 |
| Sekretaris FPKS Abdul Hakim |
Menurut Hakim, hal-hal terkait pembangunan gedung adalah wilayah teknis yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikannya. "Jangan sampai ada kesan, anggota dewan ikut cawe-cawe dalam urusan teknis seperti itu." ujar Hakim.
Hakim menyatakan Fraksi PKS sendiri mengusulkan rasionalisasi lembaga Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Selama ini, menurutnya, produk kebijakan yang dikeluarkan BURT kerap menggundang kontroversi di tengah masyarakat.
FPKS mengusulkan BURT dirasionalisasi menjadi lembaga setara Kelompok Kerja atau Pokja dibawah Pimpinan DPR. Keanggotaaan Pokja inipun cukup 9 orang mewakili 9 Fraksi, tidak seperti saat ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang. Rasionalisasi ini, ujar anggota dari Daerah Pemilihan Lampung 2 tersebut, menemukan konteksnya karena di tahun Anggaran 2011, lembaga tinggi DPR
menyerap hanya 0,2% dari total APBN.
Secara bersamaan Fraksi PKS mengusulkan penguatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di DPR. Alasan FPKS, menurut Hakim, karena BAKN merupakan lembaga yang diamanatkan UUDN RI 1945. namun justru kurang merepresentasikan fungsi pengawasan DPR secara maksimal terhadap Anggaran Negara yang mencapai Rp 1.229,5 Triliun.
Idenya, untuk memperkuat fungsi pengawasan anggaran, selain diperkuat lembaganya maka keanggotaannya pun mesti diperluas menjadi setingkat Pansus. "Kami mengusulkan ada tigapuluh perwakilan yang mewakili secara oporsianal dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI," tutur Hakim.(Andhini) [Sumber: metrotvnews.com]
 |
| Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Anis Matta |
"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (25/5).
Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.
Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan, ada empat butir substansi dari kontrak koalisi yang telah ditandatangani partai-partai politik anggota koalisi, pada Senin (23/5).
Keempat butir sunstansi tersebut, pertama, proses komunikasi politik antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden, dan para pembantunya.
Menurut dia, di dalam kesepakatan lama hal ini belum diakomodasi dengan baik sehingga pada kesepakatan baru perihal komunikasi politik itu diperkuat.
"Penjadwalan waktunya secara periodesasi serta agendanya disusun dan dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kesepakatan yang lama," katanya.
Kedua, intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.
Ketiga, tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.
Menurut dia, ruang demokrasi tetap diakomodasi dalam bidang pengawasan dan anggaran yang merupakan fungsi paralemen.
"Pembahasan RAPBN, lesgislasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat maupun rapat lain mekanismenya baku antara pemerintah dan parlemen, harus tetap dijaga," katanya.
Keempat, penjelasan lebih konkret tentang penguatan sistem presidensial.
Ia mencontohkan, kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. (Ant/OL-12) [Sumber: inilah.com]
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik |
"Kalau kami sih husnudzon saja. Melihat dari semangatnya saja seperti yang disampaikan Pak SBY untuk mengkonsolidasi koalisi sehingga pemerintahan efektif," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
Mahfudz membenarkan adanya sanksi terhadap anggota yang kerap berbeda pendapat. Namun sanksi tersebut tidak membuat PKS takut kalau dalam beberapa hal harus berbeda pendapat.
"Soal sanksi memang diatur kalau sudah ada kesepakatan lalu ada yang berbeda pendapat maka keluar koalisi. Tapi PKS bisa menerima itu, karena kebijakan pemerintah kami yakini akan objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional, jadi tidak ada yang perlu ditakuti," tutur Mahfudz.
Tapi tidak menutup kemungkinan PKS akan pada posisi yang frontal lagi, seperti pada saat mengusung angket mafia pajak. Utamanya jika menyangkut kepentingan rakyat yang lebih besar.
