 |
| Anis Byarwati, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan |
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyebutkan, hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan, Anis Byarwati menyatakan keprihatinan mendalam atas realita tersebut. Dibalik hingar bingar program pembangunan yang dijalankan pemerintah, ternyata masih terdapat jutaan rakyatnya yang terbelakang secara pengetahuan.
"Angka buta aksara di kalangan perempuan Indonesia masih tinggi. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan ada 5,3 juta perempuan Indonesia berusia diatas 15 tahun yang masih buta aksara. Angka itu jelas tidak kecil," jelas Anis dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (30/12/2011).
Menurutnya, angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Artinya, dalam jumlah riil bisa jadi lebih banyak perempuan Indonesia yang buta aksara. Kondisi itu, sambung Anis, disebabkan karena banyaknya perempuan Indonesia yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah. Dan kemiskinan keluarga Indonesia adalah pangkal tak mampunya perempuan Indonesia bersekolah.
Lembaga Internasional, The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008 menyebutkan 70 persen siswa yang tidak bersekolah disebabkan karena ketidakmampuan keuangan.
Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2009 menyebutkan, keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan, seperti biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah.
Laporan Bappenas (2009) juga menyatakan, pada tujuan ketiga dari target sasaran. MDGs (Millenium Development Goals), yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok umur 15-24 tahun dilaporkan telah tercapai. Indeks Partisipasi Gender (IPG), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan melek huruf tersebut, untuk kelompok umur 15-24 tahun hampir mendekati angka 100.
Dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 Provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok umur ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. "Data itu sungguh paradoks dengan laporan MDGs 2010," pungkas Anis. (ful) [Sumber: Muhammad Saifullah - Okezone.com]
Surabaya - Kenyataan bahwa Jatim sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia benar-benar memprihatinkan dan membuat miris kader PKS Jatim.
Ini terkait data yang baru dirilis Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, di Jatim hingga September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.
"Kami terkejut dengan data terbaru itu. Benar-benar membuat miris. Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim," kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini, Kamis (1/12/2011).
Menurut Dwi, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilaku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.
"Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Gampangnya, perzinaan yang semakin terang terangan dan gonta-ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi 'jajan' sembarangan," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka 'jajan' di luar, meski sudah punya istri.
Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Pihaknya termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya terkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya.
"Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dianggap melegalkan perzinaan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS," katanya. [beritajatim.com/INILAH.COM]
 |
| Sejumlah pekerja menjemur ikan asin di Perkampungan Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad (11/9). Saat ini harga ikan asin di Ibu Kota merosot tajam, sekitar 40 persen. (Republika/Aditya Pradana Putra) |
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengaku heran dengan kebijakan di bawah menteri yang baru. Kebijakan tersebut dinilainya tidak pro rakyat. “Kebijakan menteri sebelumnya, Fadel Muhammad sebenarnya sudah bagus dan pro nelayan. Kebijakannya seharusnya kan dilanjutkan,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (1/12).
Jangan-jangan, lanjut dia, ada tekanan dari pihak lain terkait posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau mau impor, sekedarnya saja, karena kita tidak tahu juga kalau ada tekanan dari pihak lain,” katanya sedikit pasrah dengan kebijakan yang dinilainya akan merugikan para nelayan lokal.
Kalau alasan impor ikan dilakukan karena ongkos bahan baku pemindangan jauh lebih murah dibandingkan mendatangkan bahan baku pemindangan dari Indonesia Timur, ia beranggapan alasan itu tidak masuk akal. Kalau alasan itu digunakan, maka seharusnya tata niaga perhubungan yang harus diperbaiki.
“Memang benar kalau biaya impor lebih murah, tapi apakah impor menjadi solusi yang benar dan baik? Coba perhubungan kita diperbaiki mungkin ongkos bahan baku dari Indonesia Timur tidak menjadi mahal dan lebih efisien,” ujar Winarno. [Sumber: REPUBLIKA.CO.ID]
Serang: Pilkada Banten memang sudah berlalu. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Baru-baru ini sebuah video rekaman yang berisi rapat pejabat setempat sedang memberikan instruksi kepada PNS bawahannya menghebohkan warga.
Instruksi pejabat daerah tersebut berisi perintah untuk memenangkan calon Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur. Ratu Atut Chosiyah adalah salah satu calon gubernur yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur.
Rekaman video yang diterima Liputan6 SCTV, Senin (31/10), memperlihatkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten Eneng Nurcahyati meminta bawahannya untuk memenangkan gubernur incumbent Atut. Rekaman ini diperkirakan mulai merebak di media jejaring sosial Facebook dan Youtube, Sabtu (29/10) lalu.
Warga Serang, Ray Munzier menyanyangkan sikap pejabat publik yang terang-terangan memberikan dukungan di kantor dinas terhadap salah satu calon gubernur. Menurutnya, pejabat pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak terjebak dalam politik dukung-mendukung.
Ketika dikonfirmasi, Eneng Nurcahyati bersama para kepala bagian yang ada dalam rekaman tersebut tidak terlihat di kantornya. Termasuk, Kepala Badan Kepegawaian Banten. (ADI/Vin)[Sumber: Ariel Maranoes-Liputan6.com]
Ketua Panwas Pemilukada Banten Haer Bustomi di Serang, Rabu (26/10) mengungkapkan pihaknya sering ditelepon oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan orang yang tidak dikenal setelah menyatakan ketidaknetralan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Muhadi, pada pemilukada Banten. “Saya sering ditelepon baik pada waktu pagi, siang maupun pada saat sore hari. Namun, semua telepon itu tidak saya angkat,” kata Haer.
Haer mengaku akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ditugaskan padanya kendati banyak menerima pesan singkat (SMS) yang mempertanyakan pernyataannya di media terkait tidak netralnya Sekda Banten dan juga pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran pemilukada Banten.
Menurutnya, apa yang dialaminya itu merupakan bagian dari dinamika dan konsekuensi tugas yang diemban oleh para anggota Panwas Banten. Pihaknya juga tetap memikirkan keselamatan dirinya dan anggota Panwas yang lain.
“Kami terpaksa meminta pengamanan ekstra ke Kapolda Banten. Hal ini kami lakukan agar seluruh anggota Panwas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan bisa bekerja dengan tenang. Kami meminta agar Kapolda Banten menambah pengamanan di Kantor Panwas Banten,” katanya.
Secara terpisah, Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan, siap memberikan pengamanan ekstra kepada seluruh anggota Panwas Banten. “Pengamanan terhadap para anggota penyelenggara pemilukada merupakan kewajiban kami. Tanpa diminta pun kami akan melakukan pengamanan,” ujarnya.
