PKS Drangong

PKS Taktakan - Jakarta - PKS membuat gebrakan baru. Partai ini membuat aturan baru yang melarang presiden, sekjen dan ketua majelis pertimbangan partai (MPP), untuk maju menjadi caleg.

"Mengenai calon anggota DPR ini diputuskan dalam rapat pimpinan. Presiden partai, sekjen dan ketua MPP tidak dicalegkan. Kita sudah mengambil keputusan," ujar Sekjen PKS Taufik Ridho dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 1 Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9/4/2013).

Dasar pertimbangan dalam keputusan itu, kata Ridho, adalah agar kader yang menjabat di partai tidak terbagi konsentrasinya dengan jabatan publik. Ridho mengatakan PKS akan menjunjung azas pemisahan.

"Agar fokus menjalankan tugasnya dan memisahkan antara pekerjaan yang sifatnya mengayomi publik dan struktural," ujar Taufik.

Kebijakan PKS ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Anis Matta terpilih menjadi presiden partai yang baru menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mundur karena tersangkut kasus korupsi daging sapi di KPK. Begitu terpilih menjadi presiden partai, Anis meninggalkan posisinya sebagai wakil ketua DPR.

Sumber: http://news.detik.com/read/2013/04/09/124259/2215335/10/pks-presiden-sekjen-dan-ketua-mpp-dilarang-nyaleg?9922022

PKS Taktakan - Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan detil calon anggota legislatif usungan partai tersebut. Pengumuman disampaikan Sekretaris Jendral PKS Muhammad Taufik Ridho di Ruang Pleno F-PKS, Selasa (9/4) siang.

Jumlah keseluruhan Caleg pusat adalah 487 calon yang terdiri dari 302 calon laki-laki (62 persen), 185 calon perempuan (37,99 persen). "Semua Dapil, ada 77 Dapil dipenuhi semua. Tidak ada Dapil kosong," ujar Ridho.

Sedangkan untuk strata pendidikan, Caleg PKS terdiri dari SMA 5 persen, S1 53 perssen, S2 32 persen, dan S3 15 persen. "Rata-rata usia, 30-40 tahun 35 persen, 40-50 tahun 55 persen, 50-60 tahun 10 persen," ujar Ridho.

Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/09/1/145202/Caleg-PKS-Didominasi-Usia-Produktif

Jakarta (12/2) - Puncak konsolidasi struktur pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat pusat dilakukan di Karangasem, Bali, melalui kegiatan Arung Jeram (rafting) di Sungai Telaga Waja, Selasa (12/2) pagi. Sekitar 100 orang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) mengikuti kegiatan arung jeram yang menempuh jarak 16 kilometer. Presiden DPP PKS M. Anis Matta memimpin langsung acara konsolidasi struktur PKS pusat tersebut.


Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan lebih lanjut, setelah kegiatan ini, pengurus akan kembali ke Jakarta untuk fokus menghadapi kerja-kerja pemenangan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. “Yang terdekat, PKS telah menargetkan untuk menang di Pemilukada Jawa Barat pada tanggal 24 Februari ini,” ujar Mardani.

Kegiatan arung jeram dipilih, menurut Mardani, karena kegiatan ini membutuhkan kerjasama yang baik, kekuatan fisik dan juga strategi untuk melewati jeram-jeram yang menghadang. “Ini cocok dengan kondisi PKS saat ini yang tengah mencoba melewati cobaan-cobaan politik. Kita akan hadapi dengan tidak meninggalkan unsur fun, seperti amanat Presiden PKS agar kita tidak kehilangan kebahagiaan” tutur doktor teknik mesin lulusan Universiti Teknologi Malaysia ini.

Menurut Mardani, Presiden PKS Anis Matta adalah seorang trainer di bidang pengembangan kepribadian. “Anis Matta ingin memastikan bahwa pengurus PKS seluruhnya siap untuk menjalani hari-hari panjang penuh kerja keras hingga Pemilu tahun 2014 untuk mengejar target 3 besar,”pungkas Mardani.

