TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk panitia kerja guna mengusut rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi Kejaksaan."Paling tidak mencari tahu siapa dalang semua ini. Karena kami yakin ada dalangnya," kata Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil saat dihubungi Tempo, Ahad (1/11).
Pembentukkan panitia kerja, kata Nasir, juga untuk menangani pertikaian antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usul pembentukan panitia kerja akan disampaikan dalam rapat internal Komisi Hukum, Selasa pekan depan.
Panitia kerja dinilai penting karena dianggap bisa lebih fokus dan lebih lincah dibanding Komisi. Jika nantinya terbentuk, kata Nasir, panitia kerja bisa memanggil semua pihak yang dinilai terlibat. "Termasuk Anggodo," kata Nasir.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
Anggodo merupakan adik buron Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap alat komunikasi Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo.
Sumber: tempointeraktif.com
Pembentukkan panitia kerja, kata Nasir, juga untuk menangani pertikaian antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usul pembentukan panitia kerja akan disampaikan dalam rapat internal Komisi Hukum, Selasa pekan depan.
Panitia kerja dinilai penting karena dianggap bisa lebih fokus dan lebih lincah dibanding Komisi. Jika nantinya terbentuk, kata Nasir, panitia kerja bisa memanggil semua pihak yang dinilai terlibat. "Termasuk Anggodo," kata Nasir.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
Anggodo merupakan adik buron Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap alat komunikasi Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo.
Sumber: tempointeraktif.com
INILAH.COM, Jakarta – Fraksi PKS DPR masih menunggu hasil final audit BPK. Dalam kasus Bank Century. PKS mengaku akan menyikaapi kasus itu secara proporsional dan prosedural.Hal itu diungkapkan anggota FPKS Andi Rachmat pada diskusi ‘Penyelesaian Bank Century Hukum atau Politik, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK untuk melakukan audit investigasi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.
"Kalau sampai saat ini belum ada hasilnya kita tunggu. Jika hasil final audit BPK memberikan kesimpulan yang baru, baru kemudian kami akan mempertanyakannya," kata Andi. [*/nuz]
Sumber: inilah.com
Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK untuk melakukan audit investigasi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.
"Kalau sampai saat ini belum ada hasilnya kita tunggu. Jika hasil final audit BPK memberikan kesimpulan yang baru, baru kemudian kami akan mempertanyakannya," kata Andi. [*/nuz]
Sumber: inilah.com
JAKARTA-MI: Jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera resmi beralih dari Tifatul Sembiring kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Jebolan Gontor ini resmi menjadi Presiden PKS setelah rapat lembaga tinggi partai yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin pada Jumat malam (23/10) memutuskan demikian."Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen keneragawanan," kata Sekjen PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10).
Pelantikan resmi Luthfi akan dilaksanakan pada Selasa (27/10) pekan depan di Gedung Markas Dakwah, Jakarta. Alasan pemilihan Luthfi, terang Anis, adalah integritas Luthfi terhadap partai sudah terbukti. Menurutnya, Luthfi sebagai salah satu pendiri PKS memiliki pengalaman luar negeri di mana-mana.
"Momentum PKS yang menjadi salah satu partai penting di Indonesia. Jadi, perlu kepemimpinan yang seperti dimiliki Luthfi. Kami ada beberapa kader tapi calon terbaik saat ini adalah dia," jelasnya.
Setelah pemilihan, partai akan melakukan konsolidasi untuk meningkatkan soliditas partai dan organisasi karena PKS sudah menjadi partai besar. PKS, terang dia, menyadari benih perpecahan semakin besar jika partai sudah besar. Oleh karena itu, penunjukan Luthfi sebagai Presiden PKS dinilai tepat.
"Biasanya partai pecah kalau sudah besar. Lutfi ini punya kemampuan besar mengkonsolidasi partai," tukasnya.