Menurut Eko, pengamanan ekstra yang diberikan tergantung tingkat ancaman yang diterima. Polda Banten akan menambah jumlah personil yang berjaga di Kantor Panwas Banten. Bahkan, pendampingan dan pengamanan melekat kepada seluruh anggota Panwas pun bisa dilakukan jika memang ancamannya sangat serius.
Eko meminta anggota Panwas segera melaporkan setiap kali menerima ancaman, baik itu berbentuk SMS maupun telepon langsung. Eko juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan soliditas, serta tidak mudah diprovokasi. “Jangan ancam-mengancam. Kita tetap menjaga ciri khas Banten yang religius,” katanya.
Kapolda mengatakan, prioritas pengamanan pemilukada Banten, yakni lokasi dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemilukada, kantor KPU, kantor Panwas, sarana dan prasarana pemilukada, hingga lokasi atau tempat yang digunakan untuk perhitungan suara hingga tempat pelantikan kepala daerah terpilih. “Kerawanan yang mungkin timbul di antaranya bentrok antara masa pendukung peserta pemilukada pascapengumuman hasil pemungutan suara. Karena itu, kami telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih yang digelar 30 Oktober mendatang, di Kota Serang,” ujarnya.
Sementara untuk pengamanan wilayah Tangerang dan sekitarnya, lanjut Eko, akan dilakukan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan berkoordinasi dengan Polda Banten sebagai penanggungjawab operasi pengamanan pemilukada Banten 2011. [149] [Sumber: suarapembaruan.com]
Usulan pemerintah itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang telah diserahkan ke DPR.
"Kalau semua fraksi itu bersepakat di angka 4 persen, yah PKS no problem karena yang kita tawarkan dari awal antara 3 sampai 4," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Komplek DPR, Kamis (27/10/2011).
Meski demikian, kata Mahfudz, jika tetap masih ada fraksi yang keberatan atas usulan itu, pihaknya bersedia menurunkan ambang batas. PKS berpendapat angka minimal yakni 3 persen.
Menurut Mahfudz, angka 3 persen adalah angka terbaik lantaran berada di titik tengah antara usulan pemerintah yakni 4 persen dengan keinginan beberapa fraksi di angka 2,5 persen.
"Apakah mereka mau bergerak satu langkah ke angka 3. Kalau mau, itu mempermudah. Yang jelas, jangan sampai persoalan ini divoting. Kalau divoting, efek kontraksi politiknya lebih besar," ucap Ketua Komisi I itu.[Sumber: Sandro Gatra, A. Wisnubrata - kompas.com/Kamis, 27/10/2011]
"Itu menunjukkan publik menerima figur PKS yang tenang, rasional, kompeten di bidangnya," kata Anggota Dewan Pakar PKS, Agoes Kooshartoro dalam siaran pers yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Sabtu (29/10/2011).
Namun diakui Agoes, nama Hidayat masih jauh di bawah nama-nama seperti Prabowo, Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Sri Sultan. Namun dengan sosok Hidayat, dinilai memiliki potensi ke depan.
"HNW selaku Ketua BKSAP berperan menggolkan Ketua DPR RI sebagai Presiden Parlemen Islam (OKI) dengan lobi internasional. Ia bukan sosok yang vulgar dan suka ancam-mengancam atau memancing kontroversi," terangnya.
Masih dalam siaran pers yang sama, menurut Direktur CIR, Sapto Waluyo terkait hasil survei, dalam komunikasi politik PKS harus terus memperbaiki diri. Elite PKS jangan memancing keributan dengan partai lain atau ormas tertentu.
Masih ada massa yang belum memutuskan untuk memilih. PKS dalam hasil survei Reform Institute memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sekitar 7,36 persen di bawah Golkar, PD, dan PDIP.
"Ini merupakan warning keras agar elite PKS memperbaiki komunikasi politik yang buruk, karena tidak hanya merusak hubungan dengan partai lain atau ormas, juga menimbulkan kegalauan di kalangan kader atau simpatisan. PKS belum punya basis sosial yang kokoh, mayoritas pemilihnya kalangan urban dan terdidik, sehingga sangat kritis dengan isu dan perilaku kontroversial," ujar Sapto.(ndr/ken)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]
"Itu kompor dari rekan partai lain," bantah politikus PKS Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (29/10/2011).
Kabar yang beredar, kubu di PKS yang ingin keluar dari koalisi diwakili Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dikabarkan juga ada beberapa anggota majelis syuro yang sudah merapat ke kubu Anis. Salah satu pemicunya hilangnya jatah kursi PKS di kabinet, walau ada kabar menyebutkan bahwa sejak lama kubu Anis ingin keluar dari koalisi.
Sedang yang memilih bertahan di kabinet diwakili oleh kubu Tifatul Sembiring dan menteri PKS yang di kabinet, dengan didukung Presiden PKS Luthfi Hasan. Alasan kubu ini bertahan, melihat kondisi PKS lebih realistis untuk terus berada di kabinet.
Sementara posisi Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin yang menentukan belum terbaca. Semua bergantung pada rapat majelis syuro yang akan digelar usai lebaran nanti.
Namun saat dikonfirmasi kabar yang beredar itu, Hidayat membantah. Dia menegaskan, di PKS tidak ada kubu-kubuan. Isu itu hanya dilempar oleh pihak yang tidak suka dengan kiprah PKS.
"PKS tetap solid dan enggak ribut," tegasnya.
Menurut Hidayat, PKS tetap solid karena adanya majelis syuro. Nanti di sana majelis syuro akan diputuskan semuanya. "Kita semua menunggu keputusan majelis syuro," tutur Hidayat yang juga anggota majelis syuro PKS ini.(ndr/lh)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]
Seperti diketahui, Arifinto dan Misbakhun, sudah mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI. Sementara Ustadzah Yoyoh Yusroh meninggal dunia, karena kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu.
Ketiga anggota Fraksi PKS dari Pergantian Antarwaktu (PAW) itu adalah Mardani Ali Sera, berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII ,yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III.
Sementara Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan Muhammad Firdaus.
Pelantikan ketiga orang itu disambut gembira Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal. "Tentunya, kami sangat bergembira. Setelah proses PAW yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, akhirnya mereka dilantik pada hari ini," ujar Kamal.
Pelantikan tersebut, lanjut Kamal, diharapkan akan memberi energi baru bagi Fraksi PKS dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Dia yakin, kehadiran ketiganya nanti akan memberikan sumbangsih yang besar kepada rakyat dan negara ini.
"Kami yakin, kehadiran mereka di panggung DPR akan mengoptimalkan kinerja-kinerja kami selama ini, tak hanya di DPR tapi bagi Dapil mereka masing-masing," pungkas Kamal. [Sumber: Imam Prihadiyoko | Agus Mulyadi | 19/10/2011 - kompas.com]
 |
| Anis Byarwati, S.Ag, M.Si |
Demikian dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS, di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Menurut Anis, dalam setahun terakhir, PKS telah menggerakkan kader-kader perempuannya di seluruh Indonesia untuk aktif mengembangkan berbagai upaya peningkatan ekonomi keluarga, mencerdaskan, dan meningkatkan keterampilan anggota keluarga. Semua upaya itu dilakukan melalui Pos Wanita Keadilan Berbasis Ekonomi dan Pendidikan (Pos WK PPE).
