"Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian." - Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
 |
| Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri (tengah) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud (tiga dari kiri) memperagakan cara menenun kain songket di perajin kasab ketika melakukan kunjungan di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Jumat (23/4/2010). |
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie mengatakan, penilaian kinerjanya hingga kini menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, Salim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan pencopotan dirinya dari jabatan menteri.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
-----------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
 |
| Menteri Pertanian Suswono |
VIVAnews - Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sepenuhnya siap bila terkena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, Suswono menegaskan, bahwa kinerjanya secara profesional selama ini cukup baik.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
-------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
RMOL - Partai Keadilan Sejahtera membalas serangan sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Kemarin di Gedung DPR, Amien menyebut PKS sebagai partai "bermuka dua" yang satu tangannya bersalaman dengan pemerintah, sedangkan tangan lain menusuk pinggang pemerintah.
"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).
Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.
"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.
Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.
"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]
"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).
Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.
"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.
Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.
"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]
---------------------------
Posted : kyw
Sumber : RMOL
 |
| Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera) |
JAKARTA, KOMPAS.com — PKS pasrah. Ini yang digambarkan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011). Menurut Luthfi, PKS pada prinsipnya tidak mempertahankan posisi apa pun, baik terkait koalisi maupun kabinet. Oleh karena itu, PKS tak merasa terganggu jika sampai saat ini belum diajak berbicara secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
---------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
 |
| Pengurus Pusat PKS Periode 2010 - 2015 |
KETUA MAJELIS SYURA : K.H. HILMI AMINUDDIN
DEWAN SYARI'AH PUSAT
Ketua : K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT
Sekretaris : KH. BAKRUN SYAFEI, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. BUKHORI YUSUF, MA.
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
Ketua : UNTUNG WAHONO
Sekretaris : MARDANI ALI SERA
ARIFINTO
DEWAN PENGURUS PUSAT
Presiden : LUTHFI HASAN ISHAAQ
Ketua : K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT
Sekretaris : KH. BAKRUN SYAFEI, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. BUKHORI YUSUF, MA.
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
Ketua : UNTUNG WAHONO
Sekretaris : MARDANI ALI SERA
ARIFINTO
DEWAN PENGURUS PUSAT
Presiden : LUTHFI HASAN ISHAAQ
Sekretaris Jenderal : MUHAMMAD ANIS MATTA
1. Wakil Bidang Kordinasi Lembaga Tinggi : ADE BARKAH
2. Wakil Bidang Administrasi : ABU ILYAS
3. Wakil Bidang Organisasi : AHMAD CHUDORI
4. Wakil Bidang Komunikasi Politik : FAHRI HAMZAH
5. Wakil Bidang Media : MAHFUDZ SIDIK
6. Wakil Bidang Arsip dan Sejarah : SITARESMI SOEKANTO
7. Wakil Bidang Data dan Informasi : RIKO DESENDRA
8. Wakil Bidang Perencanaa : GUNAWAN
9. Wakil Bidang Protokoler : BUDI DHARMAWAN
Bendahara Umum : MAHFUDZ ABDURRAHMAN
Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat:
1. Bidang Wilayah Dakwah Sumatra
Ketua : CHAIRUL ANWAR
Wakil Ketua : MUHAMMAD IDRIS LUTHFI
2. Bidang Wilayah Dakwah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
Ketua : MA'MUR HASANUDDIN
3. Bidang Wilayah Dakwah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
Ketua : ZUBER SAFAWI
Wakil Ketua : ROFI' MUNAWAR
4. Bidang Wilayah Dakwah Bali dan Nusa Tenggara
Ketua : OKTAN HIDAYAT
5. Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan
Ketua : HADI MULYADI
Wakil Ketua : RISWANDI
6. Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi
Ketua : NAJAMUDDIN
7. Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur
Ketua : M.K. RENWARIN
Wakil Ketua : AIDIL HERYANA
8. Bidang Bidang Kaderisasi
Ketua : MUSYAFA AHMAD RAHIM
9. Bidang Bidang Pembangunan Keummatan
Ketua : AHMAD ZAINUDDIN
10. Bidang Bidang Kepanduan dan Olah Raga
Ketua : ASEP SAEFULLAH
11. Bidang Generasi Muda dan Profesi
Ketua : TAUFIK RIDHO
12. Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan
Ketua : MUSTAFA KAMAL
Wakil Ketua AGUS PURNOMO
13. Bidang Kelembagaan Pendidikan&Sosial
Ketua : DENI TRESNAHADI
14. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan
Ketua : JAZULI JUWAINI
15. Bidang Kewanitaan
Ketua : ANIS BYARWATI
Sekretaris : SARAH HANDAYANI
Ketua-ketua Badan:
1. Badan Penegak Disiplin Organisasi
Ketua : AUS HIDAYAT
2. Badan Pengembangan Kepemimpinan
Ketua : DWI TRIYONO
3. Badan Pemenangan Pilkada
Ketua : MUHAMMAD SYAHFAN BADRI
4. Badan Hubungan Luar Negeri
Ketua : BUDIYANTO
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : munaspks.info
PKS-Taktakan - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejatera Anis Matta membantah jika dirinya pernah mengatakan kader PKS di Mesir ikut membantu revolusi yang sedang berlangsung di negara Arab itu. Dengan tegas ia mengklarifikasi berita tersebut. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS membantu (revolusi). Saya hanya memberi statemen (pernyataan) kondisi Mesir secara umum," ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu (6/2).