Sumber: http://www.pks.or.id/content/arung-jeram-gaya-pks-konsolidasi-struktur

JAKARTA - Tiga bulan sebelum Letjen TNI (Purn) ZA Maulani meninggal dunia pada 2007, Kepala BIN (BAKIN) di era Presiden Habibie ini memberi informasi dan catatan penting dalam sebuah pertemuan.
Kepada yang hadir Maulani mengungkap bahwa intelijen asing yang berkomplot dengan pihak internal (dalam negeri) tengah intens “menggarap” ormas/partai Islam tertentu yang dianggap radikal atau dinilai memiliki pengaruh besar dan diprediksi menjadi partai masa depan.

“Operasi intelijen” ini, menurut Maulani, bertujuan untuk melemahkan ormas/partai Islam tertentu. Ada tiga ormas Islam yang dibidik kala itu dan satu partai Islam yang dinilai ke depannya memiliki pengaruh besar sebagai kekuatan politik Islam alternatif, jika tak segera dikebiri.

Menurut Maulani yang juga sangat dibenci Amerika, partai Islam yang dia maksud menjadi perhatian AS dan sekutunya. Rupanya Barat sangat khawatir dengan perkembangan partai yang pernah disebut fenomenal ini. Karena itu, bagaimana caranya agar partai ini dilemahkan, dibonsai dan dikerdilkan.

Menurut Maulani kala itu, ada tiga modus yang bertujuan melemahkan kekuatan ormas/partasi Islam tersebut. Pertama, membikin konflik internal yang target akhirnya menjadi pecah belah. Kedua, membuat citra/imej ormas/partai Islam tersebut menjadi buruk di mata publik. Ketiga, mengarahkan oknum pengurus/petingginya menjadi tergoda dengan dunia.

Maulani menjelaskan, sesungguhnya tak ada ormas/lembaga/partai Islam yang steril—khususnya yang dianggap radikal. Umumnya disusupi. Penyusupan ini tentu untuk lebih memudahkan pelemahan ormas/partai Islam yang dimaksud.

Modus pertama, membuat konflik di internal ormas Islam tertentu. Setidaknya ada 3 ormas Islam—setelah 2007—yang dengan tajam dilanda konflik internal. Satu ormas Islam akhirnya harus merelakan sejumlah pengurus dan anggotanya bedol desa alias keluar dari organisasi. Sedang ormas Islam lainnya pecah dan pecahannya melahirkan organisasi baru.

Modus kedua, membuat ormas Islam satunya lagi menjadi bulan-bulanan yang terus dicitrakan buruk. Sementara terhadap partai islam yang dibidik, “operasi intelijen” agak sulit membuat konflik atau menciptakan imej buruk. Pertama, partai  ini dinilai solid, tidak mudah mengacak-acaknya. Kedua, partai yang dimaksud selama ini pertahanannya cukup kuat, segenap pengurus dan kadernya sangat menjaga citra baiknya di hadapan publik.

Walhasil, dari sisi mengarahkan partai ini ke dalam konflik internal dan merusak imejnya  tak semudah mengacak-acak dua ormas Islam seperti tersebut di atas. Karenanya, modus ketiga, mengarahkan oknum pengurus tertentu  dalam partai Islam ini untuk “silau” dengan dunia dengan cara memberi proyek, misalnya, ternyata cukup jitu.

“Operasi” ini meyakinkan bahwa pasti orang punya kebutuhan dalam hidup. Orang-orang yang lemah dan lebih cenderung pada dunia akan lebih mudah untuk dirasuki—disadari atau tidak—akhirnya berada dalam kubangan pragmatisme. Jalan “operasi” seperti ini dengan mudahnya dilakukan oleh musuh-musuh Islam.


 Oknum atau orang-orang tertentu yang di hati dan jiwanya memiliki penyakit yang disebut dalam hadits Nabi sebagai “al-wahn”—cinta dunia benci mati—ternyata bukan saja menggiring pelakunya menjadi mabuk dunia, tetapi bahkan bisa membuat imej buruk dan distrust (hilangnya kepercayaan) publik secara bertahap terhadap partai dan petingginya—yang ujung-ujungnya melahirkan konflik.

Benar, akhirnya partai ini pun tak lepas dari konflik internal. Ada yang dipecat, ada yang mundur. Ada yang tak terima dipecat sehingga menuntut dan berujung ke pengadilan. Dua kubu berseteru, baik secara langsung maupun lewat SMS dan bahkan via media sosial.