"Kalau prinsip, koalisi itu sama dengan kita bekerjasama dalam hal baik dan kita bekerjasama dengan baik. Sepanjang menyangkut kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan ya PKS akan tetap bersuara dan berani berbeda," tandasnya.
Berikut empat butir pokok kontrak koalisi baru :
1. Proses komunikasi politik, antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden dan para pembantunya.
Di dalam kesepakatan lama belum diakomodir dengan baik sehingga di kesepakatan baru itu diperkuat bagaimana komunikasi itu. Penjadwalan waktunya, periodesasi, agendanya, nanti di dalam periode-periode tertentu agenda itu disusun dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur dalam kesepakatan yang lama tidak diatur dengan spesifik, tapi yang baru diatur.
2. Intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.
3. Tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.
Ruang demokrasi tetap diakomodir dalam bidang pengawasan dan anggaran. Itu fungsi tetap parlemen. Pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan RDP. Maupun rapat lain mekanisme baku antara pemerintah dan parlemen, itu harus tetap dijaga, check and balances tetap dipelihara.
4. Penjelasan lebih konkrit tentang penguatan sistem presidensial.
Contoh kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. Tolak ukur menjadi pembantu beliau sebagai menteri pasti kinerja, kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi kontrak kinerja yang disepakati presiden dan kebutuhan organisasi akan selalu berubah tergantung kebutuhan. (van/fiq) [Sumber: detik.com]
 |
| Jazuli Juwaini (tengah) |
“Kita sudah selesai masalah koalisi karena sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai untuk melengkapi persyaratan minimum. Tapi nama partainya belum bisa kita sebutkan. Nanti pada saatnya kita akan umumkan, yang jelas sudah melampaui jumlah kursi,” kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (22/5/2011) kemarin.
Terkait pasangan bakal calon Wakil Gubernur untuk disandingkan dengan Jazuli, Luthfi juga mengatakan sudah memiliki lima nama sedang dalam proses.
“Ada lima nama yang tengah kita lakukan proses fit and proper test serta verifikasi. Ada dari kalangan partai, birokrat, dan non-partisan,” tambah Luthfi.
Luthfi menambahkan, Jazuli sosok yang cocok untuk membawa perubahan Banten kedepan. Selain itu, Luthfi juga menambahkan, Jazuli memiliki latar belakang yang pas untuk menjadi kepala daerah.
“Satu lagi, Pak Jazuli itu sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran) di DPR. Biasanya calon kepala daerah dicari berlatar belakang Banggar karena kemajuan ekonomi tidak lepas dari kebijakan penganggaran,” tambah Luthfi. (Aef) [Sumber: http://www.berita8.com]
 |
| Sekjen PKS Anis Matta |
Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri. Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.
"Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.
Padahal dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, menunjukkan penegakan hukum di Indonesia tak jalan, lanjutnya didampingi Habib Aboe Bakar Al Habsyie, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel. Oleh sebab itu, jangan biarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang, guna menjaga kewibawaan pemerintah, sarannya didamping Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina.
Selain itu, guna kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama terbebas dari jaringan NII yang bisa meresahkan, demikian Anis Matta. Sementara itu, anggota DPR-RI dari PKS asal Kalsel menyatakan syukur, kalau penduduk di dapilnya terbebas dari jaringan NII yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas).
Anggota Komisi III DPR-RI yang juga membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu berharap, penduduk Kalsel yang terkenal religius jangan sampai masuk jaringan NII. "Kita minta warga Kalsel mewaspadai gerakan NII, sehingga bisa terbebas dari jaring mereka," demikian Aboe Bakar. [Sumber: http://www.republika.co.id]
 |
| Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta |
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu sore (15/5/2011).
Wakil Ketua DPR-RI itu optimistis PKS bisa mencapai tiga besar dalam perpolitikan di Indonesia, terutama karena kader-kader partai politiknya ditempatkan di perlemen tingkat pusat. Untuk mencapai target tiga besar nasional atau meraih suara pemilih sebanyak mungkin, PKS mengembangan tiga program utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pendidikan.
