatah kuota impor daging paling banyak.
Disebutkan, PKPU kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton, kemudian disusul CV Sumber Laut Perkasa 4.800, PT Sukanda Djaya 4.308, PT Impexindo Pratama 4.250, PT Bumi Maestro Ayu 2.150, PT Anzindo Gi 1.777, PT Bina Mentari Tunggal 1.380.
Kemudian PT Segara Banyu Perkasa 1.305, CV Prima Jaya Abadi 1.240, CV Cahaya Karya Indah 1.187, PT Indoguna Utama 1.160, PT Agroboga Utama 845, PT Mutiara Gulong Makmur 750, PT Minang Jaya Abadi 718 dan CV Surya Cemerlang Abadi 675. [bar]
------------------------------
Sumber : inilah.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan pergantian Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua harian sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi.
"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).
Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.
"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.
"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.
Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.
"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.
Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com
"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).
Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.
"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.
"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.
Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.
"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.
Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com
Awalnya ada tafsir politik dari bom di JIL itu. Namun bom di BNN dan rumah Japto membantah - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, menyatakan perlu dicari apakah tiga paket bom beredar kemarin adalah pengalihan isu. Soal bom, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu, bukanlah peristiwa baru.
"Jadi masyarakat tidak perlu terkejut-kejut. Yang paling penting bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat keamanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Ini juga harus tuntas dengan cepat, dan aparat intelijen juga harus terlibat."
"Cuma saya menyayangkan ketika bom pertama itu terjadi di KBR68H, terlalu cepat reaksi sejumlah kalangan dengan tafsir-tafsir politiknya. Yang ternyata kan kemudian bom ini juga terjadi di kantor BNN dan rumah Pak Japto, jadi kelihatan memang ini aksi-aksi dilakukan tapi juga ingin membiaskan proses identifikasi target dan tujuan," kata Mahfudz.
Paket bom ke tempat yang di mana Jaringan Islam Liberal berkumpul itu lalu dikaitkan dengan politik. "Bahkan ada yang mengaitkan dengan reshuffle-lah, urusan polisi, bahkan ada yang mengarahkan isunya ke mana," kata Mahfudz.
Dan tafsir politik itu pun terbantahkan. "Ternyata ada (juga paket bom) di BNN dan Japto, ini kan jadi bias lagi. Kalau ini memang agak unik ya. Ada sejumlah bom, dan targetnya acak. Dia tidak menjelaskan satu objek spesifik. Menurut saya yang perlu dijawab apakah ada target tertentu, atau ini upaya menciptakan satu keributan baru di masyarakat. Semacam pengalihan isu," kata Mahfudz.
Mahfudz melanjutkan, ketiga paket bom ini harus segera diungkap agar nanti tak muncul spekulasi. Kalau ini tak terungkap, berarti ini cuma aksi pengalihan isu yang sebelumnya berkembang.
"Menurut saya, sudahlah. Kepolisian, intelijen segera ungkap kasus ini, lakukan proses penyelidikan cepat. Dibuka saja seterang-terangnya siapa aktor di balik ini semua, sehingga nanti terjawab tafsir-tafsir politik terhadap aksi-aksi itu seperti apa."
"Jadi masyarakat tidak perlu terkejut-kejut. Yang paling penting bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat keamanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Ini juga harus tuntas dengan cepat, dan aparat intelijen juga harus terlibat."
"Cuma saya menyayangkan ketika bom pertama itu terjadi di KBR68H, terlalu cepat reaksi sejumlah kalangan dengan tafsir-tafsir politiknya. Yang ternyata kan kemudian bom ini juga terjadi di kantor BNN dan rumah Pak Japto, jadi kelihatan memang ini aksi-aksi dilakukan tapi juga ingin membiaskan proses identifikasi target dan tujuan," kata Mahfudz.
Paket bom ke tempat yang di mana Jaringan Islam Liberal berkumpul itu lalu dikaitkan dengan politik. "Bahkan ada yang mengaitkan dengan reshuffle-lah, urusan polisi, bahkan ada yang mengarahkan isunya ke mana," kata Mahfudz.
Dan tafsir politik itu pun terbantahkan. "Ternyata ada (juga paket bom) di BNN dan Japto, ini kan jadi bias lagi. Kalau ini memang agak unik ya. Ada sejumlah bom, dan targetnya acak. Dia tidak menjelaskan satu objek spesifik. Menurut saya yang perlu dijawab apakah ada target tertentu, atau ini upaya menciptakan satu keributan baru di masyarakat. Semacam pengalihan isu," kata Mahfudz.