Akhirnya partai yang selama ini dianggap solid, tak mudah  dipecah belah, jebol juga pertahanannya.
Selesaikah “operasi” ini? Belum. Meski dalam sejumlah survei dinyatakan suara partai ini anjlok, lantaran berkurangnya kepercayaan, namun kelompok Islamfobia yang turut cawe-cawe dalam  “proyek” ini masih belum puas.

Ocehan-ocehan 1 atau  2 petingginya yang dinilai tak mencerminkan Islam makin menambah deret banyak pihak, kader atau simpatisan, yang angkat kaki dari partai ini.

Kini, dengan kasus terbaru yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masih belum puas juakah “operasi intelijen” yang  telah “berhasil” membuat hasil survei memelorotkan suaranya?
Nyatanya “operasi” ini tak berhenti  sampai di sini. Bahwa orang-orang partai ini tak jua tersentuh korupsi, agaknya mengundang rasa penasaran. Selama cap koruptor belum menempel pada partai ini sebagaimana partai lainnya, “operasi” ini dianggap belum sempurna.

“Operasi” ini harus “menggarap” orang-orang tertentu dalam partai dan yang terkait dengan partai untuk dipancing. Hanya orang-orang atau figur yang memiliki potensi  dan kecenderungan hubbud dun-ya wakarahiyatul maut (cinta dunia benci mati) yang bisa digoda dengan dunia dan isinya. Tak tanggung-tanggung, orang kedua di partai ini, yakni presidennya, terjerembab dalam tudingan suap izin quota daging sapi impor.

Umumnya para petinggi dan pengurus serta kader-kader partai ini baik, lurus, dengan ghirah dan gairah Islam yang tinggi, tetapi segelintir orang telah membuat partai dakwah ini menjadi terpuruk tanpa ada sanksi terhadap mereka.

Inilah yang dijadikan bibit dan bahan “operasi” berikutnya. Sudah lama perangkap dan jebakan dipasang. Tapi rupanya selama ini belum bisa “dieksekusi” untuk memerangkapnya. Padahal vokalitas dan kritik tajam yang dianggap tak sejalan dengan yang namanya Setgab Koalisi kian menyebabkan partai ini harus segera dibonsai.

Lalu, sejumlah kasus yang menimpa beberapa pesohor dan petinggi negeri ini, dari Century, Hambalang, BLBI, dan lainnya, terakhir kasus manipulasi pajak keluarga SBY yang diungkap pertama kali oleh The Jakarta Post, Rabu (30/1/2013), memaksa kasus suap daging sapi impor yang sudah lama disiapkan untuk dimunculkan, sebagaimana dikatakan Prof Dr Tjipta Lesmana.


Menurut pengamat politik ini, kasus suap daging impor ini disinyalir untuk menutupi sederet kasus yang tadi disebutkan—terutama kasus terakhir: manipulasi pajak keluarga SBY.

Hanya, memang, entah lantaran digarap terburu-buru karena mengejar waktu atau seperti dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Ash-Shiddiqie adanya faktor kebodohan (rakyat merdeka online, 31/1/2013), proses penetapan tersangka hingga penangkapan dan penahanannya pun tampak janggal di mata publik.

Jimly khawatir keberanian KPK ini karena didasari atas kebodohan. Kalau sampai pedang keadilan diserahkan kepada orang bodoh, menurutnya, itu sangat berbahaya.

“Jangan sampai begitu. Menegakkan keadilan itu kan sebagian juga seni. (Luthfi) belum diperiksa kok dijadikan sebagai tersangka. Mbok ditunggu seminggu kalau memang ada alat bukti. Ini kan soal kecerdikan. Jadi ini penegak hukumnya agak bodoh. Bisa karena bodoh, bisa karena goblok…,” tandasnya.

Ya, seperti disebut tadi, entah karena diburu waktu yang mengharuskan skenarionya seperti itu atau faktor kebodohan seperti dikatakan Prof Jimly, yang terang ada beberapa hal yang janggal.

Pertama, KPK mengaku sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa akan ada transaski (suap) pada Selasa (29/1/2013) siang di kantor PT Indoguna Utama.

Pertanyaannya, kenapa kemudian KPK tidak menangkap langsung saat transaksi suap terjadi? Bukankah ini lebih meyakinkan? KPK malah melakukan penangkapan pada malam hari di saat penerima suap (AF) tengah berada di sebuah hotel bersama seorang wanita yang belakangan diketahui mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta.