Mengenai pelayanan PKS, dia menyatakan, masyarakat sudah banyak mengetahui dan untuk pemberdayaan menargetkan sasaran satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan program pendidikan, antara lain berupaya mewujudkan ketahanan nasional generasi muda.
Anis menyatakan, tahun 2011 merupakan awal pengembangan PKS untuk mencapai target tiga besar tersebut dalam strata politik nasional Indonesia pasca Pemilu 2014.
Walaupun ada gugatan terhadap PKS, Anis menjamin itu tak akan mempengaruhi pencapaian target tiga besar nasional, bahkan bisa lebih memperkuat.
"Karena dalam PKS tak ada individu yang lebih kuat dari pada sistem, tapi sebaliknya sistem bisa membuat individu tersebut menjadi terpuruk," kata Anis. [ant] [Sumber: http://inilah.com]
 |
| Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri |
Hal itu dikemukakan Salim Segaf Al Jufri di sela kegiatan Rakornas Penanggulangan Kemiskinan diBatam, hari ini Sabtu (14/5).
"Ganja merupakan salah satu barang yang dilarang dalam undang -ndang, namun ganja menjadi suatu pengecualian jika dipakai untuk pengobatan”, ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Sementara jika disalahgunakan penggunaannya akan membahayakan kesehatan. Karena itu Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menyatakan ketidak sepakatannya dengan adanya organisasi yang melegalkan ganja tersebut.
Hal itu dikemukakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Batam hari ini. Dikatakannya, apabila dilegalkan ganja tersebut dikhawatirkan disalahguna oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga nantinya akan berdampak sosial.
Dikatakannya saat ini baru Belanda yang melegalkan ganja tersebut, sedangkan Indonesia sebagai negara hukum tentunya ada aturan aturan yang diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap haram.
Menurut Salim Segaf Al Jufri, selama ini kementeriannya telah banyak merehabilitasi korban-korban Napza atau zat adiktif seperti ganja, dan narkoba.
Untuk itu ia menilai dengan sekelompok organisasi yang meminta ganja untuk dilegalkan secara pribadi itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan di Indonesia. (Ria S/Luber/WDA) [Sumber: http://www.rri.co.id]
“Kampanye kami lakukan guna menyampaikan informasi terkait kebijakan serta upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability),” kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, kemarin.
Menurut Mentan, pihaknya menyampaikan keberatan Pemerintah Indonesia terhadap pandangan negatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional serta aturan negara importir yang berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit.
Dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan, Pedesaan dan Perikanan Spanyol, Mentan Suswono menjelaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil System dan perhatian terhadap kriteria lingkungan yang tercantum dalam Renewable Energy Directive (RED) yang berpotensi sebagai Non-Tarif Barrier dalam perdagangan.
Begitu juga ketika bertemu dengan Menteri Pertanian Prancis, Suswono menyampaikan pandangan serupa. “Pemerintah Prancis dapat memahami pandangan Indonesia dan berharap mendapat masukan dari hasil penelitian tentang minyak sawit sebagai evaluasi kebijakan terkait dengan penggunaan sawit di negara tersebut,” tambahnya.
Suswono menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia oleh negara-negara maju yang mengusung isu lingkungan sebenarnya lebih berlatarkan persaingan dagang, bukan semata-mata karena aspek lingkungan. (faisal/B) [Sumber: http://www.poskota.co.id]
 |
| Menkominfo Tifatul Sembiring |
"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).
Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.
"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.
Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.
Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.
"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.
Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.
Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr)
[Sumber: http://www.detiknews.com]
 |
| Hidayat Nur Wahid (HNW) |
HNW menjelaskan biasanya yang memperingati adalah perwakilan negara asing di Indonesia. Sedangkan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
"Untuk apa dia (komunitas Yahudi) memperingati? Apakah dia warga negara Israel. Menjadi aneh, dia bukan warga Israel tapi memperingati kemerdekaan Israel. Ini aneh bin ajaib," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011).