Tak hanya sampai di situ, kader-kader perempuan PKS pun berkomitmen mengokohkan simpul-simpul ikatan dalam keluarga Indonesia melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang diinisiasi dan dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat setempat.
“PKS yakin bahwa berbagai target MDGs bisa dicapai melalui pengokohan keluarga Indonesia. Kekokohan yang dimaksud bukan sekedar kokoh secara spiritual dan mental, tetapi juga kokoh secara ekonomi, terampil, cerdas, berpendidikan, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks”, jelas Anis.
Lebih lanjut Anis mengatakan, untuk memperkuat program-program tersebut, secara resmi akan diluncurkan melalui sebuah acara Launching Pos WK PPE dan RKI, pada Ahad, 16 Oktober 2011, di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Hadir untuk meresmikan acara itu, Presiden PKS, Luthfi Hassan Ishaq, MA; Walikota Depok, DR. Nurmahmudi Ismail dan istri; dan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati, S.Ag, M.Si. Acara launching tersebut juga dimeriahkan dengan aneka lomba dan seminar dengan tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Sejahtera”.
“Kita harus optimis, bangsa ini bisa sejahtera. Dan itu harus dimulai dari keluarga”, tambah Anis.
Walaupun krisis keuangan global 2007/2008 telah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa, yaitu 4-5% setelah krisis dibandingkan 5-6% sebelum krisis (Bappenas, 2010), tetapi bangsa ini tidak boleh pantang mundur. Pemerintah Indonesia secara bertahap bersama-sama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pembangunan sebagai wujud komitmennya mencapai dunia yang lebih adil dan sejahtera.
Jakarta, 15 Oktober 2011
Anis Byarwati, S.Ag, M.Si
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan
"Tapi memang harus dipastikan kewenangan dan sistem kerja kementeriannya. Jangan sampai malah nanti saling mengganjal karena merasa sama-sama memiliki kewenangan dari presiden, merasa punya otoritas, akhirnya tidak koordinasi malah menjadi masalah," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid.
Hal itu dikatakan Hidayat, di sela-sela rapimnas tertutup PKS, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).
"Saya berharap presiden juga sekaligus ketika menunjuk wakil menteri juga memberi kewenangan yang pasti. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana koordinasi dengan menteri supaya tidak terjadi hal-hal yang bikin kagok antara menteri dan wakil menterinya itu," imbuh Hidayat.
Hidayat menambahkan, adanya wakil menteri mungkin adalah strategi Presiden untuk membuat kabinet semakin efektif. Dia berpendapat, ada beberapa pos menteri yang memang memerlukan penguatan.
"Misalnya Menteri Kesehatan, kita tahu beliau sedang sakit. Kemudian Menbudpar mungkin diperlukan sebuah terobosan agar Indonesia kita dikenal dengan baik di dunia internasional. Masak pertanyaannya cuma 'Are you Malaysia?' Kemudian kalau kementerian luar negeri itu saya tidak tahu alasannya. Tapi intinya saya bisa memastikan itu bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan dan memaksimalkan kinerja suntikan baru dengan menghadirkan wakil menteri," papar Hidayat. [Sumber: pk-sejahtera.org/17/10/2011]
 |
| Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS) |
Poin-poin tersebut adalah, Pertama, forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.
Kedua, dalam merespon rencana reshuffle, sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Reshufle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya,” tegas Luthfi.
Namun demikian, PKS berasumsi bahwa reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif kenegarawanan , profesionalisme dan transparansi. Reshuffle juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam menghadapi persoalan-persoalan yang membelit pemerintahan akhir-akhir ini dan asumsi tantangan yang akan datang. Dan hal itu akan sangat mempertaruhkan kredibilitas Presiden.
“PKS akan merespon langkah-langkah reshuffle tersebut secara proporsional pada forum Majelis Syuro, berdasarkan opsi-opsi dan masukan-masukan Rapimnas ini,” tambah Luthfi.
Ketiga, seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun.[Sumber: pk-sejahtera.org/15/10/2011]
Pernyataan tersebut disampaikan pasangan tersebut dihadapan ribuan pendukungnya, pada kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung koalisi PKS, PPP, PBR dan PKNU, di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Minggu (16/10/2011).
"Kami memiliki sembilan janji yang merupakan program unggulan, bisa diwujudkan jika nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Banten agar segera sejahtera," kata Jazuli Juwaini dihadapan ribuan pendukung dan kader serta simpatisan PKS, PPP, PBR dan PKNU.
Sembilan janji yang diusung pasangan calon nomor tiga tersebut antara lain, anggaran untuk pembangunan infrastruktur Rp1 miliar setiap desa, penyediaan setengah juta lapangan pekerjaan, penyediaan 100 persen pendidikan gratis sampai dengan SMA/SLTA, menyediakan satu unit traktor setiap gabungan kelompok tani serta pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan di RSUD kamar kelas tiga.
Pasangan tersebut juga menjanjikan pengadaan sarana olahraga lengkap untuk umum di setiap kecamatan, penyediaan beras untuk masyarakat kurang mampu 15 Kg perbulan tiap kepala keluarga.
Kemudian program unggulan lainnya yakni penyediaan kredit usaha untuk kaum ibu Rp10 juta setiap RW dan bantuan dana pengembangan Rp100 juta setiap pondok pesantren.
"Nanti kita jangan lagi mendengar orang miskin tidak bisa berobat karena tidak ada uang, jangan lagi mendengar orang tidak mampu di Banten tidak bisa bersekolah karena tidak punya duit," kata Jazuli Juwaini.
Pada kampanye yang dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan yang memadati Stadion Maulana Yusuf Serang tersebut, hadir sebagai juru kampanye Sekjen PKS Anis Matta, Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi, Ketua DPW PPP Banten Mardiono, Ketua DPW PBR Sabrawijaya, dan Ketua DPW PKNU Ali Nurdin serta sejumlah juru kampanye lainnya.
Dalam kampanye tersebut, dilakukan juga peragaan pencoblosan nomor urut tiga yang dilakukan langsung oleh Cagub Jazuli Juwaini didampingi Cawagub Makmun Muzakki. Para pendukung, kader dan simpatisan pasangan Jazuli-Zakki juga terhibur dengan penampilan grup musik Wali Band.
(Aef/AT)[Sumber: berita8.com/16/10/2011].
"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).
Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.
Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.
"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).
Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.
Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.
"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].
Ketua Tim Media Pasangan Calon Jazuli-Zakki, Muhamad Arif Kirdiat, mengungkapkan saat acara tersebut ditemukan adanya pembagian bingkisan yang disertai stiker pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano). “Dengan adanya pembagikan bingkisan disertai stiker pada acara tersebut yang dihadiri bupati dan wakil bupati, membuktikan bentuk menyoasialisasikan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon,” kata Arif di Kantor Panwaslu Banten.
Ia mengungkapkan, isi bingkisan tersebut, berupa mie instan, minyak goreng, kerudung, dan stiker bergambar Atut-Rano yang dibagikan di kegiatan sosialisasi Keluarga Berencana (KB). Bukan hanya itu, menurut Arif, pada acara tersebut juga terpasang spanduk bergambar Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. “Atut sedang cuti, tapi ada spanduk bergambar selaku Gubernur Banten,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada laporan ke Panwaslu tersebut, Arif menyerahkan bukti berupa compact disc (CD) yang berisi video kegiatan dan aktivitas pegawai Pemkab Serang membagikan bingkisan yang disertai stiker Atut-Rano. “Kami perkirakan, ratusan bingkisan dibagikan pada acara tersebut,” ujarnya.
Pada kesempaten tersebut, Arif memperlihatkan video kegiatan tersebut dan aktivitas bagi-bagi bingkisan.
Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Tim Media Pasangan Jazuli-Zakki. “Semua bukti sudah kami terima dan akan dipelajari,” ujarnya.
Menurut dia, selaku terlapor adalah Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang, sehingga keduanya sangat memungkinkan untuk diminta keterangan.(haryono/b)[Sumber: www.poskota.co.id]
Surat keterangan tertulis atau klarifikasi atas tuduhan kepada Sekda Banten tersebut diantarkan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan (Asda I) Pemprov Banten, Anwar Masu’d ke Panwaslu yang diterima langsung Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi di Kota Serang, Jumat (14/10).
“Pak Sekda masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga mengutus saya untuk mengantarkan surat keterangan tertulis terkait laporan tersebut,” kata Anwar Mas’ud.
Ia mengatakan, surat keterangan tertulis tersebut berisi penjelasan bahwa tema dalam surat himbauan Sekda Banten ke SKPD dan BUMN untuk pemasangan tema spanduk HUT ke-11 Provinsi Banten, adalah sudah sesuai RPJMD Provinsi Banten hingga 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2010 yakni visi RPJMD tersebut ‘Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa’.
Anwar mengatakan, tema HUT Banten itu ditetapkan pada 23 September 2011 sebelum penyampaian visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada 5 Oktober 2011. “Jika memang Panwaslu membutuhkan keterangan tambahan, Pak Sekda siap hadir memenuhi panggilan Panwaslu,” kata Anwar Mas’ud.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi mengatakan, pihaknya akan segera mengkaji surat keterangan tertulis tersebut, untuk menentukan apakah diperlukan keterangan tambahan langsung atau tidak dari Sekda Banten Muhadi.
“Kami akan segera kaji keterangan tertulis itu. Kami juga sudah meminta kesediaan Sekda Banten untuk hadir di Panwaslu jika dibutuhkan keterangan tambahan,” kata Haer Bustomi.
Diketahui, Panwaslu Banten sudah menyampaikan surat undangan selama tiga kali untuk meminta keterangan Sekda Banten, sebagi terlapor oleh LSM Ampibi atas dugaan sebagai PNS dan pejabat Provinsi Banten tidak netral dalam Pilgub Banten.
Muhadi dilaporkan atas dugaan tidak netral dan terindikasi berkampanye untuk pasangan calon gubernur ‘incumbent’ Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano) karena membuat surat edaran bernomor 2639/26-09 HMSP/2011 yang ditujukan kepada seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) Pemprov Banten dan BUMN.
Isi surat edaran sebagaimana laporan LSM tersebut, Sekda selaku pemerintah Provinsi Banten memerintahkan kepada SKPD dan BUMN untuk memasang ‘baliho’ dan ucapan selamat Hut ke11 Provinsi Banten dengan tema `Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
“Laporan LSM tersebut menduga Sekda tidak netral karena ungkapan ‘Teruskan Pembangunan’ merupakan jargon kampanye salah pasangan calon gubernur,” kata Haer Bustomi.
Oleh sebab itu, kata dia, Panwaslu mengundang Sekda Banten Muhadi untuk mengklarifikasi tema ucapan HUT ke-11 Provinsi Banten tersebut. (haryono/dms)[Sumber: poskota.co.id/14/10/2011].
Mereka mengetuk pintu-pintu rumah yang dilewatinya. Meletakan leaflet didepan pintu rumah warga yang disambanginya. Menempel stiker di tiang2 listrik yang mereka temui. Memasuki gang gang kecil sampai semua rumah dapat disapanya.
Langkahnya lincah, semangatnya lebih panas dari terik matahari yang membuat leher dahaga dan peluh bercucuran. Senyumnya selalu hadir saat berpapasan dengan warga sekitar. Sopan santunnya ditunjukan saat menyapa dan bersalam dengan warga yang bersimpati.
Mereka hanya bertiga ditambah 1 orang anak kecil berbusana rapih juga. Mereka memasuki “kandang” penguasa. Dimana nampak baliho-baliho besar penguasa Banten dan Penguasa Tangerang menghiasi jalan yang mereka susuri. Tak ada rasa cemas dari wajah mereka. Tak ada rasa takut yang nampak dari wajah mereka. Yang tampak begitu jelas dari wajah mereka adalah IZZAH seorang kader dakwah.
Apa yang harus dicemaskan, sementara yang kami sampaikan adalah kebaikan, insyaallah. Apa yang harus ditakutkan, sementara Allah selalu menyertai kita. Itulah mungkin ungkapan yang terbaca oleh kami para ikhwan yang mendampingi, meski para akhwat itu tak mengutarakan alasan kenapa mereka nampak begitu gagah dan berani serta semangat yang tak pernah padam menyebar leaflet, tapi cahaya keimanan mereka mengatakan pada kami. “Tak perlu takut dan tak perlu cemas, jika kita yakin apa yang kita sampaikan adalah dakwah ilallah”
Akhirnya mereka menyerah??
Pada satu titik, mereka akhirnya menghentikan langkahnya! Tak ada lagi langkah-langkah perkasa yang sejak tadi mereka tunjukan seolah menantang siang yang membakar. Tak ada lagi ketuk pintu yang sejak tadi mereka lakukan setiap bertemu rumah yang dilewati. Ada apa?? Lelah sudah?? Ada ancaman yang mengganggu?? Mereka menyerah?? Bukan!! Mereka bukan menyerah!! Mereka berhenti pada sebuah surau berkubah berwarna hijau. Mereka berhenti setelah panggilan adzan memanggil jiwa-jiwa yang ridho pada Tuhannya. Mereka berhenti untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Mereka istirahat untuk menunaikan sholat dzuhur berjama’ah. Tarbiyah membentuk mereka menjadi begitu luar biasa!!
