VIVAnews – Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid prihatin atas insiden pengusiran warga terhadap keluarga Ny Siami, setelah wanita ini melaporkan contek massal di SDN Gadel 2, Surabaya. Kejujuran Siami berbuah pahit. Ia dituding mencemarkan nama baik sekolah dan kampung.
“Kejujuran sangat mahal,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011. Ia berharap, Pemkot Surabaya, Kanwil Diknas Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan Mendiknas berpihak kepada murid dan orangtua yang jujur dan berani.
“Masyarakat yang mengucilkan mereka juga harus diberi pemahaman. Keberpihakan Kanwil Diknas terhadap mereka diharapkan bisa mengatasi kemarahan warga,” ujar Hidayat. Politisi PKS itu menyatakan, dia sejak dulu mengkritisi sistem Ujian Nasional yang kerapkali menimbulkan masalah.
“Guru membantu murid saat UN. UN ini jelas harus diperbaiki,” tegas Hidayat. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak semata mengandalkan nilai-nilai ujian, tapi juga harus mengedepankan karakter kejujuran murid dan guru. “Ingat, reformasi mencita-citakan pendidikan yang menghadirkan akhlak mulia,” imbuh Hidayat.
Sebelumnya, anak Siami yang cerdas, Al, dipaksa gurunya memberikan contekan kepada teman-temannya pada UN 10-12 Mei 2011 lalu. Siami kemudian melaporkan guru SDN 2 Gadel, tempat anaknya bersekolah. Namun ia justru dibenci, dicaci, dan diusir oleh warga kampungnya.
Siami, ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja sambilan sebagai penjahit gorden itu, akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya di Gresik, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Rumahnya di Gadel pun ditinggal dalam penjagaan polisi. (umi) [Sumber: http://vivanews.com]
“Kejujuran sangat mahal,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011. Ia berharap, Pemkot Surabaya, Kanwil Diknas Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan Mendiknas berpihak kepada murid dan orangtua yang jujur dan berani.
“Masyarakat yang mengucilkan mereka juga harus diberi pemahaman. Keberpihakan Kanwil Diknas terhadap mereka diharapkan bisa mengatasi kemarahan warga,” ujar Hidayat. Politisi PKS itu menyatakan, dia sejak dulu mengkritisi sistem Ujian Nasional yang kerapkali menimbulkan masalah.
“Guru membantu murid saat UN. UN ini jelas harus diperbaiki,” tegas Hidayat. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak semata mengandalkan nilai-nilai ujian, tapi juga harus mengedepankan karakter kejujuran murid dan guru. “Ingat, reformasi mencita-citakan pendidikan yang menghadirkan akhlak mulia,” imbuh Hidayat.
Sebelumnya, anak Siami yang cerdas, Al, dipaksa gurunya memberikan contekan kepada teman-temannya pada UN 10-12 Mei 2011 lalu. Siami kemudian melaporkan guru SDN 2 Gadel, tempat anaknya bersekolah. Namun ia justru dibenci, dicaci, dan diusir oleh warga kampungnya.
Siami, ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja sambilan sebagai penjahit gorden itu, akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya di Gresik, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Rumahnya di Gadel pun ditinggal dalam penjagaan polisi. (umi) [Sumber: http://vivanews.com]
SERANG--Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten siap mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakai dari Pemprov Banten terkait temuan penyalahgunaan dalam LHP BPK tahun anggaran 2010. "Saat ini mobil dinas itu dalam posisi 'standby' tidak kami pakai, kami menunggu surat resmi penarikan dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.
Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi antara Pemprov Banten, BPK dan pimpinan DPRD Banten terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut di antaranya temuan pembelian mobil dinas yang tidak sesuai peruntukannya. "Saya sudah memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan BPK dan DPRD Banten untuk tindak lanjuti LHP BPK itu, karena waktu yang diberikan 60 hari setelah LHP itu disampaikan," kata Ratu Atut.
Sebelumnya dalam LHP BPK Provinsi Banten tzhun anggaran 2010 yang disampaokan Senin (13/6), BPK melaporkan adanya 25 temuan ketidakpatuhan pada undang-undang, salah satunya pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten serta sekretariat DPRD Banten senilai Rp16,89 miliar. [Sumber: http://www.republika.co.id]
Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.
Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi antara Pemprov Banten, BPK dan pimpinan DPRD Banten terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut di antaranya temuan pembelian mobil dinas yang tidak sesuai peruntukannya. "Saya sudah memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan BPK dan DPRD Banten untuk tindak lanjuti LHP BPK itu, karena waktu yang diberikan 60 hari setelah LHP itu disampaikan," kata Ratu Atut.
Sebelumnya dalam LHP BPK Provinsi Banten tzhun anggaran 2010 yang disampaokan Senin (13/6), BPK melaporkan adanya 25 temuan ketidakpatuhan pada undang-undang, salah satunya pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten serta sekretariat DPRD Banten senilai Rp16,89 miliar. [Sumber: http://www.republika.co.id]
| Penyerahan Pataka Sebagai Simbol Dimulainya Kepengurusan Gema Keadilan di Prov. Banten |
Bonie Mufidjar, Ketua Gema Keadilan Prov. Banten |
Pemberdayaan pemuda perlu dilakukan sesegera mungkin. Karena pada saat ini, banyak kalangan pemuda yang melakukan perbuatan menyimpang, bahkan cenderung kepada tindikan kriminalitas. Sesungguhnya akar permasalahan dari ini semua diakibatkan oleh potensi mereka yang tidak tersalurkan dengan tepat. Padahal, jika diberdayakan secara maksimal, para pemuda akan mendapat perannya yang ideal.
Dari latar belakang di ataslah Gema keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada dikampus-kampus. Tapi organisasi ini akan sampai kepada ranah memberdayakan Anak jalanan, Anak Punk, Kelompok Pengamen Jalanan, para pengemis dan lain-lain. Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema keadilan akan hadir sebagai mesin kaderisasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga. Kata Ketua Gema Keadilan Provinsi banten Boni Mufidzar.
Pemuda Perlu Kuat Secara Ekonomi dan Aktif di Pemilukada
![]() |
| Andre Rosiade |
Sementara itu, Andri, Sekretaris Gema menyampaikan untuk saat ini, pola pemberdayaan pemuda yang paling tepat adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Kita, di Gema telah menyiapkan berbagai program-program yang memberdayakan pemuda secara ekonomi. Kita di gema keadilan telah menyiapkan berbagai program-program yang memberdayakan pemuda secara ekonomi. Seperti mengembangkan lembaga keuangan mikro yang berbasis di kecamatan. Lembaga ini tidak hanya menyiapkan dan menyalurkan berbagai modal. Tapi juga mendorong dan memotivasi pemuda untuk berwirausaha secara mandiri.
Selain itu, dalam rangka menghadapi perhelatan akbar Pemilukada Gubernur Banten Gema Keadilan Bertekad untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan lancarnya hajat demokrasi itu. Namun demikian, gema keadilan berharap kepada KPU dan Panwaslu untuk bersikap profesional dalam mengemban tugasnya. Dalam pelaksanaan pilgub nanti, andre juga berharap kepada pegawai negeri sipil untuk bersikap netral agar pelaksanaan pilkada nanti dapat fair.
Melihat pentingnya pemberdayaan pemuda dikelola secara profesional oleh karena itu kepengurusan Gema Keadilan akan segera dilantik. Pelantikan pengurus Gema Sendiri akan dilaksanakan di Rumah Makan Rizki, (12/06). Rama Pratama sebagai ketua Dewan Pengurus Nasional langsung melantik Dewan pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi banten. Pelantikan ini dihadiri oleh Jazuli Juwaini. Hadir pula Irfan Maulidi sebagai Dewan Pembina Gema Keadilan Provinsi Banten. (GK)
![]() |
| Pengurus baru Gema Keadilan Prov. Banten sesaat setelah dilantik |
![]() |
| Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten |
![]() |
| Kelompok Pengamen Jalanan Setia Dengan Seni |
![]() |
| Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin |
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, di sela-sela sosialisasi program Takaful Kader di Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (12/6).
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS DKI Jakarta Adi Susilo, Ketua Bidang Lembaga Sosial DPW PKS DKI Jakarta Israyani dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Pusat serta Ketua-ketua Unit Pembinaan Kader se-Jakarta Pusat.
Selamat Nurdin yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, program ini sekaligus memberi jawaban atas masalah kader yang membutuhkan dana untuk pembiayaan masuk sekolah.
“Bulan Juli sampai Agustus ini kami jadikan bulan Takaful Kader, selain program tadi, program ini berisi pemberian modal usaha dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan,” urainya, dalam rilis yang diterima CyberNews, Senin (13/6).