Selain Luthfi, PKS juga sudah menunjuk pengganti menteri yang berasal dari PKS, yakni Menristek Suharna Surapranata dan Mentan Suswono. Suharna yang menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS digantikan posisinya oleh Untung Wahono, sedangkan Suswono yang menjabat Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY digantikan oleh Agus Purnomo. Sementara, Ketua Dewan Syariah Pusat Salim Segaf Al Jufrie segera digantikan oleh Surahman Hidayat. (DM/OL-7)
Sumber: Mediaindonesia.com
INILAH.COM, Jakarta - Diajukannya tokoh senior PKS di KIB jilid II dianggap dapat menurunkan daya tarik pada Pemilu 2014. Namun hal tersebut dibantah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
"PKS selalu memiliki daya tarik, kita kan partai dakwah," ujarnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (19/10).
Hal tersebut disampaikan dia menanggapi pernyataan beberapa pihak mengenai disodorkannya tokoh senior PKS ke SBY untuk dipilih menjadi menteri. PKS, menurut Hilmi justru berada dalam posisi serba salah.
Artinya ketika partainya menyerahkan tokoh muda, dikiritik karena kurang memiliki jam terbang. Namun ketika sebaliknya, yang tua yang dipilih, dinilai partai masih menekankan pada senioritas.
"Kalau ditunjuk yang muda menyayangkan. Tapi kita memilih sesuai dengan kompetensinya," katanya.
Apalagi, dijelaskan dia, para tokoh muda PKS, secara tidak formal ditugaskan untuk berkreasi di parlemen. Sedangkan yang memang senior dan matang secara politik berada dalam barisan kabinet. "Begitulah kira-kira salah satu alasannya," jelas Hilmi.
Beberapa tokoh tua yang diajukan untuk menjadi menteri adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono, Dubes Arab Saudi, Salim Segaf Al Jufri dan Suharna. Mereka pada 2014 mendatang dinilai tidak akan memiliki daya tarik. Sehingga tidak menjual.
Padahal, PKS yang kerap berslogan partai anak muda, memiliki banyak tokoh muda yang mumpuni. Seperti salah satunya Anis Matta dan Zulkieflimansyah. [jib]
Sumber : www.inilah.com
"PKS selalu memiliki daya tarik, kita kan partai dakwah," ujarnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (19/10).
Hal tersebut disampaikan dia menanggapi pernyataan beberapa pihak mengenai disodorkannya tokoh senior PKS ke SBY untuk dipilih menjadi menteri. PKS, menurut Hilmi justru berada dalam posisi serba salah.
Artinya ketika partainya menyerahkan tokoh muda, dikiritik karena kurang memiliki jam terbang. Namun ketika sebaliknya, yang tua yang dipilih, dinilai partai masih menekankan pada senioritas.
"Kalau ditunjuk yang muda menyayangkan. Tapi kita memilih sesuai dengan kompetensinya," katanya.
Apalagi, dijelaskan dia, para tokoh muda PKS, secara tidak formal ditugaskan untuk berkreasi di parlemen. Sedangkan yang memang senior dan matang secara politik berada dalam barisan kabinet. "Begitulah kira-kira salah satu alasannya," jelas Hilmi.
Beberapa tokoh tua yang diajukan untuk menjadi menteri adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono, Dubes Arab Saudi, Salim Segaf Al Jufri dan Suharna. Mereka pada 2014 mendatang dinilai tidak akan memiliki daya tarik. Sehingga tidak menjual.
Padahal, PKS yang kerap berslogan partai anak muda, memiliki banyak tokoh muda yang mumpuni. Seperti salah satunya Anis Matta dan Zulkieflimansyah. [jib]
Sumber : www.inilah.com
INILAH.COM, Jakarta - Masa jabatan Adhyaksa Dault sebagai Meneg Pora segera berakhir. Adhyaksa belum memilih untuk terus berpolitik atau tidak. Yang pasti dia akan mengabdi menjadi guru.
"SBY dalam mengambil kabinet kali ini ada dua hal, yakni penyegaran dan endorsement partai. Kalau saya tidak di endorse partai ya itu tidak apa-apa. Dalam artian, saya tetap akan profesional karena saya akan mengajar," ujarnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (20/10).
