Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa seperti dipaksa untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam sidang kabinet tentang bidang Polhukam di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
JAKARTA - Pimpinan partai politik (parpol) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyesalkan maraknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
----------------------
Posted : kyw
Sumber : okezone.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menengarai kesepakatan koalisi bakal sulit tercapai dengan rencana revisi kontrak politik parpol pendukung pemerintahan.
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
 |
| Dubes AS Scot Marciel dan Presiden PKS |
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," (Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel)
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq, mengaku belum bisa berkomentar soal laporan Wikileaks yang memuat laporan kawat Kedubes AS dan dilansir dua harian Australia, "Sidney Morning Herald" dan "The Age".
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.
Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.
"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.
"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.
Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu." - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaq hari ini menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel di Kantor DPP PKS, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.
"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.
Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.
"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.
Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.
"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.
Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.
Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
Discussions