Seusai sholat dzuhur, terdengar obrolan hangat di salah satu rumah warga yang bersebalahan dengan masjid tempat para akhwat itu istirahat. Rumah itu adalah rumah Tokoh/Pembesar FORKABI yang sudah sangat jelas afiliasi politiknya kemana dan kesiapa. Yang jelas afiliasi politiknya bukan ke partai dakwah. Dan terlihat ummahat itu kini sedang berada di dalam rumah itu. Sedang berbincang seru dengan tokoh itu. Menjelaskan siapa mereka, dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dan tentu menawarkan “dagangan” mereka pada orang yang sudah sangat jelas tidak akan membeli “dagangan” mereka.
Justru merekalah yang harus kita DS kan. Begitu yang disampaikan oleh ummahat itu. Tanpa ada rasa takut dan cemas sedikitpun. Jika tadi mereka memasuki wilayah sang penguasa. Kini mereka benar-benar memasuki “kandang” penguasa!! Mereka lama dirumah itu. Nampaknya terjadi obrolan yang lumayan seru dan menarik. Kenapa para ummahat itu sampai berani sepertit itu?? Iman lah yang telah menggerakan hati dan kaki mereka, dakwah yang telah menjadi ruh mereka. Tarbiyah yang telah membentuk mereka. “kapan-kapan silaturrahim lagi ya bu kesini”. Begitu pesan pembesar Forkabi Pinang Tangerang selepas para ummahat itu berpamitan untuk melanjutkan tugas sebagai sales dakwah.
“Selamat berjuang, selamat bertugas ya ibu-ibu.” Kembali tokoh itu memberi pesan saat para ummahat itu meninggalkan teras rumahnya. Nampak terlihat dengan jelas, tokoh itu tersentuh dengan model perjuangan para ibu-ibu PKS.
Siapa yang tak tersentuh dengan perjuangan para ummahat itu?? Ditengah terik matahari yang membakar, mereka berjalan kaki hanya sekedar menyampaikan leaflet dan memperkenalkan kepada warga. “Ini loh calon gubernur dari PKS”. Kader partai mana yang bisa seperti ini?? Yang ikhlas beramal tanpa bayaran, bahkan malah mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Mereka berjalan bukan sekedar 100-200 meter. Tapi 1-3 kilo meter.
Kader partai mana, yang bisa mendatangi dan menyapa, saat “lawan” politiknya sedang kumpul di markaznya, malah didatangi dan diberikan leaflet?? Ini satu kisah lagi yang ditunjukan oleh para ummahat itu. Dengan senyum dan sapaan yang sopan santun, ummahat itu dengan izzahnya sebagai kader dakwah menyambangi sekelompok anak muda dan bapak-bapak yang sedang berkumpul di sebuah markaz. Ummahat itu memberi leaflet. Dan para pemuda dan bapak2 itu hanya menatap “bengong”. Begitulah tarbiyah telah membentuk mereka!!
Satu lagi fenomena yang terjadi saat DS kemarin. Seorang akhwat dengan PeDe nya memasuki kantor salah satu partai berwarna merah. Mengetuk pintu dan memberikan leaflet!!
Tersentuh hati ini pada perjuanganmu ibu-ibu. Tak boleh ada ikhwan yang meremahkan kualiats perjuangan para akhwat. Mereka begitu luar biasa. Bahkan para ikhwan pun belum tentu bisa!!
Entah mengapa, saat itu juga aku jadi teringat dengan saudara-saudaraku yang pergi meninggalkan jama’ah karena sedikit kecewa. Padahal tarbiyah telah membentuk mereka menjadi begitu indah dan perkasa! Tarbiyah telah mencetak para kadernya menjadi kader penuh cinta pada Tuhannya.
Ya Allah istiqomahkan kami untuk tetap dijalan-Mu...matikan kami dalam keadaan cinta pada jalan dakwah ini...amin..[ar][Sumber: Posted by Abu Rafah-www.islamedia.web.id/10/14/2011].
2. Penyediaan 1/2 juta Lapangan Kerja.
3. Penyediaan Pendidikan 100% Gratis sampai dengan SLTA/MA Negeri.
4. Penyediaan 1 unit traktor tiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
5. Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap di RSUD kamar kelas 3
6. Pengadaan sarana Olah Raga untuk umum di setiap Kecamatan
7. Penyediaan beras untuk masyarakat kurang mampu 15kg/bulan tiap KK
8. Penyediaan Kredit Usaha untuk kaum Ibu Rp.10 jt. tiap RW
9. Bantuan Dana Pengembangan Rp. 100 jt tiap Pondok Pesantren
 |
| Tifatul Sembiring |
Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.
Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).
Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).
Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.
Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.
Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.
Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]
Menurut dia, disinyalir masih ada narasumber lain yang merasa tidak diwawancarai pihak penulis buku tersebut. Oleh karena itu, ia membuka posko pengaduan dalam upaya untuk mendidik pihak penulis dan penerbit buku tersebut atau penerbit lainnya agar menempuh prosedur dan proses yang benar dalam menulis buku.
"Membuat buku itu tidak boleh sembarangan, prosedurnya harus ditempuh. Buku itu tidak boleh mengutip kata orang tanpa ada konfirmasi dan wawancara yang jelas, apalagi buku itu untuk dikomersialkan," katanya.
Gola Gong mengatakan, di antara proses dalam pembuatan buku tersebut, seperti dibuat daftar isi, kemudian membuat gambaran isi buku, didiskusikan terlebih dahulu, menyebar permohonan wawancara, setelah wawancara itu diketik, kemudian diserahkan hasilnya untuk dikoreksi, diedit kemudian dicetak, dan setelah itu baru diterbitkan.
Ia menambahkan, sebagai salah satu bukti, dirinya tidak merasa memuji-muji Ratu Atut Chosiyah sudah layak untuk menjadi menteri, sebagaimana dalam tulisan buku tersebut. Ia justru sudah menerbitkan sebuah buku berisi kritikan terhadap kepemimpinan Gubernur Banten tersebut yang berjudul Kado untuk Ratu.
Menurut Gola Gong, buku setebal 190 halaman tersebut berisi kritikan tentang kepemimpinan Atut sebagai Gubernur Banten yang diterbitkan pada 1 Oktober 2011 atau dua hari sebelum HUT Ke-11 Provinsi Banten.
"Buku itu sengaja saya buat untuk kado HUT ke-11 Provinsi Banten yang berisi kritikan dari puluhan penulis buku tersebut. Jadi, tidak mungkin jika di buku lain saya malah memuji-muji," katanya.
