 |
| Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum |
JAKARTA--MICOM: Partai Demokrat pernah begitu gencar mendorong Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Pasalnya, kedua partai itu kerap berseberangan dengan garis kebijakan yang diambil Partai Demokrat serta partai pendukung koalisi lainnya. Terutama, setelah keduanya mendukung hak angket mafia pajak di rapat paripurna DPR Februari lalu.
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq |
RMOL. Partai Keadilan Sejahtera menunjuk hidung para politisi muda di Partai Demokrat yang masih terhitung baru menjabat di DPP partai. PKS menyayangkan kader-kader belum matang itu hanya membebani Presiden SBY.
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.
Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."
Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.
Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."
"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).
Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.
"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.
Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.
Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."
Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.
Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."
"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).
Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.
"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.
Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa seperti dipaksa untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam sidang kabinet tentang bidang Polhukam di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.
Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.
Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).
2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).
3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).
4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).
5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).
6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).
7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).
8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).
9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).
"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com
 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
JAKARTA - Pimpinan partai politik (parpol) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyesalkan maraknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
----------------------
Posted : kyw
Sumber : okezone.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menengarai kesepakatan koalisi bakal sulit tercapai dengan rencana revisi kontrak politik parpol pendukung pemerintahan.
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.
Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.
Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.
"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.
Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
 |
| Dubes AS Scot Marciel dan Presiden PKS |
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," (Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel)
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungannya menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS, Jumat (11/3/2011), hanya silaturahmi dan tukar pikiran soal partai politik. Scot diterima langsung Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan jajarannya.
"Kami hanya memenuhi undangan PKS dan hanya bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan indonesia," ujar Scot usai pertemuan itu.
Menurutnya, kunjungan ke partai politik bukan saja ke PKS, tapi juga ke partai politik lainnya. Scot mengaku tak ada pembicaraan lain selain itu. Termasuk soal kebocoran kawat diplomatik AS yang diunduh Wikileaks soal Indonesia sebagaimana hadir dalam pemberitaan dua media Australia.
Ia mengaku, soal Wikileaks tidak ada pesan apapun yang diberikan Presiden Barack Obama kepada dirinya. "Tidak, tidak ada pesan dari Obama hingga saat ini. Saya tidak ingin memberikan statement Wikileaks untuk saat ini," tegas Scot.
Dalam kunjungan itu, Presiden PKS Lutfi memberikan suvenir berupa buku PKS, ukiran perak khas Jogjakarta, dan suvenir lainnya. Tak lupa, Scot juga memberikan suvenir atau kenang-kenangan untuk PKS.
------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : tribunnews.com
Discussions