PKS Drangong

Hidayat - Didik

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid mempunyai beberapa program yang memihak kepada rakyat kecil.

Menurut Hidayat dirinya hadir sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bukan untuk menyengsarakan rakyat, melainkan sebaliknya untuk kepentingan rakyat.

"Saya menggandeng semua orang kecil atau dalam artian lain Wong Cilik. Wong Cilik harus mendapat perhatian dari pemerintah, tetapi tidak hanya Wong Cilik saja pemangku jabatan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus juga kita rangkul. Hal ini ditujukan untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik,” katanya saat ditemui di kediamannya, Jalan Kemang Selatan IV/79, Sabtu (12/5/2012).

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat kata Hidayat, terutama kepada pemangku jabatan harus juga memperhatikan anggaran yang dikeluarkan.

“Saat ini ditingkat RT setahu saya anggaran senilai Rp 650.000 dan di tingkat RW senilai Rp 800.000, anggaran tersebut dibayarkan setiap dua bulan sekali. Nanti jika saya terpilih, maka saya akan meningkatkan anggaran operasional untuk tingkat RT senilai 1.000.000 dan RW 1.200.000 setiap satu bulan sekali,”ujarnya.

Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) juga menjadi sasaran yang akan disejahterakan oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
“Anggaran untuk PAUD dari yang semula Rp 100.000 per enam bulan sekali akan saya naikkan menjadi Rp 200.000 per satu bulan sekali,”katanya.

Lebih jauh Hidayat menambahkan,akan memberikan pendidikan di sekolah dan madrasah secara gratis.

“Semua ini saya lakukan karena keberpihakan Hidayat-Didik kepada rakyat kecil. Anggaran yang saya berikan ini bebas tanpa dikenakan pajak,” pungkasnya.
[Sumber: Glery Lazuardi/Tribunnews.com].

Hidayat - Didik

JAKARTA - Jakarta adalah Ibukota Negara Indonesia, tempat dimana semua sektor mulai dari bisnis, politik, budaya sampai olahraga tumpah ruah menjadi satu di dalamnya. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan Jakarta dan segala permasalahan yang terjadi di dalamnya.

Hal itu yang dilontarkan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta Hidayat Nurwahid, walaupun tidak gampang untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta, tetapi Hidayat mempunyai motivasi untuk membereskan Jakarta.

“Alasan saya maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta adalah karena saya gemas melihat keadaan di Ibukota Jakarta. Jakarta memiliki potensi yang luar biasa tetapi tidak dibarengi oleh keinginan untuk memanfaatkan potensi tersebut,”ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jl. Kemang Selatan IV/79, Sabtu (12/5/2012).

Hidayat mengatakan, Jakarta memiliki sekitar Rp 36 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang apabila dikelola bisa menjadi keuntungan bagi daerah ini.

“APBD 36 T saja warga Jakarta tidak banyak yang tahu,”ujarnya.

Persoalan yang ada di Jakarta seperti kemacetan bisa ditanggulangi dan ditata dengan baik. “Kemacetan merupakan anomali yang terjadi di hampir semua daerah, tidak hanya di Jakarta.  Di luar negeri saja macet masih sering terjadi, macet bukan menjadi alasan, tetapi bagaimana masalah ini dapat diselesaikan,”katanya.
Mantan Presiden PKS ini menambahkan, walaupun banyak hal yang mesti diselesaikan namun ia sangat terobsesi menjadi Gubernur Jakarta dan membereskan semua masalah yang ada di kota ini. [Sumber: Glery Lazuardi/Tribunnews.com]

PKS Taktakan, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan PKS hanya mendapat suara sebesar 3,7 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini.

Hasil survei LSI tersebut dinilai selalu merendahkan PKS. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, menyebutkan sejak dulu LSI memang selalu merendahkan PKS dengan prediksi perolehan suara yang rendah.

"Saya ingat betul saat saya menjadi Presiden PKS menjelang pemilu 2004, mereka (LSI) melaunching hasil survei terkait keterpilihan partai-partai dan selalu hasilnya suara PKS rendah," keluh Hidayat saat berbincang dengan INILAH.COM di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2012).

Saat itu, kata Hidayat, suara PKS hanya diprediksi naik dari 1,3 persen pada Pemilu 1999 hanya menjadi 3 persen. "Tapi nyatanya PKS dapat lebih dari 7 persen," tegas Hidayat.

Menurut Hidayat, dengan bercermin dari pengalaman itu sebaiknya LSI juga berkaca agar tidak lagi salah dalam memprediksi dan selalu menganggap lembaga yang selalu benar.

Seperti diberitakan, LSI merilis hasil survei terkini dengan menempatkan PKS di urutan kedelapan dengan perolehan 3,7 persen. [mah][Sumber: inilah.com]

Anis Byarwati, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan

JAKARTA - Setelah dikejutkan dengan laporan dari United Nations of Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang rendah, kini kejutan lain datang.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyebutkan, hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan, Anis Byarwati menyatakan keprihatinan mendalam atas realita tersebut. Dibalik hingar bingar program pembangunan yang dijalankan pemerintah, ternyata masih terdapat jutaan rakyatnya yang terbelakang secara pengetahuan.

