JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq, mengaku belum bisa berkomentar soal laporan Wikileaks yang memuat laporan kawat Kedubes AS dan dilansir dua harian Australia, "Sidney Morning Herald" dan "The Age".
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu." - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaq hari ini menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel di Kantor DPP PKS, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
"Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian." - Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
 |
| Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri (tengah) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud (tiga dari kiri) memperagakan cara menenun kain songket di perajin kasab ketika melakukan kunjungan di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Jumat (23/4/2010). |
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie mengatakan, penilaian kinerjanya hingga kini menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, Salim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan pencopotan dirinya dari jabatan menteri.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
-----------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
 |
| Menteri Pertanian Suswono |
VIVAnews - Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sepenuhnya siap bila terkena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, Suswono menegaskan, bahwa kinerjanya secara profesional selama ini cukup baik.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
-------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
RMOL - Partai Keadilan Sejahtera membalas serangan sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Kemarin di Gedung DPR, Amien menyebut PKS sebagai partai "bermuka dua" yang satu tangannya bersalaman dengan pemerintah, sedangkan tangan lain menusuk pinggang pemerintah.
"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).
Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.
"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.
Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.
"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]
"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).
Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.
"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.
Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.
"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]
---------------------------
Posted : kyw
Sumber : RMOL
 |
| Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera) |
JAKARTA, KOMPAS.com — PKS pasrah. Ini yang digambarkan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011). Menurut Luthfi, PKS pada prinsipnya tidak mempertahankan posisi apa pun, baik terkait koalisi maupun kabinet. Oleh karena itu, PKS tak merasa terganggu jika sampai saat ini belum diajak berbicara secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
---------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
Discussions