Kedua, ada penilaian publik, bahwa skenario yang mengandung unsur cewek cantiknya dalam “operasi” ini harus dimunculkan.  Andai KPK menangkap saat transaksi suap berlangsung, maka dipastikan tak ada berita AF ditangkap saat berdua dengan seorang wanita cantik di dalam kamar hotel dengan busana minim.

Beberapa satsiun televisi berulang-ulang memutar dan memberitakan soal perempuan cantik ini. Bisakah kita menepis dugaan bahwa unsur perempuan cantik ini dalam rangka makin mendramatisir beginilah partai Islam!

Citranya makin hancur. Ada pesan yang ingin diblowup dalam episode di bagian cerita ini, yakni: lha, partai dakwah, sudah kena kasus suap, eh malah ada unsur ceweknya pula. Imej tentu kian buruk. Itu pesan khususnya.

Jadi, kembali pada pertanyaan, mengapa ditangkapnya harus di hotel, bukan pada saat transaksi suap berlangsung, sebagaimana dilakukan KPK selama ini (tertangkap tangan)?

Ketiga, ini juga jadi pertanyaan banyak pihak, Luthfi Hasan tidak tertangkap tangan, tapi kenapa langsung dijadikan tersangka? Yang sudah-sudah langsung jadi tersangka saat tertangkap tangan memberi dan menerima suap, sementara Luthfi Hasan tidak ada saat transaksi suap terjadi.

Keempat, siapa sebenarnya AF penerima suap dari pimpinan perusahaan pengimpor daging sapi itu? AF disebut-sebut kurir dan orang dekatnya Luthfi.  Tentu agak risih mendengar partai Islam kok kadernya mau disuguhi cewek yang kini disebut sebagai gratifikasi seks?

Namun Hidayat Nur Wahid menyebut AF bukan anggota atau kader PKS. Mantan Presiden PKS ini juga menyebut ada konspirasi terhadap PKS. Lantas, siapa yang menskenariokan AF dekat dan sebagai orang kepercayaan Luthfi? Sejak kapan penggarapan ini berlangsung?

Dan sepertinya “operasi intelijen” sebagaimana diinformasikan Alm ZA Maulani itu sejak 2007 sampai sekarang “berhasil” melemahkan, membonsai dan mengerdilkan partai ini, sehingga urung menjadi partai Islam yang memiliki pengaruh dan harapan umat, setidaknya untuk saat ini, wallahu a’lam ke depannya.

Namun seburuk apapun partai ini, ia pernah menjadi harapan banyak umat Islam. Ia pernah menjadi alternatif dalam politik keumatan di tengah penilaian bobroknya partai-partai sebelumnya.


 Maka, badai pahit yang tengah melanda partai ini sudah seharusnya dijadikan pelajaran, introspeksi dan evaluasi untuk perjalanan ke depan yang lebih baik.

Mampukah partai ini mengembalikan trust publik seperti sebelumnya? Tentu, itu kembali pada pengelola partai ini, sejauh mana komitmen ke-Islam-an itu merasuki jiwa dan relung-relung mereka dan menjadikannya sebagai benteng kehidupan yang menghantarkan para kader dan simpatisannya ke dalam gerbang Indonesia yang lebih luas.

Dan, sejauh mana pula keberpihakan pada umat dan bangsa mayoritas Muslim ini sungguh-sungguh dirasakan, dan akhirnya dengan Visi Islamnya memiliki komitmen menegakkan Islam dan memperjuangkan Islam sebagai sistem dalam kehidupan bernegara, pemerintahan, bermasyarakat, meninggalkan sistem kufur!

Sumber: (isa/salam-online) http://salam-online.com/2013/02/operasi-intelijen-untuk-pks-dari-godaan-dunia-hingga-perangkap-daging-impor.html

Al Muzzammil Yusuf

Jakarta - Anggota Panja Mafia Pemilu DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengecam tindakan Polri yang tidak memberikan izin kepada juru panggil Mahkamah Konstitusi, Mashuri Hasan untuk dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di DPR RI.

"Tindakan Polri ini merupakan bentuk pelecehan terhadap DPR sebagai lembaga negara dan pelanggaran terhadap Konstitusi RI," Tegas Muzzammil dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/7/2011).