"Angka buta aksara di kalangan perempuan Indonesia masih tinggi. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan ada 5,3 juta perempuan Indonesia berusia diatas 15 tahun yang masih buta aksara. Angka itu jelas  tidak kecil," jelas Anis dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (30/12/2011).

Menurutnya,  angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Artinya, dalam jumlah riil bisa jadi lebih banyak perempuan Indonesia yang buta aksara. Kondisi itu, sambung Anis, disebabkan karena banyaknya perempuan Indonesia yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah. Dan kemiskinan keluarga Indonesia adalah pangkal tak mampunya perempuan Indonesia bersekolah.

Lembaga Internasional, The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008 menyebutkan 70 persen siswa yang tidak bersekolah disebabkan karena ketidakmampuan keuangan.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2009  menyebutkan,  keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan, seperti biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah.

Laporan Bappenas (2009) juga menyatakan, pada tujuan ketiga dari target sasaran. MDGs (Millenium Development Goals), yakni  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,  rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok umur  15-24 tahun dilaporkan telah tercapai. Indeks Partisipasi Gender (IPG), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan melek huruf tersebut, untuk kelompok umur 15-24 tahun hampir mendekati angka 100.

Dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 Provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok umur ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. "Data itu sungguh paradoks dengan laporan MDGs  2010," pungkas Anis. (ful) [Sumber: Muhammad Saifullah - Okezone.com]

Surabaya - Kenyataan bahwa Jatim sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia benar-benar memprihatinkan dan membuat miris kader PKS Jatim.

Ini terkait data yang baru dirilis Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, di Jatim hingga September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.

"Kami terkejut dengan data terbaru itu. Benar-benar membuat miris. Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim," kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini, Kamis (1/12/2011).

Menurut Dwi, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilaku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.

"Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Gampangnya, perzinaan yang semakin terang terangan dan gonta-ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi 'jajan' sembarangan," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka 'jajan' di luar, meski sudah punya istri.

Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Pihaknya termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya terkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya.

"Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dianggap melegalkan perzinaan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS," katanya. [beritajatim.com/INILAH.COM]

Sejumlah pekerja menjemur ikan asin di Perkampungan Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad (11/9). Saat ini harga ikan asin di Ibu Kota merosot tajam, sekitar 40 persen. (Republika/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan untuk membuka kran impor ikan. Pemerintah beralasan kebijakan ini akan dilakukan untuk mendukung industri.

Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengaku heran dengan kebijakan di bawah menteri yang baru. Kebijakan tersebut dinilainya tidak pro rakyat. “Kebijakan menteri sebelumnya, Fadel Muhammad sebenarnya sudah bagus dan pro nelayan. Kebijakannya seharusnya kan dilanjutkan,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (1/12).

Jangan-jangan, lanjut dia, ada tekanan dari pihak lain terkait posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau mau impor, sekedarnya saja, karena kita tidak tahu juga kalau ada tekanan dari pihak lain,” katanya sedikit pasrah dengan kebijakan yang dinilainya akan merugikan para nelayan lokal.

Kalau alasan impor ikan dilakukan karena ongkos bahan baku pemindangan jauh lebih murah dibandingkan mendatangkan bahan baku pemindangan dari Indonesia Timur, ia beranggapan alasan itu tidak masuk akal. Kalau alasan itu digunakan, maka seharusnya tata niaga perhubungan yang harus diperbaiki.

“Memang benar kalau biaya impor lebih murah, tapi apakah impor menjadi solusi yang benar dan baik? Coba perhubungan kita diperbaiki mungkin ongkos bahan baku dari Indonesia Timur tidak menjadi mahal dan lebih efisien,” ujar Winarno. [Sumber: REPUBLIKA.CO.ID]

Serang: Pilkada Banten memang sudah berlalu. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Baru-baru ini sebuah video rekaman yang berisi rapat pejabat setempat sedang memberikan instruksi kepada PNS bawahannya menghebohkan warga.

Instruksi pejabat daerah tersebut berisi perintah untuk memenangkan calon Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur. Ratu Atut Chosiyah adalah salah satu calon gubernur yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur.

Rekaman video yang diterima Liputan6 SCTV, Senin (31/10), memperlihatkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten Eneng Nurcahyati meminta bawahannya untuk memenangkan gubernur incumbent Atut. Rekaman ini diperkirakan mulai merebak di media jejaring sosial Facebook dan Youtube, Sabtu (29/10) lalu.

Warga Serang, Ray Munzier menyanyangkan sikap pejabat publik yang terang-terangan memberikan dukungan di kantor dinas terhadap salah satu calon gubernur. Menurutnya, pejabat pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak terjebak dalam politik dukung-mendukung.

Ketika dikonfirmasi, Eneng Nurcahyati bersama para kepala bagian yang ada dalam rekaman tersebut tidak terlihat di kantornya. Termasuk, Kepala Badan Kepegawaian Banten. (ADI/Vin)[Sumber: Ariel Maranoes-Liputan6.com]