Jakarta - Perseteruan Yusuf Supendi dengan sejumlah elit PKS menimbulkan keprihatinan. Perlu mediator upaya damai dan Hidayat Nur Wahid disebut-sebut sebagai sosok yang tepat.
Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PK dan PKS disebut-sebut sebagai figur yang mampu menjadi penengah dalam konflik yang melilit sejumlah elit PKS dengan bekas pendiri PKS Yusuf Supendi. Langkah ini dimaksud untuk meredam gejolak di internal PKS.
Bagaimana komentar Hidayat? Berikut wancara kengkaonya di sela-sela rapat kerja Komisi I dengan Kepala BIN Sutanto dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3/2011). Berikut wawancara lengkapnya:
Apa tanggapan Anda terkait laporan Yusuf Supendi ke BK dan KPK?
Semuanya sudah dibahas terkait Pak Yusuf. Pak Mahfudz Siddiq sudah banyak menanggapi ya sudah itu saja. Tidak ada faksi-faksi dalam PKS tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Di PKS itu hanya satu, apalagi di Mukernas kemarin sudah diputuskan PKS jadi satu. Nama kita adalah PKS tidak dipisah Partai Keadilan atau Sejahtera.
Yang ada PKS adalah PKS, di PKS ada dinamika dan ada beberapa hal yang mengemuka, itu tugas dari partai untuk menyelesaikan sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak menjadi bola liar, serta dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memang menunggu celah untuk bisa memborbardir PKS.
Konon ada perubahan sejak PK menjadi PKS?
Itu juga tidak benar, karena pada hakikatnya saya adalah deklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yang mendeklarasikan, disitu ada Pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya. Saya tahu persis PK dan PKS adalah rangkaian yang tidak berbeda secara berlawanan.
Prinsipnya sama, ini partai asasnya Islam, sekarang pun asasnya tetap Islam. Dari dulu partai ini bertujuan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi adil makmur dan sejahtera. Dalam konteks NKRI yang diridhoi oleh Tuhan YME.
Jadi yang muncul masalah belakangan bukan karena akibat perubahan PK ke PKS?
Pada hakekatnya, ini masalah yang berkaitan dengan disiplin partai, partai yang membuat begitu banyak keputusan. Keputusan itu tidak dikaitkan dengan Anda yang dulu dan Anda yang belakangan. Apakah Anda generasi awal atau akhir, semua diukur dengan AD/ART yang diatur partai sangat jelas.
Kemudian prinsip internal partai sangat jelas, lembaga-lembaga partai juga jelas. Lembaga partai membuat keputusan-keputusan dan saya kira tidak serta merta dulu yang seolah-olah menjadi segala-galanya sekarang menomorsatukan. Sementara yang belakangan segala-galanya harus diakhirkan.
Banyak yang menyebut Anda sebagai tokoh PKS yang moderat yang diyakini bisa menyelesaikan masalah ini?
Saya juga sahabat Pak Luthfi, saya juga sahabat Pak Anis, begitu juga dengan Pak Yusuf. Pada hakekatnya kita itu satu sesungguhnya. Bahwa dalam organisasi ada yang memberi kontribusi lebih atau kurang, ada yang melanggar hukum, bahkan menghadirkan produk-produk hukum, ya itulah dinamika dalam berdemokratisasi.
Saya hanya bagian dari PKS sekaligus deklarator PK. Oleh karena itu saya tahu persis apa partai ini. Tapi posisi itu bukan seolah-olah kemudian semua berpulang kepada saya, itu tidak tepat. Ini adalah organisasi ada aturan mainnya, ada AD/ART ada mekanisme disiplin dan itu saya pikir ada diseluruh partai.
Tapi apa benar ada komunikasi yang putus antara kader tua/muda?
Gak betul itu. Dari sisi komunikasi jalan terus. Saya biasanya disebut kelompok tua. Saya hadiri pertemuan kader malam minggu kemarin, kita hadiri pertemuan kader se-DKI. Tua muda campur disana. Dari sisi kader tidak ada masalah sama sekali. Di PKS tidak mengenal dikotomi itu. [mdr]
-----------------------------------
Sumber : inilah.com
"Tidak ada faksi-faksi dalam PKS. Tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Tidak ada," kata Hidayat di Gedung DPR, Selasa 22 Maret 2011.