HNW tidak setuju jika komunitas Yahudi di Indonesia membawa-bawa nama hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, perayaan tersebut tidak membawa manfaat bagi bangsa. Bahkan, bisa memicu kontroversi yang bisa menjadi masalah baru.
"Hak asasi manusia bisa berbenturan. Hak asasi manusia harus sesuai dengan Indonesia, ini justru menghadirkan kontroversi, sementara yang diperlukan adalah kesamaan pandang membangun Indonesia ke depan," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, komunitas Yahudi di Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Ibu Kota Jakarta.
"Kami akan menggelar HUT (hari ulang tahun) Kemerdekaan ke-63 Israel pada Sabtu (14/5/2011) mendatang," ujar anggota komunitas Yahudi selaku inisiator acara Unggun Dahana kepada INILAH.COM, Rabu (11/5/2011).
Unggun enggan memberitahu lokasi acaranya untuk menghindari adanya penyusup. Setiap peserta akan berangkat pukul 05.00 WIB. [bar] [Sumber: http://inilah.com]
 |
| Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq |
"Karena Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Mahfudz Siddiq dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.
Selain tanpa manfaat, ajang itu dinilai justru lebih banyak mudaratnya alias tidak menguntungkan. Dan dikhawatirkan akan memunculkan sentimen di kalangan umat muslim Indonesia. Apalagi, katanya, kalau yang menyelenggarakan adalah orang-orang Yahudi.
"Ada tiga alasan, kenapa kegiatan itu akan menimbulkan permasalahan. Pertama karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, negara tersebut masih dianggap sebagai negara penjajah. Ketiga, warga Indonesia sebagian besar adalah muslim," urainya lagi.
Oleh karena itu, dia mengimbau, kepada aparat kepolisian untuk membatalkannya. Sebab, ia meyakini bila acara tersebut tetap berjalan akan timbul konflik.
"Keberadaan orang Yahudi di Indonesia boleh-boleh saja. Tapi kalau merayakan hari kemerdekaan menimbulkan permasalahan. Kalau orang Amerika merayakan kemerdekaan boleh, karena mereka punya hubungan diplomatik dengan kita," jelas Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri DPR ini. [Sumber:http://vivanews.com]
"Cadangan beras ini juga berguna untuk kepentingan nasional," kata Suswono Selasa 11 Mei 2011 di Jakarta.
Kebutuhan cadangan beras negara ASEAN Plus Three (Jepang, Cina dan Korea Selatan) mencapai 720 ribu ton. Hal ini disepakati dalam pertemuan Asean Ministrial on Agriculture and Forestry (AMAF) di Kamboja tahun lalu. Meski begitu kata Suswono kepastian cadangan beras setiap negara akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri Oktober mendatang di Bali.
Besarnya target yang dibuat pemerintah dipercaya akan mendorong peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Luasnya areal tanam menurut dia menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan dalam peningkatan produksi dalam negeri. "Kami tinggal meningkatkan penelitian untuk mendapatkan varietas yang bagus dan produktifitas tinggi," jelasnya.
Suswono juga menyebut target 25 ribu bukan tidak mungkin diwujudkan. Pasalnya perubahan pola musim panen yang terjadi di tingkat petani akan menjaga ketersediaan beras. "Kalau biasanya pada Juni dan Juli kita paceklik sekarang justru tetap ada panen," jelasnya. Alasannya perubahan iklim telah merubah pola tanam petani menjadi menyebar di sepanjang bulan.
Peningkatan produksi pangan petani menurut Suswono sudah terbukti dengan capaian produksi petani. Hingga April pemerintah mencatat produksi pangan petani sudah mencapai 30 juta ton Gabha Kering Giling. Dengan jumlah ini dia optimistis target produksi hingga 70,6 juta ton padi tahun ini akan tercapai. IRA GUSLINA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]
 |
| Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq |
"KPK harus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti PT DGI, keterlibatan elite-elite partai politik," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011).