Anis pun menceritakan awal mula berkembangnya berita yang menyudutkannya itu. Menurut dia, beberapa wartawan menanyakan pendapatnya terkait konflik politik di Mesir saat ia berada di kantornya, DPR. Sebagai salah satu pimpinan DPR dari partai menengah yang dikenal mayoritas berbasis massa muslim, Anis pun memberikan jawaban secara umum. Menurutnya, saat ini Mesir bisa dikatakan lumpuh karena kekacauan yang semakin luas.
Namun, kata Anis, media online Detik.com mengambil angle lain yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. "Itu kesalahan Detik. Dan wartawannya mengaku tidak menulis seperti itu, tapi diubah redaksinya. Dan dia sudah minta maaf kepada saya. Detik pun sudah meralatnya," kata dia.
Karena sudah dianggapnya jelas, Anis pun tak mempermasalahkan soal itu. Ia juga sudah menjelaskan ke banyak pihak atas kesalahan redaksional yang dibuat media online itu. Termasuk kepada kadernya yang berada di Mesir, yang jumlahnya sekitar 600-700 orang. Sejauh ini, menurut dia, kadernya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Anis tak berharap pemberitaan yang salah ini ditanggapi berlarut-larut, terutama oleh WNI yang berada di Mesir. "Itu (yang menanggapi) tendensius. Karena berita pertama yang mereka dengar dari Detik," ujarnya.
Terkait dengan pemeriksaan militer terhadap WNI atau mahasiswa yang ada di sana, Anis mengatakan, hal tersebut memang biasa dilakukan oleh pemerintah Mesir. "Itu prosedur yang biasa dilakukan kepada semua WNA. Lihat film Ayat-Ayat Cinta. Kan ada yang seperti itu. Itu negara polisi," ujarnya.
Anis mengklarifikasi soal ini karena ada mahasiswa Indonesia di Mesir menyebut pernyataan politisi PKS ini menyebabkan Pemerintah Mesir curiga kepada warga Indonesia di sana. Akibatnya, ada mahasiswa Indoensia di sana yang didatangi militer dan diinterogasi.
Anis pun menceritakan awal mula berkembangnya berita yang menyudutkannya itu. Menurut dia, beberapa wartawan menanyakan pendapatnya terkait konflik politik di Mesir saat ia berada di kantornya, DPR. Sebagai salah satu pimpinan DPR dari partai menengah yang dikenal mayoritas berbasis massa muslim, Anis pun memberikan jawaban secara umum. Menurutnya, saat ini Mesir bisa dikatakan lumpuh karena kekacauan yang semakin luas.
Namun, kata Anis, media online Detik.com mengambil angle lain yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. "Itu kesalahan Detik. Dan wartawannya mengaku tidak menulis seperti itu, tapi diubah redaksinya. Dan dia sudah minta maaf kepada saya. Detik pun sudah meralatnya," kata dia.
Karena sudah dianggapnya jelas, Anis pun tak mempermasalahkan soal itu. Ia juga sudah menjelaskan ke banyak pihak atas kesalahan redaksional yang dibuat media online itu. Termasuk kepada kadernya yang berada di Mesir, yang jumlahnya sekitar 600-700 orang. Sejauh ini, menurut dia, kadernya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Anis tak berharap pemberitaan yang salah ini ditanggapi berlarut-larut, terutama oleh WNI yang berada di Mesir. "Itu (yang menanggapi) tendensius. Karena berita pertama yang mereka dengar dari Detik," ujarnya.
Terkait dengan pemeriksaan militer terhadap WNI atau mahasiswa yang ada di sana, Anis mengatakan, hal tersebut memang biasa dilakukan oleh pemerintah Mesir. "Itu prosedur yang biasa dilakukan kepada semua WNA. Lihat film Ayat-Ayat Cinta. Kan ada yang seperti itu. Itu negara polisi," ujarnya.
Anis mengklarifikasi soal ini karena ada mahasiswa Indonesia di Mesir menyebut pernyataan politisi PKS ini menyebabkan Pemerintah Mesir curiga kepada warga Indonesia di sana. Akibatnya, ada mahasiswa Indoensia di sana yang didatangi militer dan diinterogasi.
Posted : Kusriyanto
Sumber : tempointeraktif.com
Discussions