Hidayat menyesalkan sejumlah pihak mengesankan dirinya masuk faksi tua. Menurutnya, saat mukernas di Yogya bulan lalu ditegaskan bahwa hanya ada satu PKS, Partai Keadilan Sejahtera. "Nama kita tidak dipisah, Partai Keadilan atau Sejahtera," ujarnya.
"Jadi pengesanan muncul kubu kaum muda, tua, keadilan atau kesejahteraan dan saya masuk kaum tua. Padahal, anak saya baru dua tahun. Saya yakin itu tidak ada."
Hidayat menilai, orang luar partai menilai ada kubu hanyalah dinamika lumrah setiap partai. "Itu tugas dari partai untuk menyelesaikannya sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak menjadi bola liar, politisasi oleh pihak-pihak yang memang menunggu celah untuk bisa membombardir PKS," ujarnya.
Seperti diketahui, isu terjadi kubu-kubuan itu mengemuka sejak transformasi Partai Keadilan menjadi PKS pada 2004 lalu. Bahkan, pada pemilu 2009 lalu sejumlah elit partai itu menggalang gerakan mengkritisi DPP PKS dan menamakan gerakan mereka Forum Kader Peduli (FKP). "Itu juga tidak benar, karena pada hakekatnya saya adalah deklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yang mendeklarasikan, di situ ada pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya," katanya.
Menurut Hidayat, PK dan PKS tidak ada perbedaan. "Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar antara PK dan PKS. Bahwa PKS kemudian semakin berkembang ya itulah hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan," katanya. (sj)
-----------------------------------------------------
Sumber : VIVAnews
 |
| Nabiel Al Musawa Ket Dept. Kerjasama Kelembagaan DPP PKS |
Jakarta - Ketua Departemen Kerjasama Kelembagaan DPP PKS Nabiel Al Musawa menegaskan partainya tidak akan segan-segan menindak kadernya yang terlibat penyimpangan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.
"Kalau ada kader kami yang terlibat, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kalau memang terbukti, partai kami tidak segan-segan akan menindak tegas. Itu mekanisme yang berlaku di PKS," tegas Nabiel kepada INILAH.COM, Senin (14/3/2011).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, biasanya PKS membentuk tim investigasi ketika ada dugaan kasus yang melibatkan kadernya. "Biasanya dibentuk tim investigasi, tapi silent bekerjanya. Mungkin dalam kasus ini, PKS akan membentuk tim untuk mengusut dan melakukan investigasi," tuturnya.
Menurut Nabiel, tidak ada toleransi bagi kader yang memanfaatkan nama PKS untuk keuntungan pribadi dengan melakukan penyimpangan. Namun, Nabiel mengaku tak kenal dengan nama pengusaha yang disebut-sebut oleh media menguasai jalur impor daging di Kementan.
"Saya kan bidang pengkaderan, saya tak kenal dan tak pernah dengar nama itu. Mungkin saja dia simpatisan atau pengusaha yang mengaku-ngaku dekat dengan PKS dan memanfaatkan nama PKS. Namun, bisa jadi info itu hanya fitnah saja," tukasnya.
Diberitakan, 143 kontainer berisi daging impor menumpuk di pelataran Jakarta International Container Terminal, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, sebanyak 2.750 ton daging impor itu bermasalah.
Permasalahan berawal dari surat izin persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15 ribu ton kedaluwarsa pada 31 Desember 2010, padahal surat izin tersebut dikeluarkan pada 15 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Peternakan. Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas dinilai tidak masuk akal.
Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) disebut sebagai rekanan Departemen Pertanian yang mendapat jatah kuota impor daging paling banyak.
Disebutkan, PKPU kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton, kemudian disusul CV Sumber Laut Perkasa 4.800, PT Sukanda Djaya 4.308, PT Impexindo Pratama 4.250, PT Bumi Maestro Ayu 2.150, PT Anzindo Gi 1.777, PT Bina Mentari Tunggal 1.380.
Kemudian PT Segara Banyu Perkasa 1.305, CV Prima Jaya Abadi 1.240, CV Cahaya Karya Indah 1.187, PT Indoguna Utama 1.160, PT Agroboga Utama 845, PT Mutiara Gulong Makmur 750, PT Minang Jaya Abadi 718 dan CV Surya Cemerlang Abadi 675. [bar]
------------------------------
Sumber : inilah.com
"Kalau ada kader kami yang terlibat, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kalau memang terbukti, partai kami tidak segan-segan akan menindak tegas. Itu mekanisme yang berlaku di PKS," tegas Nabiel kepada INILAH.COM, Senin (14/3/2011).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, biasanya PKS membentuk tim investigasi ketika ada dugaan kasus yang melibatkan kadernya. "Biasanya dibentuk tim investigasi, tapi silent bekerjanya. Mungkin dalam kasus ini, PKS akan membentuk tim untuk mengusut dan melakukan investigasi," tuturnya.