Program lainnya adalah PKS DKI Jakarta melakukan survey per kecamatan secara bertahap, guna merumuskan pemenangan pilkada 2012 berbasis teritorial. Sementara itu, Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan dalam sambutannya, kesolidan kader menjadi harga mahal partai dakwah ini, maka dari itu pengurus melaksanakan program ini secara rutin setiap tahunnya,
“Spirit program ini adalah kepedulian dan semangat kebersamaan,” tegas pria yang digadang-gadang menjadi DKI -1 dari PKS pada pilkada 2012 yang akan datang.
Harapan dari program ini, kader akan lebih semangat untuk melayani warga Jakarta untuk menjadikan Jakarta penuh kebaikan dan menuju kesejahteraan, “Kondisi kader yang nyaman dan solid akan melahirkan kerja-kerja nyata untuk kebaikan Jakarta, dan dari itu kami siap memenangkan pilkada 2012 dan pemilu 2014,” tandasnya. ( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM ) [Sumber: http://suaramerdeka.com]
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan Rama Pratama melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gema Keadilan Provinsi Banten untuk masa bakti 2011-2015 di RM Rizki, Minggu (12/6). meminta kalangan PNS bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2011.
Pelantikan pengurus Gema Keadilan Banten dilakukan oleh Ketua DPN Gema Keadilan Rama Pratama dihadiri Dewan Pembina Gema Keadilan Banten Irfan Maulidi dan Anggota DPR Jazuli Juwaini.
Dalam sambutannya Rama Pratama menyatakan Gema Keadilan harus senantiasa berada pada garda terdepan dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Ia mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. "Pemuda harus aktif, progresif,, dan kreatif untuk berkarya," kata Rama yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa 1998 ini.
Sedangkan ketua DPW Gema Keadilan Banten Bonie Mufidzar menyatakan Gema Keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Menurut dia, tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada di kampus-kampus, tapi Gema Keadilan akan sampai kepada ranah memberdayakan anak jalanan, anak punk, kelompok pengamen jalanan, para pengemis dan lain-lain.
"Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema Keadilan akan hadir sebagai rumah kaderisasi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga," kata Bonie. Ia menyatakan, kiprah Gema Keadilan saat ini telah menunjukkan secara aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. "Ke depan Gema Keadilan harus lebih progresif lagi," ujarnya.
Sedangkan Sekretaris Gema Keadilan Banten Andre Rosiade menyatakan, senantiasa aktif dalam mendorong kepemimpinan muda di Banten, membantu kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakkan hukum, serta proaktif dalam menyukseskan pembangunan dalam berbagai bidang.
Acara pelantikan pengurus DPW Gema Keadilan Banten berlangsung meriah. Dalam seyiap sesi acara diselingi alunan musik dari kelompok penyanyi jalanan (KPJ), paduan suara pelajar serta atraksi seni lainnya. (Adv) [Sumber: Kabar Banten 13/6/2011]
Pelantikan pengurus Gema Keadilan Banten dilakukan oleh Ketua DPN Gema Keadilan Rama Pratama dihadiri Dewan Pembina Gema Keadilan Banten Irfan Maulidi dan Anggota DPR Jazuli Juwaini.
Dalam sambutannya Rama Pratama menyatakan Gema Keadilan harus senantiasa berada pada garda terdepan dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Ia mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. "Pemuda harus aktif, progresif,, dan kreatif untuk berkarya," kata Rama yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa 1998 ini.
Sedangkan ketua DPW Gema Keadilan Banten Bonie Mufidzar menyatakan Gema Keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Menurut dia, tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada di kampus-kampus, tapi Gema Keadilan akan sampai kepada ranah memberdayakan anak jalanan, anak punk, kelompok pengamen jalanan, para pengemis dan lain-lain.
"Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema Keadilan akan hadir sebagai rumah kaderisasi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga," kata Bonie. Ia menyatakan, kiprah Gema Keadilan saat ini telah menunjukkan secara aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. "Ke depan Gema Keadilan harus lebih progresif lagi," ujarnya.
Sedangkan Sekretaris Gema Keadilan Banten Andre Rosiade menyatakan, senantiasa aktif dalam mendorong kepemimpinan muda di Banten, membantu kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakkan hukum, serta proaktif dalam menyukseskan pembangunan dalam berbagai bidang.