Mahfudz menduga, KPK saat ini mencoba mengaburkan kasus dugaan suap tersebut. Hal itu terlihat dari perubahan status Mirdo Rosalina Manulang mengenai keterkaitan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.
"KPK mencoba mengaburkan kasus PT DGI. Ini bisa terlihat dari pengakuan atau Rosa yang awalnya menyebutkan atasanya adalah elite politik partai tertentu. Tapi terakhir Rosa mengaku atasanya bukan pimpinan parpol tertentu," kata Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, praktek suap yang terjadi di proyek Kemenpora bisa saja terjadi dalam proyek pembangunan gedung baru DPR mengingat salah satu calon peserta tender adalah PT Duta Graha Indah (DGI).
"PT DGI adalah salah satu peserta tender pembangunan gedung baru. Tidak tertutup kasus dugaan suap juga terjadi di pembangunan gedung baru," kata Mahfudz. [mah] (Sumber: http://nasional.inilah.com)
 |
| Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi DPR RI |
"Saya setuju moratorium dalam artian secara umum itu dihentikan. Tapi kalau ada yang mau melakukan kunker ke luar negeri, dia harus mempresentasikan dulu proposalnya itu dan bisa mempertanggungjawabkan proposalnya," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/5).
Mahfudz yang ketua Komisi DPR RI mengatakan, kalaupun nantinya rencana moratorium itu disepakati, anggaran untuk kunker maupun studi banding ke luar negeri harus tetap disediakan.
"Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu diperlukan satu studi banding atau kunker ke luar negeri yang memang penting, anggaran itu sudah ada dan bisa segera digunakan," katanya.
Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat soal urgensi kunker DPR ke luar negeri, Mahfudz menilai hal itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara anggota DPR dengan masyarakat. Hal itu juga diperparah lagi dengan adanya komunikasi yang kurang baik.
"Saya melihat masyarakat punya persepsi sendiri dan melihat secara negatif. Sedangkan DPR pastilah argumentasinya perlu. Makanya bagi yang mau berangkat harus bisa menjelaskan terlebih dahulu ke publik mengenai rencana tersebut termasuk tujuan dan hasil yang akan dicapai," ujarnya. [TMA, Ant] (Sumber: http://www.gatra.com)
Di Harian Sindo, Bidang perempuan DPP PKS diterima oleh Purwanto, Wakil Pemimpin Redaksi, Djaka Susila, Redaktur Pelaksana, dan Staf lainnya. Sedangkan di Vivanews.com diterima oleh Suwardjono, Managing Editor, Galuh P.Paranti Promono, Marketing Staff dan Umi Kalsum, Editor. Dalam pembicaraannya di kedua media tersebut, Anis Byarwati memperkenalkan susunan kepengurusan dan program kerja unggulan tahun 2011. Selanjutnya, terjadi diskusi yang cukup hangat tapi santai.
Dalam diskusi di Sindo, isu-isu hangat tentang PKS yang menjadi headline di berbagai media massa menjadi pembicaraan. Selain itu, program-program Bidang Perempuan DPP PKS yang berfokus pada ketahanan keluarga juga menjadi perhatian Sindo karena sejalan dengan kiprahnya sebagai Koran keluarga. Yang menarik, dalam kunjungan ke Harian Sindo ini, Bidang perempuan pun mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana melakukan proses penokohan bagi kader-kader perempuan PKS yang kualitasnya baik tetapi belum muncul sebagai public figure. Sementara itu, di Vivanews.com, Bidang Perempuan DPP PKS mendapatkan tawaran kerjasama untuk mengadakan pelatihan bagaimana berinternet secara sehat. Menurut Suwardjono, Managing Editor Vivanews.com, program pelatihan ini telah lama menjadi program di Vivanews sebagai bagian dari upaya mendidik masyarakat. Kerjasama yang ditawarkan kepada Bidang Perempuan DPP PKS adalah berupa pemberian pelatihan secara gratis. Bidang Perempuan hanya menyediakan peserta, tempat, dan LCD. Pelatihan tersebut terbuka untuk siapa saja dan di level struktur manapun. Tawaran tersebut menarik dan perlu ditindaklanjuti.