Menurut Nabiel, tidak ada toleransi bagi kader yang memanfaatkan nama PKS untuk keuntungan pribadi dengan melakukan penyimpangan. Namun, Nabiel mengaku tak kenal dengan nama pengusaha yang disebut-sebut oleh media menguasai jalur impor daging di Kementan.
"Saya kan bidang pengkaderan, saya tak kenal dan tak pernah dengar nama itu. Mungkin saja dia simpatisan atau pengusaha yang mengaku-ngaku dekat dengan PKS dan memanfaatkan nama PKS. Namun, bisa jadi info itu hanya fitnah saja," tukasnya.
Diberitakan, 143 kontainer berisi daging impor menumpuk di pelataran Jakarta International Container Terminal, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, sebanyak 2.750 ton daging impor itu bermasalah.
Permasalahan berawal dari surat izin persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15 ribu ton kedaluwarsa pada 31 Desember 2010, padahal surat izin tersebut dikeluarkan pada 15 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Peternakan. Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas dinilai tidak masuk akal.
Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) disebut sebagai rekanan Departemen Pertanian yang mendapat jatah kuota impor daging paling banyak.
Disebutkan, PKPU kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton, kemudian disusul CV Sumber Laut Perkasa 4.800, PT Sukanda Djaya 4.308, PT Impexindo Pratama 4.250, PT Bumi Maestro Ayu 2.150, PT Anzindo Gi 1.777, PT Bina Mentari Tunggal 1.380.
Kemudian PT Segara Banyu Perkasa 1.305, CV Prima Jaya Abadi 1.240, CV Cahaya Karya Indah 1.187, PT Indoguna Utama 1.160, PT Agroboga Utama 845, PT Mutiara Gulong Makmur 750, PT Minang Jaya Abadi 718 dan CV Surya Cemerlang Abadi 675. [bar]
------------------------------
Sumber : inilah.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan pergantian Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua harian sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi.
"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).
Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.
"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.
"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.
Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.
"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.
Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com
"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).
Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.
"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.
"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.
Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.
"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.
Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com
Awalnya ada tafsir politik dari bom di JIL itu. Namun bom di BNN dan rumah Japto membantah - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, menyatakan perlu dicari apakah tiga paket bom beredar kemarin adalah pengalihan isu. Soal bom, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu, bukanlah peristiwa baru.
"Jadi masyarakat tidak perlu terkejut-kejut. Yang paling penting bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat keamanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Ini juga harus tuntas dengan cepat, dan aparat intelijen juga harus terlibat."
"Cuma saya menyayangkan ketika bom pertama itu terjadi di KBR68H, terlalu cepat reaksi sejumlah kalangan dengan tafsir-tafsir politiknya. Yang ternyata kan kemudian bom ini juga terjadi di kantor BNN dan rumah Pak Japto, jadi kelihatan memang ini aksi-aksi dilakukan tapi juga ingin membiaskan proses identifikasi target dan tujuan," kata Mahfudz.
Paket bom ke tempat yang di mana Jaringan Islam Liberal berkumpul itu lalu dikaitkan dengan politik. "Bahkan ada yang mengaitkan dengan reshuffle-lah, urusan polisi, bahkan ada yang mengarahkan isunya ke mana," kata Mahfudz.
Dan tafsir politik itu pun terbantahkan. "Ternyata ada (juga paket bom) di BNN dan Japto, ini kan jadi bias lagi. Kalau ini memang agak unik ya. Ada sejumlah bom, dan targetnya acak. Dia tidak menjelaskan satu objek spesifik. Menurut saya yang perlu dijawab apakah ada target tertentu, atau ini upaya menciptakan satu keributan baru di masyarakat. Semacam pengalihan isu," kata Mahfudz.
Mahfudz melanjutkan, ketiga paket bom ini harus segera diungkap agar nanti tak muncul spekulasi. Kalau ini tak terungkap, berarti ini cuma aksi pengalihan isu yang sebelumnya berkembang.
"Menurut saya, sudahlah. Kepolisian, intelijen segera ungkap kasus ini, lakukan proses penyelidikan cepat. Dibuka saja seterang-terangnya siapa aktor di balik ini semua, sehingga nanti terjawab tafsir-tafsir politik terhadap aksi-aksi itu seperti apa."