Acara pelantikan pengurus DPW Gema Keadilan Banten berlangsung meriah. Dalam seyiap sesi acara diselingi alunan musik dari kelompok penyanyi jalanan (KPJ), paduan suara pelajar serta atraksi seni lainnya. (Adv) [Sumber: Kabar Banten 13/6/2011]
MAKASSAR - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel dan Sulbar membuat TV digital.
Pembuatan TV ini terungkap dalam Pelatihan Humas dan Media TV Partai PKS di Hotel Celebes, Jl Gunung Latimojong, Makassar, Minggu (12/6/2011). Acara ini berlangsung selama dua hari sejak kemarin Sabtu (11/6/2011) hingga hari ini.
Kader PKS dilatih oleh beberapa jurnalis senior seperti TV One, Metro TV, dan Trans TV yang didatangkan langsung dari Jakarta.
"PKS TV ditujukan untuk mengangkat permasalahan masyarakat kekinian. Seperti potensi yang bisa mendorong pengembangan daerah. Misalnya persoalan pariwisata," tutur koordinator Humas PKS Aking kepada Tribun-timur.com.
Pelatihan TV PKS yang pertama di Makassar ini dibagi kekebeberapa kelas yakni Humas (public relation), Jurnalistik, Fotografi, dan video.
PKS TV sudah jalan kurang lebih dua bulan kini baru digelar di Makassar. Hasil liputan sementara di ditayankan melalui Youtube.
Konsep PKS TV dimana kontributornya berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disetiap daerah dan Semua DPD PKS yg ada di seluruh Indonesia.
"Selain itu, PKS juga menayangkan potensi daerah yang selama ini belum terpublikasikan dengan baik. Misalnya di Lampung ada tambang pasir di sungai. Tidak diangkat di media lokal. Tapi diangkat di media PKS," tambah Aking
Metodenya, diterbitkan di intenet. Selama ini PKS hanya ada di youtube. Di sulsel ada 80 orang kru yang siap mensupport PKS TV. Bironya ada di setiap daerah kabupaten. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Ina Maharani
[Sumber: http://tribunnews.com]
Pembuatan TV ini terungkap dalam Pelatihan Humas dan Media TV Partai PKS di Hotel Celebes, Jl Gunung Latimojong, Makassar, Minggu (12/6/2011). Acara ini berlangsung selama dua hari sejak kemarin Sabtu (11/6/2011) hingga hari ini.
Kader PKS dilatih oleh beberapa jurnalis senior seperti TV One, Metro TV, dan Trans TV yang didatangkan langsung dari Jakarta.
"PKS TV ditujukan untuk mengangkat permasalahan masyarakat kekinian. Seperti potensi yang bisa mendorong pengembangan daerah. Misalnya persoalan pariwisata," tutur koordinator Humas PKS Aking kepada Tribun-timur.com.
Pelatihan TV PKS yang pertama di Makassar ini dibagi kekebeberapa kelas yakni Humas (public relation), Jurnalistik, Fotografi, dan video.
PKS TV sudah jalan kurang lebih dua bulan kini baru digelar di Makassar. Hasil liputan sementara di ditayankan melalui Youtube.
Konsep PKS TV dimana kontributornya berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disetiap daerah dan Semua DPD PKS yg ada di seluruh Indonesia.
"Selain itu, PKS juga menayangkan potensi daerah yang selama ini belum terpublikasikan dengan baik. Misalnya di Lampung ada tambang pasir di sungai. Tidak diangkat di media lokal. Tapi diangkat di media PKS," tambah Aking
Metodenya, diterbitkan di intenet. Selama ini PKS hanya ada di youtube. Di sulsel ada 80 orang kru yang siap mensupport PKS TV. Bironya ada di setiap daerah kabupaten. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Ina Maharani
[Sumber: http://tribunnews.com]
Semarang, CyberNews. Guna mempelajari sistem pemilihan umum dan berbagai tahapannya di negara maju, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan pantauan pemilu di Turki yang akan menggelar pemungutan suara pada 12 Juni nanti.
Delegasi PKS yang terdiri atas pengurus pusat dan wilayah tersebut akan belajar bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya selama seminggu mulai Selasa (7/6).
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya akan belajar bagaimana negara Turki sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa mengelola penyelenggaraan pemilu secara modern.
Dikatakan, akhir tahun lalu parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang (UU) Pemilu yang baru sesuai dengan standar pelaksanaan Pemilu di negara Uni Eropa. UU tersebut lebih menjamin hak penduduk untuk dalam memilih maupun dipilih sebagai anggota parlemen.
