PKS Drangong

Tifatul Sembiring

Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa partainya tetap aman dalam pemerintahan SBY. Sebab, ada kesepakatan antara PKS dan SBY bahwa soal reshuffle kabinet harus dikomunikasikan terlebih dulu. Dan hingga saat ini, katanya, PKS belum melakukan pembahasan khusus soal perombakan kabinet dengan SBY.

"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.

Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.

"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.

"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.

Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.

"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.

Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.

"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.

"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir. (nvc/lrn) [Sumber: Novi Christiastuti Adiputri - detikNews.com/09/10/2011].

Jakarta - Rencana perombakan kabinet oleh Presiden SBY dalam bulan ini diduga akan ditunggangi oleh pihak tertentu untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari kabinet.

Penilaian itu datang dari mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10)malam. Namun, ketika disinggung siapa pihak yang ia maksud, Hidayat enggan menjawabnya. "PKS justru melihat ada yang menunggangi reshuffle untuk menendang PKS dari koalisi," kata Hidayat. Oleh karena itu, ia mengingatkan, reshuffle harusnya dipikirkan secara matang betul. Pasalnya, menurut dia, bila reshuffle itu tidak dipikirkan secara matang akan menimbulkan kontroversi. "Pak SBY adalah orang yang rasional," ujarnya.

Kendati dia khawatir PKS akan didepak dari koalisi, tetapi Hidayat merasa tak keberatan seandainya dikeluarkan dari kabinet. Malah, katanya, PKS akan lebih percaya diri bila berada di luar kabinet. (ARI)[Sumber: Kristian Ginting - Liputan6.com/08/10/2011].

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan adanya kontrak koalisi khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kontrak politik tersebut berbeda dengan kontrak koalisi beberapa partai yang bergabung dalam koalisi.

"Selain kontrak koalisi dengan beberapa partai lain, ada kontrak khusus PKS dengan Pak SBY. Kontrak politik yang ditandatangani Pak SBY dengan pak Hilmi Aminuddin," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (7/10/2011).

Kontrak khusus tersebut, kata Hidayat, disepakati saat deklarasi pencalonan Presiden SBY dengan Boediono. "PKS tetap komitmen dengan kontrak koalisi itu," kata Hidayat.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menepis adanya kontrak khusus partai koalisi antara Presiden SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan tipikal presiden yang suka "main belakang".

"Ini mengesankan Pak SBY main belakang. Pak SBY bukan tipikal main politik belakang," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2011). [bar][Sumber: Oleh: Marlen Sitompul - inilah.com]

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.

“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).

Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.

Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.

Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?

Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.

“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya (Radi Saputro/Koran SI/abe) [Sumber: http://news.okezone.com]

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah memberikan

tenggat waktu untuk menandatangani kontrak koalisi baru. PKS sejauh ini belum meneken draft kontrak baru tersebut.

Anis membenarkan, partainya sudah menerima draft tersebut. Tapi bagaimana sikap PKS tergantung Majelis Syuro PKS. "Untuk mendatangani atau tidak, diserahkan ke Majelis Syuro PKS," kata Anis di DPR/MPR RI, Rabu (13/4).

PKS menegaskan, keputusan meneken kontrak tersebut tak akan terpengaruh partai lain. "Silahkan saja partai lain menandatangani atau tidak. PKS tetap independen dan tak terpengaruh sama sekali," ujar Anis.

Anis juga mempertanyakan motivasi Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Syarief Hasan yang menyebutkan bahwa PKS akan menandatangani kontrak koalisi pada Selasa malam (12/4). "Saya tidak tahu apa maksud Pak Syarief menyatakan seperti itu," ujar Anis Matta.(Andhini)

http://www.metrotvnews.com

Jakarta - Kontrak koalisi baru antara PKS dan SBY belum juga menemukan titik temu. PKS dan SBY dinilai sama-sama di posisi saling menunggu untuk melihat arah koalisi selanjutnya. Pakar Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan, kedua pihak ini sama-sama berhitung untuk keberlajutan koalisi.

“Dari info yang saya dapat, Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin sudah beberapa kali berinisiatif meminta SBY untuk bertemu, tapi sampai sekarang SBY belum ada tindakan,” katanya. Menurutnya, hal ini menunjukkan secara simbolik merupakan bentuk hukuman SBY terhadap PKS. “Apa sih susahnya memanggil PKS?” katanya pada Rabu, (13/4).

Hukuman secara halus itu, lanjutnya, karena maneuver-manuver politik yang terus dilakukan PKS. Terlebih lagi, posisi PKS dalam koalisi sebenarnya sudah tinggi. Burhanudin menilai SBY sudah marah sampai titik puncak karena jatah PKS yang sudah besar justru partai tersebut masih bermanuver. Hanya saja, yang menjadi pertanyaannya, manuver itu tidak dilakukan sendirian.

Burhanudin menilai Partai Golkar pun sempat bermanuver. Bedanya, partai ini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari telah bertemunya ketua umum Partai Golkar, Abu Rizal dan menghasilkan putusan penandatangan kontrak koalisi.

Ada kesan, lanjutnya, pertemuan PKS dan SBY tertunda terus menerus atau PKS. Maka, ia mengaku bisa memahami sikap PKS yagn tidak mau terburu-buru untuk menandatangani kontrak koalisi baru. “PKS tak mau tanda tangan kalau belum ketemu SBY, sedangkan SBY pun belum menunjukan arah itu,” katanya.

Artinya, kedua pihak ini adu urat syaraf. Tetapi, untuk mendepak PKS dari koalisi pun Partai Demokrat tidak punya keberanian. Hasilnya, kondisi tarik ulur seperti sekaranglah yang terjadi. “Keduanya tidak bergerak dari posisi semula,” katanya.

Mengenai dibawanya persoalan ini ke tingkat Majelis Syuro PKS, ia menilai tindakan itu hal yang wajar. Sebab, keputusan strategis PKS selalu berada di majelis tersebut, termasuk sikap terhadap koalisi SBY-Boediono. Terlebih lagi keputusan mengenai koalisi tak bisa hanya diputuskan oleh DPP PKS.

Ia memprediksi, apapun yang dihasilkan dari rapat Majelis Syuro PKS, baik tetap bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi, harus diputuskan secara baik-baik. Namun, ia menduga, Majelis Syuro pun tidak akan mengambil keputusan sebelum PKS benar-benar bertemu dengan SBY.

http://www.republika.co.id