Mahfudz melanjutkan, ketiga paket bom ini harus segera diungkap agar nanti tak muncul spekulasi. Kalau ini tak terungkap, berarti ini cuma aksi pengalihan isu yang sebelumnya berkembang.
"Menurut saya, sudahlah. Kepolisian, intelijen segera ungkap kasus ini, lakukan proses penyelidikan cepat. Dibuka saja seterang-terangnya siapa aktor di balik ini semua, sehingga nanti terjawab tafsir-tafsir politik terhadap aksi-aksi itu seperti apa."
------------------------
Sumber : vivanews.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sering melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum parpol koalisi. Hal itu untuk mengintensifkan komunikasi yang berlangsung di Setgab. Selama ini, pertemuan dengan Ketua Umum parpol itu belum efektif berjalan.
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
PKS-Taktakan - Meski telah resmi memecat anggotanya yang tertangkap basah berjudi, namun PKS belum menentukan siapa calon yang akan menempati Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kota Gorontalo.
Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, mengatakan pihaknya masih akan membahas PAW untuk menggantikan Darmawan Duming yang telah dipecat. "Yang pasti DPD PKS Kota Gorontalo akan mengirim surat ke DPRD dan mengurus proses PAW secepatnya," kata Adnan, Senin (14/3).
Menurutnya, calon pengganti belum tentu merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak kedua pada Pemilu tahun 2009. PKS akhirnya memecat Darmawan Duming setelah Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPW dan DPD PKS Gorontalo pada 4 Maret 2011.
Darmawan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan menodai dan mencemarkan martabat partai. Darmawan tertangkap basah sedang berjudi bersama sejumlah warga di salah satu rumah di Kota Gorontalo pada beberapa waktu lalu.
Namun, Darmawan bersikeras tidak ikut berjudi dan tidak sengaja singgah ke rumah tersebut untuk mengatarkan baju. PKS membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut.
-----------------------------------------
Sumber : republika.co.id
Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, mengatakan pihaknya masih akan membahas PAW untuk menggantikan Darmawan Duming yang telah dipecat. "Yang pasti DPD PKS Kota Gorontalo akan mengirim surat ke DPRD dan mengurus proses PAW secepatnya," kata Adnan, Senin (14/3).
Menurutnya, calon pengganti belum tentu merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak kedua pada Pemilu tahun 2009. PKS akhirnya memecat Darmawan Duming setelah Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPW dan DPD PKS Gorontalo pada 4 Maret 2011.
Darmawan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan menodai dan mencemarkan martabat partai. Darmawan tertangkap basah sedang berjudi bersama sejumlah warga di salah satu rumah di Kota Gorontalo pada beberapa waktu lalu.
Namun, Darmawan bersikeras tidak ikut berjudi dan tidak sengaja singgah ke rumah tersebut untuk mengatarkan baju. PKS membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut.
-----------------------------------------
Sumber : republika.co.id
 |
| Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum |
JAKARTA--MICOM: Partai Demokrat pernah begitu gencar mendorong Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Pasalnya, kedua partai itu kerap berseberangan dengan garis kebijakan yang diambil Partai Demokrat serta partai pendukung koalisi lainnya. Terutama, setelah keduanya mendukung hak angket mafia pajak di rapat paripurna DPR Februari lalu.
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq |
RMOL. Partai Keadilan Sejahtera menunjuk hidung para politisi muda di Partai Demokrat yang masih terhitung baru menjabat di DPP partai. PKS menyayangkan kader-kader belum matang itu hanya membebani Presiden SBY.
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.
Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."
Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.
Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."
"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).
Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.
"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.
Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.
Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."
Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.
Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."
"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).
Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.
"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.
Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa seperti dipaksa untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam sidang kabinet tentang bidang Polhukam di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
JAKARTA - Pimpinan partai politik (parpol) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyesalkan maraknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
----------------------
Posted : kyw
Sumber : okezone.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menengarai kesepakatan koalisi bakal sulit tercapai dengan rencana revisi kontrak politik parpol pendukung pemerintahan.
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
 |
| Dubes AS Scot Marciel dan Presiden PKS |
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," (Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel)
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq, mengaku belum bisa berkomentar soal laporan Wikileaks yang memuat laporan kawat Kedubes AS dan dilansir dua harian Australia, "Sidney Morning Herald" dan "The Age".
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu." - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaq hari ini menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel di Kantor DPP PKS, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
"Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian." - Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
 |
| Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri (tengah) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud (tiga dari kiri) memperagakan cara menenun kain songket di perajin kasab ketika melakukan kunjungan di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Jumat (23/4/2010). |
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie mengatakan, penilaian kinerjanya hingga kini menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, Salim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan pencopotan dirinya dari jabatan menteri.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
-----------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
Discussions