"Kami akan mempelajari pemilu di Turki sejak sebelum, saat pemilihan, hingga pascapemilu," tutur Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng itu.
Delegasi ssebanyak 24 orang itu akan berangkat pada Selasa (7/6) dan kembali ke tanah air pada Rabu (15/6) mendatang. Dijelaskan Fikri, dirinya telah mengajukan cuti sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng untuk menjalankan tugas partai.
Terkait pembiayaan, lanjutnya, seluruh biaya peserta ditanggung oleh dana partai. Keberangkatannya ke Turki dilakukan atas ajakan Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS. Biasanya, lanjutnya, pengurus DPP PKS sendiri yang berangkat ke luar negeri untuk menjalankan program partai.
Namun, kali ini dua pengurus DPW PKS Jateng turut diajak untuk melihat langsung proses pemilu. Dikatakan, selama di Turki PKS akan mempelajari bagaimana sistem Pemilu, tahapan penyelenggaraan, sengketa yang timbul, dan juga bagaimana penyelesaiannya.
Selain itu akan dipelajari juga bagaimana model kampanye partai-partai dalam Pemilu, berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun lokal kabupaten disana.
Delegasi dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai, termasuk partai berkuasa saat ini Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk bertukar pikiran tentang bagaimana mengelola partai secara modern dan profesional.
Pertemuan dengan anggota parlemen juga diagendakan untuk mempelajari bagaimana Turki bisa bergerak secara produktif dan progresif sehingga kelasnya diakui secara internasional dengan pengakuan Uni Eropa. Pihaknya bakal menyambangi beberapa kota di Turki, di antaranya Ankara dan Istanbul.
"Hasil pembelajaran dari Turki nantinya akan ditularkan kepada kader maupun simpatisan PKS agar partai bisa dikelola secara modern," katanya. [Sumber: http://suaramerdeka.com]
Delegasi PKS yang terdiri atas pengurus pusat dan wilayah tersebut akan belajar bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya selama seminggu mulai Selasa (7/6).
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya akan belajar bagaimana negara Turki sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa mengelola penyelenggaraan pemilu secara modern.
Dikatakan, akhir tahun lalu parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang (UU) Pemilu yang baru sesuai dengan standar pelaksanaan Pemilu di negara Uni Eropa. UU tersebut lebih menjamin hak penduduk untuk dalam memilih maupun dipilih sebagai anggota parlemen.
"Kami akan mempelajari pemilu di Turki sejak sebelum, saat pemilihan, hingga pascapemilu," tutur Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng itu.
Delegasi ssebanyak 24 orang itu akan berangkat pada Selasa (7/6) dan kembali ke tanah air pada Rabu (15/6) mendatang. Dijelaskan Fikri, dirinya telah mengajukan cuti sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng untuk menjalankan tugas partai.
Terkait pembiayaan, lanjutnya, seluruh biaya peserta ditanggung oleh dana partai. Keberangkatannya ke Turki dilakukan atas ajakan Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS. Biasanya, lanjutnya, pengurus DPP PKS sendiri yang berangkat ke luar negeri untuk menjalankan program partai.
Namun, kali ini dua pengurus DPW PKS Jateng turut diajak untuk melihat langsung proses pemilu. Dikatakan, selama di Turki PKS akan mempelajari bagaimana sistem Pemilu, tahapan penyelenggaraan, sengketa yang timbul, dan juga bagaimana penyelesaiannya.
Selain itu akan dipelajari juga bagaimana model kampanye partai-partai dalam Pemilu, berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun lokal kabupaten disana.
Delegasi dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai, termasuk partai berkuasa saat ini Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk bertukar pikiran tentang bagaimana mengelola partai secara modern dan profesional.
Pertemuan dengan anggota parlemen juga diagendakan untuk mempelajari bagaimana Turki bisa bergerak secara produktif dan progresif sehingga kelasnya diakui secara internasional dengan pengakuan Uni Eropa. Pihaknya bakal menyambangi beberapa kota di Turki, di antaranya Ankara dan Istanbul.
"Hasil pembelajaran dari Turki nantinya akan ditularkan kepada kader maupun simpatisan PKS agar partai bisa dikelola secara modern," katanya. [Sumber: http://suaramerdeka.com]










Discussions