Menurut Muzzammil, tindakan Polri tersebut telah menghalangi DPR dalam menjalankan fungsi DPR yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Pemeriksaan Mashuri Hasan di DPR itu bukan untuk penyelidikan/penyidikan hukum pro justicia yang merupakan kewenangan Polri. Tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan politik DPR terkait upaya peningkatan kualitas pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu.

"Kita ingin tahu bagaimana jejaring mafia pemilu bekerja. Hasil Panja ini akan sangat signifikan untuk masukan bagi UU Penyelenggara Pemilu yang sedang dibahas dan UU Pemilu yang akan dibahas," papar Muzzammil.

Pernyataan Kapolri yang menyatakan agar Mashuri Hasan diperiksa Panja di Mabes Polri secara tegas ditolak oleh politisi PKS yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini. "Itu bentuk pelecehan terhadap kewenangan DPR. Jika takut Mashuri Hasan melarikan diri, silahkan Polri membawa pasukan keamanan ke DPR," katanya.

Keterangan Mashuri Hasan, imbuhnya sangat penting bagi Panja untuk mendapatkan benang merah mafia pemilu yang selama ini bekerja di MK dan KPU.

"Yang lain sudah memberikan kesaksian di DPR, mengapa Hasan tidak? Kejadian ini tentu mengundang kecurigan, ada apa dengan Polri?" tanya Muzzammil. (anw/lia) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Jakarta, 6/4. Pembahasan Panja Rancangan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membahas seluruh Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin, Rabu (6/4) di Senayan Jakarta., “Sekarang ini sudah 151 DIM yang telah disetujui, 38 DIM dipending pembahasannya dan 86 DIM diserahkan ke timus untuk pembahasan lebih lanjut. Salah satu pembahasan yang alot, adalah DIM 242 yaitu tentang kelembagaan penanganan fakir miskin”. ungkap Zainuddin.

Menurut politisi dari PKS ini, penanganan Fakir Miskin tidak perlu dilakukan oleh lembaga baru, tetapi cukup ditangani oleh kementerian yang ada  dengan menetapkan salah satu kementerian sebagai Leading Sector. “ Pembentukan lembaga baru hanya akan menambah beban negara, karena akan berimplikasi pada anggaran belanja negara. karena akan membutuhkan personalia, sarana prasarana dan anggaran rutin dan operasional yang besar, termasuk belanja barang dan belanja pegawai,” ungkapnya.

Dalam pandangan pria daerah pemilihan DKI Jakarta I ini bahwa lembaga baru belum  tentu efektif dalam penanganan fakir miskin. “Setidaknya ada tiga alasan mengapa lembaga baru tidak efektif,” pertama katanya,” pembentukan lembaga baru tidak seiring dengan semangat reformasi birokrasi. Lembaga negara sudah sangat gemuk,” ungkapnya.

Sebelumnya kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pernah melaporkan bahwa jumlah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) mencapai 28 (dua puluh delapan) buah. Lembaga non Struktural (LNS) sudah mencapai 88 (delapan puluh delapan) buah.

Alasan kedua kata Zainuddin, selama ini lembaga atau badan negara cenderung lemah dalam hal koordinasi, sementara jika dikelola oleh kementerian, ia memiliki forum koordinasi yang rutin dilakukan seperti rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator dan sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden. “Yangt terakhir, peningkatan anggaran yang tidak langsung digunakan untuk penanganan fakir miskin, tetapi menambah banyak beban belanja rutin. Alangkah baiknya jika anggaran tersebut digunakan langsung untuk penanganan fakir miskin”, ungkapnya.

Karena itu Zainuddin mengusulkan bahwa dalam penanganan fakir miskin  diperlukan adanya kementerian tehnis yg menjadi leading sector dan menjadi muara penanganan fakir miskin, sehingga semua program yg mungkin ada di beberapa kementerian atau lembaga menjadi tepat sasaran dan efektif dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan. “Kementerian ini memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam penanganan fakir miskin di Indonesia. Kewenangannya menyangkut dalam hal pengelolaan database fakir miskin, kebijakan, program dan pengendalian, yang menjadi satu kesatuan upaya penanganan fakir miskin” tutupnya 

Sumber: pk-sejahtera.org