Namun, kata dia, untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut, dirinya mengaku siap untuk melakukan mediasi dengan cara berdialog atau berdiskusi serta meminta pihak penerbit menarik buku tersebut. Jika tidak ditempuh dengan jalur tersebut, pihaknya akan menyelesaikan dengan menempuh jalur hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu, (Gola Gong Protes Namanya Masuk di Buku Atut), Ketua FTBM Gola Gong memprotes keras pencantuman namanya di buku berjudul Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik, Komentar 99 Tokoh Nasional dan Masyarakat Banten.
Di buku tersebut, yakni di halaman 95-96 tercantum komentar berjudul "Sudah Layak Menjadi Menteri" yang diatasnamakan dari Gola Gong, lengkap dengan foto dan identitasnya sebagai Ketua FTBM.
"Saya perlu klarifikasi karena saya tidak tahu-menahu dan tidak pernah diminta secara resmi oleh Banten Smart Foundation sebagai penerbit buku tersebut untuk memberi komentar," kata Gola Gong di Serang, Banten, Rabu. [Sumber :ANT | M.Latief | Latief | 8/10/2011/kompas.com].
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)[Sumber: mediaindonesia.com/07/10/2011].
"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.
Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.
"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.
"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.
Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.
"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.
Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.
"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.
"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir. (nvc/lrn) [Sumber: Novi Christiastuti Adiputri - detikNews.com/09/10/2011].
Penilaian itu datang dari mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10)malam. Namun, ketika disinggung siapa pihak yang ia maksud, Hidayat enggan menjawabnya. "PKS justru melihat ada yang menunggangi reshuffle untuk menendang PKS dari koalisi," kata Hidayat. Oleh karena itu, ia mengingatkan, reshuffle harusnya dipikirkan secara matang betul. Pasalnya, menurut dia, bila reshuffle itu tidak dipikirkan secara matang akan menimbulkan kontroversi. "Pak SBY adalah orang yang rasional," ujarnya.
Kendati dia khawatir PKS akan didepak dari koalisi, tetapi Hidayat merasa tak keberatan seandainya dikeluarkan dari kabinet. Malah, katanya, PKS akan lebih percaya diri bila berada di luar kabinet. (ARI)[Sumber: Kristian Ginting - Liputan6.com/08/10/2011].
"Kalau RI-1 dan RI-2 pasti datang juga beberapa menteri juga akan datang, tapi saya belum tahu pasti nama menteri yang akan datang," kata staf Menkominfo, Nur Arif, di Sasono Langen Budaya, Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2011.
Dari pantuan VIVAnews.com, pengamanan di Sasono Langen Budaya sudah mulai diperketat. Sudah tampak kendaraan barakuda dan beberapa Pasukan Pengaman Presiden. Sementara, tamu juga mulai hadir.
Nur Shabarina dipersunting oleh Fathan Qastholani. Bertindak sebagai saksi dari putri Tifatul dalam akad nikah adalah Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata. Sama seperti Tifatul, Suharna juga merupakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Keadilan Sejahtera. Tifatul merupakan mantan Presiden PKS.
Shabrina dan Fathan adalah kawan semasa belajar di Pondok Pesantren Nurul Fikri, Serang. Akad nikah keduanya pagi ini hanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai. Hanya ada beberapa tamu undangan yang berasal dari partai. (adi) [VIVAnews.com].
"Pak Busyro sedang memanfaatkan sentimen publik untuk mengutak-atik sistem hukum kita. Jika kemarin menghindari persidangan dengan komite etik, kini ingin menghilangkan kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK," kata legislator yang akrab disapa Aboe ini kepada JPNN, Sabtu (8/10).
Selain dinilai ingin mengutak-atik sistem hukum, pernyataan Busyro juga mendapat kecaman karena Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini dianggap lupa bahwa terpilihnya dia sebagai pimpinan KPK adalah atas kerja Komisi III DPR RI.
"Semoga Pak Busryo tidak jadi Maling Kundang, kacang yang lupa kulitnya. Kami dulu yang memilih beliau dan mendudukkan beliau jadi Ketua KPK, sekarang malah ingin menghilangkan kewenangan kami," cetusnya.
Dalam aturan mengenai pemilihan pimpinan KPK, DPR melalui Komisi III memang mempunyai hak untuk memilih pimpinan KPK dari beberapa calon yang disodorkan hasil seleksi Panitia Seleksi dibawah komanda Menteri Hukum dan HAM. Jika ingin menghilangkan kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK, maka harus dilakukan judicial review terhadap aturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
"Saya persilahkan pak Busryo menempuh prosedur yang ada, bila ingin mengamputasi kewenangan DPR silahkan ajukan Judicial Review ke MK. Saya yakin beliau sangat paham mekanismenya, jangan asal melemparkan wacana KPK tidak akan lagi dipilih DPR," tegas Aboe.
Ditanya mengenai sikap Busyro yang terkesan reaktif terhadap DPR sejak kisruh pemeriksaan Banggar DPR oleh KPK, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga Busyro sedang panik lantaran citranya di DPR kian menurun.
"Bisa jadi, beliau sekarang sedang ketakutan, sebaba nama beliau tidak populer lagi di DPR, sehingga khawatir nanti tidak terpilih jadi ketua KPK bila pemilihan dilakukan di DPR. Semoga beliau tabah akan keadaan ini dan tidak panik dan reaksioner seperti sekarang," ujarnya. [Sumber: tas/jpnn.com/8/10/2011].
Ada tiga butir pernyataan di plakat deklarasi kampanye damai tersebut. Pertama, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten siap melaksanakan kampanye secara damai, santun, dan bermartabat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, saling menghormati sesama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan ketiga, memberikan pendidikan demokrasi dan politik yang baik kepada masyarakat di Provinsi Banten. [Sumber: Cyprianus Anto Saptowalyono | Marcus Suprihadi - kompas.com | Kamis, 6 Oktober 2011 ]
Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK per 6 Oktober 2006 lalu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 18,160 miliar dengan lokasi paling besar nilainya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak, seperti alat transportasi, Rp 3,931 miliar, harta kekayaan lainnya seperti surat berharga senilai Rp 7,855 miliar.
Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), total kekayaan Ratu Atut Chosiyah per tanggal 8 Juli 2011 mencapai Rp 37,739 miliar. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan pada 6 Oktober 2006 silam yang mencapai Rp 41,937 miliar.
Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar. Sedangkan untuk Jazuli Juwaeni, nilai kekayaannya sebesar Rp 2,789 miliar.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten, Irna Narilta, tercatat memiliki harta kekayaan paling besar. Istri mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 22,605 miliar per 1 Juli 2011, disusul oleh Rano Karno sebesar Rp 13,014 miliar per 25 Juni 2011, dan Makmun Muzakki sebesar Rp 676,653 juta.