"Jadi masyarakat tidak perlu terkejut-kejut. Yang paling penting bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat keamanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Ini juga harus tuntas dengan cepat, dan aparat intelijen juga harus terlibat."
"Cuma saya menyayangkan ketika bom pertama itu terjadi di KBR68H, terlalu cepat reaksi sejumlah kalangan dengan tafsir-tafsir politiknya. Yang ternyata kan kemudian bom ini juga terjadi di kantor BNN dan rumah Pak Japto, jadi kelihatan memang ini aksi-aksi dilakukan tapi juga ingin membiaskan proses identifikasi target dan tujuan," kata Mahfudz.
Paket bom ke tempat yang di mana Jaringan Islam Liberal berkumpul itu lalu dikaitkan dengan politik. "Bahkan ada yang mengaitkan dengan reshuffle-lah, urusan polisi, bahkan ada yang mengarahkan isunya ke mana," kata Mahfudz.
Dan tafsir politik itu pun terbantahkan. "Ternyata ada (juga paket bom) di BNN dan Japto, ini kan jadi bias lagi. Kalau ini memang agak unik ya. Ada sejumlah bom, dan targetnya acak. Dia tidak menjelaskan satu objek spesifik. Menurut saya yang perlu dijawab apakah ada target tertentu, atau ini upaya menciptakan satu keributan baru di masyarakat. Semacam pengalihan isu," kata Mahfudz.
Mahfudz melanjutkan, ketiga paket bom ini harus segera diungkap agar nanti tak muncul spekulasi. Kalau ini tak terungkap, berarti ini cuma aksi pengalihan isu yang sebelumnya berkembang.
"Menurut saya, sudahlah. Kepolisian, intelijen segera ungkap kasus ini, lakukan proses penyelidikan cepat. Dibuka saja seterang-terangnya siapa aktor di balik ini semua, sehingga nanti terjawab tafsir-tafsir politik terhadap aksi-aksi itu seperti apa."
------------------------
Sumber : vivanews.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sering melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum parpol koalisi. Hal itu untuk mengintensifkan komunikasi yang berlangsung di Setgab. Selama ini, pertemuan dengan Ketua Umum parpol itu belum efektif berjalan.
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
PKS-Taktakan - Meski telah resmi memecat anggotanya yang tertangkap basah berjudi, namun PKS belum menentukan siapa calon yang akan menempati Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kota Gorontalo.
Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, mengatakan pihaknya masih akan membahas PAW untuk menggantikan Darmawan Duming yang telah dipecat. "Yang pasti DPD PKS Kota Gorontalo akan mengirim surat ke DPRD dan mengurus proses PAW secepatnya," kata Adnan, Senin (14/3).
Menurutnya, calon pengganti belum tentu merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak kedua pada Pemilu tahun 2009. PKS akhirnya memecat Darmawan Duming setelah Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPW dan DPD PKS Gorontalo pada 4 Maret 2011.
Darmawan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan menodai dan mencemarkan martabat partai. Darmawan tertangkap basah sedang berjudi bersama sejumlah warga di salah satu rumah di Kota Gorontalo pada beberapa waktu lalu.
Namun, Darmawan bersikeras tidak ikut berjudi dan tidak sengaja singgah ke rumah tersebut untuk mengatarkan baju. PKS membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut.
-----------------------------------------
Sumber : republika.co.id
Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, mengatakan pihaknya masih akan membahas PAW untuk menggantikan Darmawan Duming yang telah dipecat. "Yang pasti DPD PKS Kota Gorontalo akan mengirim surat ke DPRD dan mengurus proses PAW secepatnya," kata Adnan, Senin (14/3).
Menurutnya, calon pengganti belum tentu merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak kedua pada Pemilu tahun 2009. PKS akhirnya memecat Darmawan Duming setelah Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPW dan DPD PKS Gorontalo pada 4 Maret 2011.
Darmawan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan menodai dan mencemarkan martabat partai. Darmawan tertangkap basah sedang berjudi bersama sejumlah warga di salah satu rumah di Kota Gorontalo pada beberapa waktu lalu.
Namun, Darmawan bersikeras tidak ikut berjudi dan tidak sengaja singgah ke rumah tersebut untuk mengatarkan baju. PKS membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut.
-----------------------------------------
Sumber : republika.co.id
Discussions