Di akhir kunjungan, Bidang Perempuan DPP PKS memberikan plakat sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenang. Sambutan yang hangat dan antusias dari dua media ini menjadi inspirasi bagi Bidang Perempuan untuk lebih banyak melakukan berbagai upaya mendekatkan diri dengan media. (NHA) [Sumber: http://pk-sejahtera.org]
Bidang Perempuan DPP PKS pun mengutus Ketua Departemen Ketahanan Keluarga, Anna Mariani Kartasasmita, yang didampingi lima utusan Bidang Perempuan Wilayah (yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan DIY). Selain Indonesia dan Thailand, hadir sejumlah organisasi muslimah dari Malaysia antara lain perwakilan PAS/Partai Islam Se-Malaysia, IKRAM Malaysia, dan ABIM/Angkatan Belia Islam Malaysia.
Dalam sambutan pembukaannya, Dr. Ismail Luthfi menyampaikan pentingnya kesatuan muslimah dalam rangka membentuk ummatan wahidah (umat yang satu). Untuk itu, menurut Ismail, pertemuan di Yala merupakan sarana untuk saling ta’aruf (saling mengenal) di antara muslimah se-rumpun. Selain acara ceramah, pada hari pertama tersebut juga digelar sessi berbagi pengalaman dari beberapa organisasi musimah se-rumpun dalam membangun jaringan.
Hadir dalam sessi ini muslimah PAS Malaysia dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili partai politik; serta IKRAM dan ABIM Malaysia mewakili ranah Lembaga Swadaya Masyarakat. Mewakili PKS, Anna Mariani Kartasasmita, Ketua Departemen Ketahanan Keluarga Bidang Perempuan DPP, mempresentasikan makalahnya. Acaranya diskusi berlangsung hangat.
Memasuki hari kedua, acara kian hangat antara lain pertemuan terbuka di tengah-tengah Yala Islamic University. Hadir sepuluh ribu orang yang mayoritas muslimah mengikuti acara yang bertema “Perpaduan Muslimah, Dasar Kerukunan Ummat”. Sejumlah tokoh masyarakat dan negara tampil memberikan sambutan antara ian Ketua Asosiasi Islam Thailand yang diwakili stafnya, Perwakilan kerajaan Thailand, Rektor Yala Islamic University, Dr. Ismail Luthfi Chapakiya, dan juga pimpinan Thailand Selatan.
Puncak acara hari itu adalah sesi berbagi pengalaman tentang “ Peranan Muslimah dalam membawa perubahan diri, keluarga dan masyarakat ke arah menjadi Khairul Ummah“ yang disampaikan oleh tiga muslimah dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari Malaysia diwakili oleh Doktor Hajjah Hafizah Haji Mustaqim, dari Thailand, Prof. Sauwanee Chitmuad, dan dari Indonesia kembali Anna Mariani Kartasamita, S.H, M.Si menyampaikan makalahnya.
Sebelum secara resmi Prof. Madya Ahmad Umar Chapakiya, Deputy Rector for International Relation Affairs menutup acara Muslimah Relationship Festival, dilakukan deklarasi bersama dalam membangun umat. Subhanalloh, pengalaman yang luar biasa. Semoga keikutsertaan perempuan PKS dalam acara ini semakin memperluas dan mempertinggi semangat untuk terus berkiprah membangun negeri sebagai upaya mencapai peradaban yang kokoh. (NHA). [Sumber: http://pk-sejahtera.org]
Discussions