Baginya, soal kepemudaaan dan olahraga saat ini sudah tutup buku. Dirinya kini akan fokus dalam bidang lain, yakni perikanan dan kelautan melalui sebuah LSM yang didirikannya.
"Soal mengabdi kepartai, sampai saat ini saya tetap. Saya belum kepikiran untuk keluar dari PKS atau pindah ke partai lain. Jadi yang di maksud Pak Tifatul saya keluar itu adalah keluar dari DPR bukan dari PKS," terangnya.
Adhyaksa juga menampik bila dirinya kecewa dengan tidak adanya kader muda PKS yang diusulkan menjadi menteri SBY. "Itu bohong, saya tidak kecewa dengan keputusan partai. Saya tidak pernah mengatakan kecewa, buat saya jabatan itu adalah pengabdian yang jadi jalan saya," imbuhnya. [mut]
Sumber : www.inilah.com
"SBY dalam mengambil kabinet kali ini ada dua hal, yakni penyegaran dan endorsement partai. Kalau saya tidak di endorse partai ya itu tidak apa-apa. Dalam artian, saya tetap akan profesional karena saya akan mengajar," ujarnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (20/10).
Baginya, soal kepemudaaan dan olahraga saat ini sudah tutup buku. Dirinya kini akan fokus dalam bidang lain, yakni perikanan dan kelautan melalui sebuah LSM yang didirikannya.
"Soal mengabdi kepartai, sampai saat ini saya tetap. Saya belum kepikiran untuk keluar dari PKS atau pindah ke partai lain. Jadi yang di maksud Pak Tifatul saya keluar itu adalah keluar dari DPR bukan dari PKS," terangnya.
Adhyaksa juga menampik bila dirinya kecewa dengan tidak adanya kader muda PKS yang diusulkan menjadi menteri SBY. "Itu bohong, saya tidak kecewa dengan keputusan partai. Saya tidak pernah mengatakan kecewa, buat saya jabatan itu adalah pengabdian yang jadi jalan saya," imbuhnya. [mut]
Sumber : www.inilah.com
Bogor - Tampaknya kursi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) akan jatuh ke tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Suharna Suryapranata telah diajak bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh Presiden SBY.
"Tadi Presiden meminta saya membantu di pemerintahan mendatang dan disampaikan target-target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi berlandaskan kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, yang dikelola melalui penguasaan iptek. Alhamdulillah kami siap bekerja sama," kata Suharna.
Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2009).
Saat dikonfirmasi apakah dirinya akan ditunjuk sebagai Menristek, Suharna memilih mengelak menjawab. "Nanti Pak SBY saja yang menyampaikan," kelitnya.
Mengenai latar belakangnya dalam hal IPTEK, Suharna enggan menerangkan. "Saya pikir rekan-rekan bisa mencari sendiri lah," katanya.
(sho/iy)
Sumber : www.detiknews.com
"Tadi Presiden meminta saya membantu di pemerintahan mendatang dan disampaikan target-target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi berlandaskan kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, yang dikelola melalui penguasaan iptek. Alhamdulillah kami siap bekerja sama," kata Suharna.
Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2009).
Saat dikonfirmasi apakah dirinya akan ditunjuk sebagai Menristek, Suharna memilih mengelak menjawab. "Nanti Pak SBY saja yang menyampaikan," kelitnya.
Mengenai latar belakangnya dalam hal IPTEK, Suharna enggan menerangkan. "Saya pikir rekan-rekan bisa mencari sendiri lah," katanya.
(sho/iy)
Sumber : www.detiknews.com
INILAH.COM, Bogor - Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Assegaf menjelaskan arahan Presiden terpilih SBY ke depannya sangat jelas dan lugas. Dirinya diminta berada di kementerian untuk benar-benar menyukseskan target pemerintah dalam pengurangan jumlah kemiskinan 8-10 persen.
"Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB," kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).
Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.
"Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik," ujar Salim. [sss]
Sumber : www.inilah.com
"Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB," kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).
Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.
"Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik," ujar Salim. [sss]
Sumber : www.inilah.com
Discussions