“Kami mengumumkan ke publik, baik melalui media cetak maupun ditempel di kantor KPU Banten, untuk rincian harta Irna di antaranya adalah jumlah harta tidak bergerak sebesar Rp 20,704 miliar, harta bergerak sebesar Rp 1,843 miliar,” kata Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, Jumat, 7 Oktober 2011. [Sumber: WASI’UL ULUM - tempointeraktif.com].
Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kontrak politik tersebut berbeda dengan kontrak koalisi beberapa partai yang bergabung dalam koalisi.
"Selain kontrak koalisi dengan beberapa partai lain, ada kontrak khusus PKS dengan Pak SBY. Kontrak politik yang ditandatangani Pak SBY dengan pak Hilmi Aminuddin," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (7/10/2011).
Kontrak khusus tersebut, kata Hidayat, disepakati saat deklarasi pencalonan Presiden SBY dengan Boediono. "PKS tetap komitmen dengan kontrak koalisi itu," kata Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menepis adanya kontrak khusus partai koalisi antara Presiden SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan tipikal presiden yang suka "main belakang".
"Ini mengesankan Pak SBY main belakang. Pak SBY bukan tipikal main politik belakang," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2011). [bar][Sumber: Oleh: Marlen Sitompul - inilah.com]
 |
| Heri Hendrayana Haris (Gola Gong) |
"Saya tidak pernah diwawancarai, apalagi bicara soal materi sebagaimana yang dikutip pada buku tersebut. Jika pihak penerbit tidak meminta maaf secara terbuka di media dan menarik buku dalam peredaran, maka saya atas nama Forum Taman Bacaan Masyarakat akan menempuh jalur hukum," kata Gola Gong di Rumah Dunia (RD) Kota Serang, Rabu (5/10/2011).
Ia mengatakan, jika penerbit tidak menghapus komentar dirinya yang ada dalam buku tersebut atau meminta maaf di media massa, pihaknya berencana menggugat penerbit Banten Smart Foundation (BSF) yang telah menerbitkan buku tersebut yang dibagikan saat rapat paripurna DPRD Banten dalam memperingati HUT ke-11 Provinsi Banten.
Ia mengatakan, penerbit BSF yang menyertakan komentarnya dalam buku tersebut di halaman 95-96 berjudul "Sudah Layak Menjadi Menteri" merupakan pencemaran nama baiknya.
Oleh karena itu, jika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pihak BSF tidak mengklarifikasi masalah tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Prosedur pembuatan buku tersebut saya kira tidak ditempuh. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan jika seseorang ingin menerbitkan buku, seperti surat kesediaan saya untuk ikut berkomentar dan konfirmasi saat buku masih menjadi manuskrip," katanya.
Ia juga menambahkan, buku tersebut dicetak pada Mei 2011, tetapi disebar bertepatan dengan HUT ke-11 Banten tanggal 4 Oktober 2011.
"Informasi yang saya peroleh, buku itu disebarkan di lobi ruang sidang paripurna kantor DPRD Banten. Jelas ini ada maksud tertentu dengan buku itu," kata penulis novel yang juga dikenal sebagai budayawan Banten tersebut.
Dalam buku Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik yang berisi komentar 99 tokoh nasional dan masyarakat Banten, Gola Gong sebagai Ketua FTBM se-Indonesia menyampaikan komentarnya tentang Ratu Atut Chosiyah.
Selain Gola Gong, beberapa nama yang merupakan tokoh Banten juga menyampaikan komentarnya, seperti Sam Rahmat (Ketua DPW Nasional Demokrat), KH Muhtadi Dimyati, KH Fathul Adim, Prof Sibly Sarjaya LML (Rektor IAIN Banten), dan Herry Rumawatine (Ketua DPRD Kota Tangerang).
Sementara tokoh nasional yang menyampaikan pendapatnya dalam buku tersebut, di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta), Ruhut Sitompul, serta sejumlah artis ibu kota dan tokoh lainnya dari partai politik.
Direktur Eksekutif Banten Smart Foundation, Faisal Rizal, membantah jika pendapat tokoh dalam buku tersebut tidak ada konfirmasi. Pihaknya mengaku sudah membuat tim untuk menginformasikan ke semua narasumber yang dimuat dalam buku tersebut. [Sumber: Jodhi Yudono - kompas.com | Jumat, 7 Oktober 2011].
"Prinsipnya PKS istiqomah mendukung pemberantasan korupsi," kata Hidayat saat dihubungi detikcom, Jumat (7/10/2011).
PKS tetap komitmen dengan pemberantasan korupsi. PKS juga berkepentingan dengan upaya memajukan KPK. "PKS di garis terdepan untuk menguatkan kewenangan KPK," terangnya.
Dia meminta agar ide pembubaran KPK yang disampaikan Fahri Hamzah tidak digeneralisir kalau itu menjadi suara PKS. "PKS bukan hanya satu orang," imbuhnya.
Hidayat menambahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya juga mau menerima kritik. Tentu kritik harus tetap dilakukan kepada KPK sambil meningkatkan kinerja kepolisian dan Kejagung.
"Dalam waktu yang bersamaan kepolisian dan kejaksaan kinerjanya juga harus ditingkatkan," tuturnya. (ndr/vit) [Sumber: Indra Subagja - detikNews.com]
Ratusan anak rata-rata usia sepuluh hingga belasan tahun tiba-tiba terhenti dari permainan yang panitia PKS Family Gathering fasilitasi. Perlahan mereka bersama para orangtuanya beranjak menuju depan panggung berukuran 12x8 meter untuk mendengarkan orasi pejabat tinggi PKS, dia adalah Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq.
"Yang harus diwaspadai di tengah remaja dan keluarga saat ini adalah maraknya media punishment (penghakiman oleh media)," tegas Luthfie dengan suara lantang ke arah tamu yang hadir, di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (2/10).
"Hati-hati, jangan terlalu cepat percaya terhadap pemberitaan media massa yang memberitakan umi, abi, atau teman umi abi kalian," sambungnya lagi.
Kekhawatiran dari yang disampaikan sang presiden partai ini bukan tanpa alasan. Ambil contoh beberapa kader partai berurusan dengan masalah hukum dan tindakan tak terpuji. Sebut saja Misbakun yang terjepit kasus LC bodong, istri bekas Wakapolri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti, yang belum jelas jejaknya sejak ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Deputi Gubernur Senior BI, anggota Komisi V Arifinto yang tertangkap basah jepretan kamera wartawan yang tengah asyik masyuk menonton film porno di tengah rapat paripurna, dan teranyar Tamsil Linrung yang tengah diperiksa KPK terkait isu mafia anggaran di Badan Anggaran DPR RI.
"Jangan sampai pada pemberitaan yang masih tanda tanya bisa menganggu hubungan antar tetangga, keluarga, dan timbul saling tidak percaya," jelas Luthfie.
Bagi PKS menjaga mindset sebagai partai bersih dan mengandalkan soliditas antar mesin partai adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dia berharap dengan PKS Family Gathering mampu merekatkan tali percaya antar kader di tengah kepungan pemberitaan yang terus menyorot kadernya.
"Tantangan utama adalah menghilangkan rasa percaya anak terhadap media. Jangan sampai ada rasa tidak percaya antara anak dan orangtua, teman, atau kader lainnya," katanya.
Dalam orasinya dia menambahkan, di partai lain bisa jadi sesuatu hal yang biasa bila ayah, ibu, anak, saudara, bahkan pembatu memilih partai yang berbeda-beda.
"Tetapi khusus untuk PKS hanya satu kata berjuang hingga titik darah penghabisan. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan politik sejak dini," ujar Luthfie. (ahy/fiq) [Sumber: Andri Haryanto-detikNews]
 |
| Mahfudz Siddiq (Wakil Sekjen DPP PKS) |
Selain itu, laporan kepada presiden juga dinilai tidak etis. Semestinya KPK langsung mengusut jika memang ditemukan indikasi penyimpangan di tiga kementerian tersebut, bukannya melaporkan kepada presiden.
"Kalau memang ada indikasi penyimpangan di kementerian itu, usut saja. Ini kok justru melaporkan ke presiden," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (2/10).
Pekan lalu, KPK melaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan Kementerian Agama (Kemenag) ke presiden.
KPK menilai tiga kementerian tersebut perlu memperbaiki tata kelola keuangan serta sistem yang lebih transparan.
Mahfudz Siddiq menilai, tindakan KPK itu makin nyata menunjukkan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum. Selain itu, dia juga menilai ada nuansa politis.
"KPK itu lembaga independen. Bahkan KPK lebih berkuasa dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi, tidak ada urusan koalisi atau oposisi terhadap KPK," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris FPPP M Arwani Thomafi mempertanyakan dasar dan motif pelaporan KPK.
"Mengapa hanya tiga kementerian? Itu perlu dipertanyakan oleh Komisi III. Apakah kementerian yang lain sudah clear?" tanya Thomafi.
Kakap Aman
Menurutnya, tindakan KPK perlu dicermati. Sebab bila KPK tidak kunjung berani menyentuh kasus-kasus kakap, maka secara tidak langsung lembaga tersebut memberikan pelajaran kepada rakyat bahwa korupsi yang besar itu aman dan tidak akan tersentuh hukum.
Kritik juga dilontarkan Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Pohan berpendapat, KPK sudah mandul sejak awal didirikan.
"Kalau tidak mandul, kasus BLBI, Lapindo dan lain-lain sudah terungkap," kritiknya.
Dia membantah SBY sengaja menutup-nutupi agar kasus yang ditangani oleh KPK mandek.
"Kalau KPK tidak menemukan bukti, tidak bertaji atau apa pun, jangan SBY yang dipojokkan," tandasnya.
Dia menilai, ada kontradiksi ekspektasi terhadap KPK. Di satu sisi ada harapan kepada KPK, di sisi lain muncul tuduhan-tuduhan.
"Jika ada yang tertangkap atau akan ditangkap KPK, menuding ke sana kemari. KPK dituding, SBY juga dituding," keluhnya.(H28,J22-43)[Sumber: suaramerdeka.com]
Fahri mengaku heran dengan sikap yang diambil KPK. Pimpinan KPK yakni Chandra M Hamzah dan Ade Rahardja pernah menemui M Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.
"Kalau ketemu Nazaruddin saja mau," sindirnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Banggar dan KPK, rencananya digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2011) siang. KPK tidak bisa datang demi menjaga kredibilitas.
"KPK sedang menyelidiki kasus yang ada di Kemenakertrans dimana diantaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar (Badan Anggaran)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada INILAH.COM.
Sikap penolakan KPK tersebut makin memanaskan perseteruan antara KPK dan Banggar DPR. Usai diperiksa KPK pada Jumat (23/9/2011), Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2012.
Tidak hanya itu, Banggar juga tidak mau memenuhi panggilan KPK untuk yang kedua kalinya. Dua Wakil Ketua Banggar DPR Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung enggan dimintai keterangan karena belum terima surat panggilan.
Terlepas dari aksi balas balas dendam Banggar dan KPK. Jika penolakan KPK untuk memenuhi undangan pimpinan DPR dikaitkan dengan pimpinan KPK bertemu dengan Nazaruddin, boleh dibilang kurang tepat.
Ketika Chandra dan Ade bertemu Nazaruddin pada 2009, kasus yang berkaitan dengan Nazaruddin belum diselidiki penyidik. Artinya, saat itu Nazaruddin tidak berstatus sebagai tersangka ataupun saksi. [bar][Sumber: Oleh: Agus Rahmat, www.inilah.com/29/9/2011]
“Akibatnya demokrasi hanyalah menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan dari dan diantara kaum borjuis semata,” tutur Gandung Ismanto seperti diberitakan Bantenpost.
Menurutnya, demokrasi di Banten hanya melahirkan aristokrasi dan dinasti-dinasti politik baru, persis seperti kekhawatiran Aristoteles dahulu bahwa, “Where some people are very wealthy and others have nothing, the result will be either extreme democracy or absolute oligarchy, or despotism will come from either of those excesses”.
Demokrasi di Banten belum dibangun di atas masyarakat yang merdeka dan sejahtera, serta prosesnya yang hanya prosedural dan mengesampingkan substansi, pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin karbitan yang tidak kredibel dan berintegritas baik.
“Inilah bukti nyata dari tesis Chesterton (1931) bahwa 'Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means government by the badly educated.' Bahkan Lebih dari itu, Bernard Shaw (1903) membenarkan, bahwa 'Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.',” tuturnya.
Itulah sebabnya mengapa distorsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sangat besar, cetus Gandung, hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada teramat mahal untuk memanipulasi citra di hadapan rakyat.
Dicontohkan Gandung, untuk membeli dukungan partai, ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan membayar setiap suara pemilih, bahkan mungkin membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum untuk mengamankan kepentingan politiknya.
”Atau dengan kata lain memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara, serta berbagai modus politik menghalalkan segala cara lainnya yang telah dianggap sebagai kelaziman, padahal sesungguhnya di hadapan Allah adalah kezaliman yang sungguh sangat nyata,” jelasnya. [mah][Sumber: inilah.com]
 |
| KH. Jazuli Juwaini (Cagub Prov. Banten) |
Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.
”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.
Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.
Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.
Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.
Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.
”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli. [Sumber: Imam Prihadiyoko, Agus Mulyadi, kompas.com/27/9/2011]
Discussions